Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XIX: Demokrasi Pancasila, Belum Merupakan Suatu Kenyataan
Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XIX: Demokrasi Pancasila, Belum Merupakan Suatu Kenyataan

Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM

TEMA diskusi ini yaitu tentang Kepemimpinan pada era Demokrasi Pancasila. Saya diminta untuk meli-hat dari Perspektif Historis. Saya diminta untuk menyampaikan pers-pektif kepemimpinan dari bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai dengan kaitan pembahasan kepemimpinan yang kita sebut dalam era demokrasi Pancasila. Suatu pembahasan yang menarik, tapi ini sungguh sangat dilematis dan sangat berat, karena memerlukan satu pemi-kiran dan renungan mengenai apa yang kita hadapi ini.

Demokrasi Pancasila merupakan satu konsep yang sangat penting dan itulah yang menjadi inti dari perjalanan sejarah bangsa dari masa lampau hingga masa kini yang telah berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara. Terutama proklamasi sampai masa kini, yang masih da-lam perjalanan, sehingga konsep demokrasi Pancasila itu sendiri, kita bertanya apa itu sudah ada atau belum. Jadi itu sudah merupakan pertanyaan. Oleh karena itu menarik, saya diminta untuk berbicara, tapi saya belum menjelaskan dulu, konsep demokrasi Pancasila.

Kalau Pancasila memang itu suatu falsafah atau landasan filosofis bangsa yang telah kita pahami bersama, lahir menjadi ciri dan penanda dari kelahiran sebuah bangsa di dalam sejarah dunia ini. Bangsa Indonesia, dan lahir negara bangsa, yaitu Repu-blik Indonesia bersama-sama pada abad pertengahan 20, persis pada akhir Perang Dunia ke-2. Ya, fenomena ini yang menarik untuk direnungkan kembali.

Kata demokrasi Pancasila sendiri, sudah ada atau belum ada, atau dalam wujud yang kita inginkan. Ya, boleh dikatakan selama kita merdeka, selama 73 tahun, tahun 1945 sampai sekarang, sebetulnya sudah cukup panjang. Tapi apabila kita ditanya atau diminta untuk merumuskan bagaimana itu demokrasi Pancasila yang kita cita-citakan pada awalnya dari para pendirinya itu, memang sudah ada atau belum ada, sehingga saya mungkin akan melihat dari pemahaman, apalagi kalau disebut era demokrasi.

Apakah ini sudah ada eranya, oleh karena itu menarik untuk dirumuskan, bahwa selama 73 tahun sebetulnya kita masih memiliki satu persoalan yang besar. Karena apa, karena demokrasi Pancasila itu pada dasarnya masih merupakan satu das solen, yaitu suatu keharusan, sesuatu yang kita cita-citakan. Belum merupakan das sein, belum merupakan satu kenyataan yang kita laksanakan pada sekarang ini. Oleh karena itu kita mencari apa ini, melihat ini lalu itu masih das solen, lalu apa yang harus kita lakukan. Ya itulah. Jadi, lalu bagaimanakah yang harus kita lakukan dengan rumusan, kalau itu memang masih das solen, belum selesai, maka sudah bisa merumuskan menurut pemahaman, enterprener kita sekalian.

 

MASIH DALAM PROSES

Kita menyebut bahwa demokrasi Pancasila masih dalam proses untuk diwujudkan secara aktual yang sesungguhnya, yang kita cita-citakan. Sebagai satu demokrasi yang berdasarkan filosofi Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasilanya, itu sudah me-rumuskan, dengan ciri-ciri itu tentu saja dilandasi oleh filosofi nilai-nilai Pancasila yang lima sila, tri sila, atau eka sila menurut penggalinya. Dengan sendirinya kepemimpinan Pancasila, Demokrasi Pancasila juga sama, masih sesuatu das solen, masih satu cita-cita yang seharusnya dilaksanakan, dan perlu dibentuk. Mungkin karena itulah lalu kita bisa melihat dari berbagai perspektif historis antara before and after, atau sebelum dan sesudah, antara kapan Pancasila itu dilahirkan dengan cita-cita demokrasinya dengan sesudahnya.

Mungkin itu yang bisa kita pakai sebagai pijakan dalam melihat kepe-mimpinan-kepemimpinan dan apa sesungguhnya yang telah mendasari kepindahan-kepindahan demokrasi Pancasila yang kita cita-citakan itu. Oleh sebab itu mungkin di sinilah saya ingin melihat bagaimana sebetulnya Pancasila sendiri kita patuhi, kita maklumi. Bahwa oleh para perumus dan penggalinya, dikatakan sebagai hasil penggalian dari nilai-nilai kehi-dupan masyarakat dan budayanya nusantara pada masa lampau dengan sintesis, dengan ideologi-ideologi besar yang mencapai puncak perbuatannya pada Perang Dunia ke-2, antara kubu Barat, Timur, dan tengah, antara liberalisme, kapitalisme, nasionalisme, demokrasi yang ortodoks di Barat pada waktu itu.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVII: Demokrasi Alat Mencapai Tujuan

Di samping lawannya yaitu auto-ritarianism, diktatorism, dari Timur baik komunisme, dan yang ada di tengah-tengahnya, seperti marxisme, pan Islamisme, itu yang mencapai puncak pergulatan pada Perang Dunia ke-2, yang melahirkan pecahnya perang dunia. Justru di tengah-tengah itu Indonesia juga lahir sebagai negara merdeka, dan Sukarno dari salah satu tokohnya meramu, mensintesis dari ideologi dunia dengan ideologi nusantara, bangsa untuk disatukan dengan satu sistem, satu ideologi untuk digunakan sebagai landasan negara yang baru. Bangsa yang baru, yang ingin diciptakan yaitu bangsa Indonesia dan negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memang luar biasa.

Pancasila itu merupakan ramuan gabungan sintesis dari ideologi-ideologi dunia dan ideologi-ideologi masyarakat nusantara yang internal, yang di situ menggambarkan, yang menurut perumus dan penggalinya Sukarno, antara lain mengandung lima sila, tiga sila dan eka sila. Yang pada intinya Pancasila itu di dalamnya terkandung nilai-nilai toleransi, kesatuan, kebangsaan, kerakyatan, dan kesejahteraan, keadilan sosial, dan gotong-royong. Jadi ini nilai-nilai yang ingin dijadikan landasan filosofisnya dan landasan tindakan perbuatan dari masyarakat.

Kepemimpinan yang berbasis pada Pancasila, kepemimpinan yang memiliki unsur-unsur baik mentalitas, moralitas yang berisi toleran, penuh kesatuan, penuh semangat persatuan, penuh semangat kebangsaan, penuh semangat kerakyatan, demokrasi dan keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Sila yang ke-4 itulah yang demokrasinya Pancasila yang harus ada dan itu harus dibangun. Serta demokrasi bangsa Indonesia yang modern itu seolah-olah demokrasi, itu adalah berasal dari Barat ya.

 

SUDAH ADA SEJAK MASA LAMPAU

Memang demokrasi itu berasal dari Barat, democratos. Tapi nilai-nilai di dalam democratos zaman Yunani apakah juga tidak dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada masa lampau? Itulah yang ingin saya katakan. Sebetulnya nilai-nilai Pancasila yang temasuk tadi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Kuasa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi, Kesejahteraan, itu sebe-tulnya sudah ada di dalam lingkungan masyarakat Nusantara pada masa lalu yang jauh dari masa kini.

Saya ingin melihat perkembangan tahapan kepemimpinan bangsa Indo-nesia yang dari masa yang jauh lampau dari masyarakat yang bersifat lokal dalam ikatan persekutuan desa yang hidup dalam lingkungan masyarakat Melayu Polinesia yang termasuk nu-santara. Nilai-nilai demokrasi dalam pengertian sila ke-4 itu, apakah sudah disetujui, sudah ada, yaitu nilai seperti demokrasinya republik kecil yang ada di Minang pada zaman dulu, sebelum 500 sebelum Masehi. Ini saya anggap merupakan salah satu hal yang perlu dipahami bahwa demokrasi sebetulnya pada dasarnya juga merupakan hal dan pondasi yang dasar bagi masyarakat Nusantara masa lalu.

Pengertian democratos dari Yunani sama dengan pengertian ikatan persekutuan di desa yang mandiri, yang rukun, itu sudah ada pada masa masyarakat Indonesia pada masa terbentuknya masyarakat Melayu Polinesia dari dulu dan Austronesia yang melahirkan masyarakat Jawa, Melayu, Bugis, dan lainnya. Di situ, muncul desa sebagai unit ikatan per-sekutuan desa yang mandiri, yang tidak tergantung dari yang lain, yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVII: Dialog

Pemimpin sebetulnya yang memiliki integritas tinggi yang bersifat mumpuni, dalam istilah ilmiah na-manya single stranded, mempunyai satu untaian kepemimpinan yang mumpuni, yang membina masyarakatnya sebagai mirip dengan Yunani kuno, republik-republik kecil. Jadi saya menyebut sebetulnya pada masa awal, yaitu pada lima ribuan tahun sebelum masehi, masyarakat pedesaan di Nusantara sudah terjadi, sudah ada, di situlah muncul kesatuan-kesatuan yang namanya persekutuan desa dengan nama wanua, wakte, desa, desi, dusun, bahkan kampung-kampung yang ada di Nusantara ini.

Intinya adalah pada awalnya orang yang mempunyai integritas tinggi, yang dalam bahasa ahlinya disebut primus interklas, orang yang pertama di antara lainnya. Dipilih sebagai pemimpin, awal awalnya. Sebelum masyarakat kerajaan itu lahir, itu lebih dulu ada, yang ada di Nusantara. Padahal lima ribu sebelum masehi. Ya jadi di situ sebetulnya masyarakat demokratis, yang mempunyai nilai-nilai toleran, nilai-nilai paguyuban, rukun, gotong-royong, justru itu menjadi moral mentalitas masyarakat awal dari Nusantara ini.

Jadi ini salah satu bukti nilai Pancasila memang sudah ada dan tanggung jawab seorang pemimpin itu bersifat menyeluruh. Kalau pemimpin dari desa yaitu pemimpin pemerintahan tapi juga dia seorang pemimpin apabila mempertahankan keamanan, juga memimpin di bidang ekonomi, memimpin membuat irigasi, memimpin penanaman dan sebagainya.

Kalau desa memiliki upacara keagamaan, dia memimpin upacara keagamaan, agama nenek moyang. Jadi seorang pemimpin yang mumpuni itu, nilai yang ada dalam Pancasila sudah dilakukan pada masa itu. Ini indah sekali sebetulnya. Jadi sebetulnya kita jangan kaget dengan demokrasi karena masyarakat kita sudah lebih dulu mengenal demokrasi ala perserikatan persekutuan desa pada masa yang awal itu. Sebelum pembentukan kerajaan-kerajaan lahir, pada abad-abad sesudah Masehi seperti lahirnya Mataram Kuno, Sriwijaya, dan yang lain sesudah itu, yang mengenalkan kepemimpinan raja yang bersifat defined king, raja yang mengaku sebagai penjelmaan yang Maha Ilahi, yang Maha Dewa, yang dia mengklaim sebagai dewa.

Tapi kepemimpinannya pun wa-laupun dia mengklaim sebagai dewa untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Jadi Dewa Wisnu, Dewa Brahma dan sebagainya, ketiga dewa itu juga untuk kesejahteraan rakyat. Dan satu ciri yang menarik waktu lahir Mataram Kuno, pimpinan raja-raja di Jawa Tengah dan kemudian pindah ke Jawa Timur sampai Majapahit, cirinya yaitu melahirkan kepemimpinan raja yang mendasarkan pada prinsip toleransi, toleransi justru dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Apa, yaitu di Jawa Tengah, itu di situ lahir kerajaan-kerajaan yang, ada dua pimpinan kerajaan Syailendra dan Sanjaya, Syailendra penganut Budha, Sanjaya penganut Hindu.

Namun keduanya itu sangat rukun, sangat toleran, sama-sama hidup di wilayah yang sekarang kita miliki ini adalah wilayah dari Sanjaya dan Syailendra yang beda agama, yang di tanah aslinya, di India bertarung, konflik, di mana nanti Budha diten-dang dari India, di sini rukun. Bahkan diteruskan di Jawa Timur, agama Siwa dan agama Budha rukun dan di bawah satu kerajaan Majapahit, di situ dijadikan satu lambang dan dasar filosofis, filosofis Budha dan Hindu dijadikan filosofi kerajaan Majapahit. Contoh di sini adalah toleransi beragama dan bermasyarakat menjadi fondasi negara. Jadi ini kita melihat, saya melihat bahwa nilai yang tadi digali oleh Bung Karno, memang sudah ada di Indonesia. Jadi toleransi itu menjadi ciri, menjadi watak kepribadian demokrasi Indonesia.** (SEA)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *