Minggu , 16 Desember 2018
Beranda » Nasional » Cadar dan Paham Radikal dalam Perspektif Berita di Media
Potret gadis bercadar (ft. pixabay)

Cadar dan Paham Radikal dalam Perspektif Berita di Media

(I)

CADAR dan paham radikal, sesungguhnya dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (KBIL) disebutkan, cadar adalah kain penutup muka perempuan agar tidak diketahui rupanya. Sedangkan pengertian radikal di dalam KBIL adalah maju dalam berpikir (bertindak) secara menyeluruh, amat keras menuntut perubahan (dalam undang-undang atau pemerintahan). Jadi, kalau merujuk ke pengertian sesuai KBIL itu, maka paham radikal dapatlah diartikan sebagai suatu paham yang mengusung kemajuan dalam berpikir (bertindak) secara menyeluruh.

Tetapi dalam perbincangan politik di dunia internasional maupun nasional  (Indonesia), baik di masyarakat luas maupun di media massa, sejak tahun 1970-an akhir hingga kini, sering mengaitkan atau menghubung-hubungkan keberadaan cadar itu dengan paham radikal. Di dalam perbincangan politik, termasuk di pemberitaan media massa, paham radikal atau radikalisme telah diartikan pula sebagai paham (aliran) yang radikal dalam politik. Bahkan, media massa baik secara sadar maupun tidak, telah menjustifikasi bahwa radikalisme sebagai suatu gerakan yang membahayakan ideologi, mengancam keamanan negara, serta keutuhan dan persatuan bangsa.

Lantas apa hubungan antara cadar dengan paham radikal? Diakui atau tidak, dalam perbincangan politik, juga pemberitaan media massa, cadar seringkali diseret-seret atau ‘dipaksakan’ seakan memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan paham radikal. Sejumlah kasus teror, termasuk aksi bom bunuh diri yang kebetulan pelakunya perempuan bercadar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, telah memperkuat persepsi media massa untuk ‘memaksakan’ keterkaitan cadar dengan paham radikal tersebut.

Imaji media massa bahwa cadar memiliki ‘keterkaitan’ dengan paham radikal semakin berlebihan, ketika gerakan Islam garis keras seperti Taliban di kawasan Afganistan  maupun ISIS di kawasan Timur Tengah mengharuskan kaum perempuannya mengenakan cadar. Karenanya, media massa lebih cenderung memilih sudut pandang cadar yang berkaitan dengan paham radikal, dibanding sudut pandang ‘kelembutan’ maupun ‘kepasrahan’ di balik cadar yang dikenakan perempuan itu. 

 

           (II)

Bulan Maret 2018 lalu, media massa di tanah air diramaikan dengan pemberitaan tentang kebijakan pembinaan terhadap mahasiswi bercadar di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.     Dalam pemberitaan media massa, kebijakan yang diputuskan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Yudian Wahyudi itu disebut sebagai pelarangan mahasiswi memakai cadar di dalam kampus.

Isu tentang cadar pun mencuat atau mengemuka drastis dibanding waktu-waktu sebelumnya. Media massa memiliki andil besar dalam mencuatkan atau melambungkan isu cadar itu ke dalam perbincangan publik dan masyarakat luas melalui pemberitaannya. Isu cadar itu pun kemudian diframing media massa sesuai dengan tujuan maupun kepentingan yang ingin dicapainya. Dalam pemberitaannya media massa memang selalu memilih sudut pandang atau angle yang menarik. Kata “pelarangan” jauh lebih menarik perhatian dan memiliki ‘nilai jual’ dibanding “kebijakan pembinaan”. Menggunakan kata “pelarangan” jauh akan lebih menggoda perhatian pembaca, daripada kata “kebijakan pembinaan”. Karena itulah kata “pelarangan” lebih dominan digunakan media massa dalam pemberitaannya ketika itu.

Padahal sejak lama di kampus UIN Sunan Kalijaga sudah ada larangan mahasiswi menggunakan pakaian atau busana ketat serta mahasiswa memakan celana sobek-sobek dan kaos oblong di dalam kampus. Tapi ini tidak jadi bahan pemberitaan media massa. Disamping tidak ada pihak yang mempersoalkannya, juga dikarenakan bukan merupakan isu yang menarik untuk ‘dijual’ ke publik. Berbeda dengan ketika kebijakan penertiban atau pembinaan terhadap penggunaan cadar bagi mahasiswi itu dimunculkan, disamping memang ada pihak-pihak yang mempersoalkannya, isu cadar memang merupakan isu yang memiliki ‘nilai jual’ menarik. Karena isu cadar bisa digiring ke perbincangan tentang paham radikal, disamping bisa pula dibawa ke ranah perbincangan tentang hak asasi manusia.

Meski beberapa media berusaha mengaitkan isu cadar itu dengan masalah hak asasi manusia, tapi tidak sedikit pula dengan menggunakan “framing” dan “politik media”nya berusaha tetap membawa atau menggiring opini pembaca untuk tidak lepas dari keterkaitan cadar dengan paham radikal atau radikialisme. Setidaknya itu terlihat dengan bagaimana cara media massa memilih atau membuat judul untuk tulisan atau beritanya.

Misal, Republika.Co.Id pada Rabu, 7 Maret 2018, membuat judul “Cadar, Radikalisme, dan Anti-Pancasila”. Lalu edisi Selasa, 6 Maret 2018, Republika.Co.Id menurunkan tulisan berjudul “Mahasiswi Bercadar Belum Tentu Radikal”. Kemudian Republika.Co.Id edisi 25 Maret 2018 memuat tulisan berjudul “Cadar dan Radikalisme”. BBC Indonesia pada 6 Maret 2018 menurunkan judul “Rektor UIN: Larangan bercadar untuk cegah radikalisme, fundamentalisme”. Dan CNN Indonesia pada Jumat 9 Maret 2018 memuat judul “MUI: Cadar dan Celana Cingkrang Bukan Simbol Radikalisme”. Walaupun isi dari sajian berita atau tulisan itu ada yang menekankan pada penolakan terhadap kebijakan yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga tersebut, maupun penjelasan kenapa langkah itu diambil, akan tetapi pilihan judulnya menggiring pembaca untuk tetap menggaitkan isu cadar itu dengan paham radikalisme.

 

          (III)

Dekade belakangan ini ancaman terhadap ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI serta kerukunan beragama atau kerukunan antar umat beragama di negeri kita sedang berada dalam titik-titik yang mengkhawatirkan sekaligus meresahkan. Isu-isu tentang gerakan atau paham radikalisme yang mengancam ideologi negara Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa semakin gencar kita temukan di media massa. Lihat saja dalam beberapa belas tahun terakhir, media massa kita sibuk memberitakan aksi-aksi yang mengusung ideologi lain selain  Pancasila, temuan bom-bom rakitan atau molotov di sejumlah gereja bahkan di masjid, juga aksi-aksi teror dan bom bunuh diri di sejumlah rumah ibadah, kantor polisi, dan lain-lainnya.

Simak juga:  Radikalis Merah Putih

Tak hanya itu, menjelang perayaan Natal dan akhir tahun, kita juga sering disuguhi informasi tentang adanya penjagaan-penjagaan yang ketat dan ekstra ketat terhadap gereja-gereja di berbagai kota besar bahkan sampai ke kota-kota kecil. Penjagaan itu dilakukan oleh aparat-aparat keamanan yang bersenjata lengkap.

Pemberitaan-pemberitaan yang membuat hati terasa miris itu membuktikan jika sesungguhnya persoalan ancaman terhadap Pancasila dan kutuhan NKRI serta kerukunan beragama di negeri kita memang masih berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Meski bukan hal mudah untuk mengetahui secara pasti siapa pelaku-pelaku yang memasang atau meledakkan bom rakitan, tapi masyarakat awam dengan mudah dan sederhana telah menyimpulkan siapa pelakunya.

Dalam pemahaman yang sederhana itu muncul kesimpulan bahwa pelakunya tentu pihak-pihak yang tidak suka atau memusuhi keberadaan rumah ibadah tersebut dan sekaligus juga umat yang beribadah di dalamnya. Bila di gereja, sangkaan pelakunya tentu yang non-nasrani. Sedangkan bila di masjid, sangkaan pelakunya tentu non-Islam. Kondisi yang seperti ini tentu dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang meresahkan dalam konteks kerukunan beragama.

           

          (IV)

Ironisnya media massa, baik itu media massa cetak seperti suratkabar, tabloid dan majalah, maupun media massa elektronik seperti televisi dan radio, disadari atau tidak telah menambah kemirisan hati kita mengenai ancaman terhadap Pancasila dan keutuhan NKRI serta nasib ‘kerukunan beragama’ itu. Pemberitaan-pemberitaan atau penayangan dan penyiaran persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ‘kerukunan beragama’, tidak jarang justru semakin memperunyam atau memperkeruh persoalan. Akibatnya tentu, terwujudnya kondisi kerukunan beragama atau kerukunan antarumat beragama yang harmonis menjadi terkendala.  

Padahal semestinya, media massa atau media pers di negeri ini harus ‘memainkan’ peran pentingnya dalam turut serta bahu membahu bersama komponen bangsa yang lain mewujudkan tercapainya kondisi kerukunan antarumat beragama yang harmonis.

Fungsi atau peran pers yang paling dominan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang disampaikannya, media pers memiliki kemampuan untuk menggugah atau mempengaruhi sikap pandang masyarakat terhadap sesuatu permasalahan.

Atau seperti diyakini Francis H Voelker – Ludmila A Voelker (1978), media pers merupakan kekuatan penting di masyarakat. Media pers tidak hanya memberikan informasi serta hiburan kepada masyarakat tetapi pada waktu bersamaan juga dapat memberikan atau menciptakan effek bagi terjadinya suatu perubahan, bahkan perubahan itu terkesan radikal. Media pers juga telah menunjukkan  eksistensinya bahwa ia tidak hanya menyajikan ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang, akan tetapi juga dapat membentuk kenyataan yang ada di masyarakat dewasa ini.

Mengingat peran pers yang penting dalam ‘kehidupan masyarakat’ itu, maka media pers haruslah memposisikan dirinya sebagai media penyampai informasi yang ‘sehat’, yang mampu menjadi benteng bangsa ini dari ‘kerapuhan’ dan ‘kehancuran’ akibat tidak adanya kerukunan antarumat beragama.

Harus diakui bahwa sebagai penyampai informasi, media pers tentu tidak bisa mengabaikan peristiwa-peristiwa atau konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Termasuk konflik yang mengarah pada terganggunya kerukunan beragama dan keutuhan bangsa. Di era kebebasan pers atau keterbukaan seperti sekarang ini informasi tentang konflik itu memang tidak bisa atau tidak perlu disembunyikan, tapi harus tetap disampaikan. Persoalannya adalah bagaimana cara media pers menyampaikan informasi tentang konflik itu kepada masyarakat?

Menurut Sri Mustika (2004), menjalankan fungsinya dalam keadaan masyarakat yang majemuk seperti halnya di Indonesia, bukanlah hal yang mudah bagi pers. Di satu pihak harus mampu menulis secara arif, sehingga tulisannya mampu mendudukkan perkara secara jelas. Di pihak lain, pers sering dihadapkan pada pilihan yang pelik bila memiliki ikatan dengan salah satu pihak yang berkonflik.

Dalam konteks seperti itu, Jakob Utama (2002) menyarankan agar media pers mampu memahami berbagai persoalan pokok bangsanya. Di antaranya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dari segi latar belakang, suku bangsa, keturunan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan daerahnya.

Selain itu, dalam kerja jurnalistiknya setiap pekerja pers haruslah tidak boleh lupa memperhatikan persoalan komunikasi antarbudaya. Agar tulisannya tidak terperosok sebagai alat pemicu konflik atau pemecah kerukunan agama, wartawan atau jurnalis haruslah pula memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas tentang multikulturalisme.

Pemahaman terhadap multikulturalisme itu sangatlah penting, sehingga dalam menyajikan tulisan atau informasi jurnalistiknya wartawan tidak terjebak pada hal-hal yang bisa menghambat komunikasi antarbudaya, seperti etnosentrisme, stereotif, prasangka, curiga dan diskiriminasi. Dan, jangan sampai terjadi karya jurnalistik atau informasi yang disajikan itu memperkuat stereotif yang ada pada suatu kelompok atau agama.

 

(V)

Kehidupan dan perkembangan media pers di era reformasi (pasca reformasi) sempat diwarnai dengan munculnya sejumlah fenomena menarik. Salah satunya fenomena menarik itu adalah munculnya jurnalisme ‘corong’.

Corong kata lain dari pengeras suara. Jadi, jurnalisme ‘corong’ adalah jurnalisme yang mengabdikan dirinya untuk menjadi ‘pengeras suara’ suatu kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa berupa partai politik, arganisasi masa, agama, etnis dan lainnya.

Di dalam istilah jurnalistik, jurnalisme ‘corong’ bisa juga diartikan sebagai jurnalisme partisan, yakni jurnalisme yang memihak kepada sesuatu atau seseorang secara berat sebelah, khususnya dalam bidang politik (Kurniawan Junaedhie, 1991).

Ciri khas dari media pers yang menggunakan jurnalisme corong itu adalah hanya menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang diikuti atau dibelanya. Kepentingan masyarakat luas yang seharusnya diutamakan telah dikesampingkan, karena kepentingan kelompoknya menjadi yang terpenting dari segalanya. Oleh karena itu kepentingan kelompok (bisa parpol, agama, etnis, dll) lebih dikedepankan, terutama dalam menyampaikan berbagai informasi serta pesan-pesan kelompoknya ke masyarakat dibanding menyampaikan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Simak juga:  Radikalis Merah Putih

Karena kepentingan kelompok telah ditempatkan di atas segala-galanya, maka kecenderungan pandangan bahwa kelompoknya adalah yang ‘paling terbaik’ dari kelompok-kelompok lainnya telah menjadi pegangan atau pilihan. Kecenderungan pandangan seperti ini menyebabkan media-media pers ‘corong’ kelompok tertentu tanpa segan-segan menurunkan sajian atau pemberitaan yang menyerang kepentingan-kepentingan maupun kebijakan-kebijakan kelompok lainnya.

 

(VI)

Setelah reformasi politik terjadi di tahun 1998, kran kebebasan pers pun dibuka. Ketika kran kebebasan dibuka, ratusan media pers baru pun bermunculan. Termasuk di antaranya media pers yang berlatarbelakang atau bernuansa Islam.

Munculnya ratusan media pers baru itu membuat persaingan merebut pasar pembaca pun berlangsung ketat. Dalam persaingan merebut pasar itu masing-masing media pers melakukan berbagai strategi dan taktik. Dan, masing-masing media pers saling berlomba untuk menarik perhatian pembaca dengan menyajikan berita-berita yang ‘terpaling’. Dari yang paling baik, paling berani, paling hebat, paling lengkap, paling terkini, paling faktual, paling bombas sampai paling terpanas.

Dalam ‘perang’ merebut pasar dan persaingan menyajikan yang ‘terpaling’ itu, tidak sedikit media pers yang secara sadar atau tidak sadar terjerumus ke dalam tindakan menghalalkan segala cara. Misalnya dengan menurunkan atau menampilkan judul-judul dan isi berita yang bombas, kasar, provokatif dan ‘menghukum’. Dalam konteks kerukunan beragama, tidak jarang terjadi sejumlah media pun terperangkap ke sajian-sajian yang provokatif yang bisa mengganggu atau menggoyahkan kerukunan beragama tersebut. Bahkan perbedaan-perbedaan penafsiran dan keyakinan di dalam menjalankan ajaran agama, tak jarang menjadi pilihan menarik untuk diinformasikan.

Kehadiran media pers yang berlatarbelakang atau bernuansa Islam dewasa ini memang sangat menggembirakan. Pertanyaan yang muncul, apa yang harus dilakukan oleh media pers Islam tersebut dalam menciptakan dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia tersebut?

Jawabannya sederhana, media pers Islam itu haruslah mengedepankan jurnalistik dakwah yang proporsional. Media pers Islam itu haruslah menempatkan jurnalistik dakwah sebagai jurnalistik atau jurnalisme yang benar-benar Islami, jurnalisme yang menyejukkan dan jauh dari pengobar kebencian.

Saya ingin mengingatkan lagi pada apa yang sudah saya tulis di dalam buku “Jurnalistik Dakwah” (Pustaka Pelajar, 1995), bahwa dalam menulis artikel dakwah, penulis tak hanya menggunakan kaidah-kaidah dalam bahasa jurnalistik tetapi juga menggunakan kaidah-kaidah dan tatanan nilai bahasa agama, dalam hal ini Islam.

Bahasa Jurnalistik itu memiliki sifat – singkat, padat, sederhana, lancer, jelas, lugas dan menarik. Sedang bahasa agama, adalah bahasa yang mengedepankan kemurnian, kebenaran, kebersihan, jauh dari kata-kata kotor, kasar, tak simpatik,  dan menyingkirkan kata-kata bernada hasutan kedengkian.

Artikel dakwah di manapun, media pers khusus maupun media pers umum, haruslah menghindari kata-kata atau kalimat-kalimat yang memperolok-olokkan dan mencela orang lain (agama lain), penuh prasangka buruk, penuh kesombongan serta menyinggung perasaan.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita mengolokkan wanita lain karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kami mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan sebutan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang dholim.” (QS Al-Hujurat: 11).

 

(VII)

Sesungguhnya peran dan tanggungjawab media pers dalam menciptakan dan menjaga persatuan bangsa dan kerukunan beragama di Indonesia sudah jelas bila kita ingin membuka kembali Kode Etik Jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di dalam pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pegangan utama para wartawan atau jurnalis dalam menjalankan kerja profesinya disebutkan jelas bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, rasa, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat oranglemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Sedangkan di dalam pasal 5 UU No. 40/99 tentang Pers disebutkan: (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Kemudian di pasal 6 UU yang sama disebutkan: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.****

 

            * Sutirman Eka Ardhana: Kini Pemimpin Redaksi Majalah “Warta Kebangsaan”, redaktur “Jurnal Kebangsaan”, redaktur perwara.com (media online), juga dipercaya mengajar di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

            ** Disampaikan pada diskusi tentang “Cadar dan Paham Radikalisme”, Tim Peneliti Diktis Kemenag RI, Ahad, 4 November 2018

Lihat Juga

Radikalis Merah Putih

Agak jengkel tapi juga takjub. Kenapa dalam legenda “Ande-ande Lumut”, yang ditolak lamarannya adalah Kleting …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *