Senin , 10 Desember 2018
Beranda » Humaniora » Diskusi Kebangsaan XVII: Budi Politik
(ft. archiveofourown.org)

Diskusi Kebangsaan XVII: Budi Politik

SELIRIA EPILOGUS

AROK termenung di depan jendela yang mengalirkan hawa segar pagi hari. Berulang-ulang ia melongok ke arah luar. Langit Singasari benderang tanpa mendung. Terang cahaya surya tak ia pedulikan. Alir hawa dalam batinnya sedang bergolak menemukan rumusan kata dan kalimat politik yang tepat, ketika sampai pada waktunya ia harus bicara kepada Anusapati dan Tohjaya dalam sama waktu beda ruang. Bukan soal tahta, bukan perihal suksesi, tetapi kuasa macam apa yang harus disematkan kepada keturunan Sang Amurwabhumi. Tidak karena harus memilih Dedes atau Umang, Anusapati atau Tohjaya.

Titik letak kegelisahannya bukan perihal penggantinya. Tetapi kadar argumen yang harus disampaikan kepada pengikutnya, disampaikan kepada Anusapati dan Dedes di satu pihak dan disampaikan kepa-da Tohjaya dan Umang di lain pihak. Semua karena Arok telah menyematkan pada dirinya Sang Amurwabhumi. Arok ingin konsekuen sekaligus konsisten. Bahwa perangkat konsep kuasa amurwa bhumi, kuasa-kuasa kewisnuan, tidaklah sebatas pakem dan paugeran melainkan seperangkat genap ikatan-ikatan nilai dan etik.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XX: Dialog

Tetapi, sekali lagi, Arok bukanlah politikus kemarin sore yang dimatang-kan oleh garis silsilah, melainkan seorang diri yang berjuang mobilisasi kekuatan personalnya menaklukkan kerumitan jalur dan lajur kuasa atas dasar silsilah. Pada akhirnya ia menemukan cara sederhana namun butuh modal besar, mengalahkan dominasi kuasa silsilah, memotong dan memangkasnya melalui legitimasi kemenangan, diwujudkan dalam jumeneng, madeg, mandireng melalui jalan deklarasi. Sang Amurwabhumi adalah jalan deklaratif. Sekarang, hari itu, yang dibutuhkan Arok adalah memperlihatkan bahwa keamurwabhumian bisa diwariskan karena menurutnya, ia adalah kebe-naran sejarah. Kebenaran sejarah.

Sayang, keamarwabhumian, me-nurut Arok, tidak ada pada Anusapati atau Tohjaya. Arok pun tahu, tidak ada pada keduanya karena kuasa telah terlanjur ia letakkan melalui jalan darah. Sedangkan pada keduanya pula, Anusapti dan Tohjaya, darah tumpah belum pernah menjadi jalan mereka beroleh kuasa. Arok semakin yakin, darah tumpah akan terus menjadi penanda penting alih kuasa. Sekaligus, sedemikian banyak rahasia-rahasia kuasa yang harus dipelihara. Bersamaan dengan itu, Arok juga tahu, para brahmana yang menggembleng mentalnya meletakkan budi sebagai alas terbaik beroleh kuasa dan berke-dudukan sebagai penguasa, atau memilih menikmati hidup jauh dari hiruk pikuk rentang kuasa-menguasai.

Simak juga:  MENYONGSONG DISKUSI KEBANGSAAN 17 PWS: Seandainya Pancasila sebagai Etika Berpolitik

Jika politik dimaknai sebagai cara menuju kuasa, maka budi politik itu barada di medan terap, praktik mengalahkan, bukan di kamar gagasan, di ruang konsepsi, di ranah falsafati, bahkan terbilang tidak terlalu dekat dengan ideologi. Budi politik ada di ruang tersendiri, kadang-kadang saja berlindung di balik ideologi untuk dan atas nama keadaban. Arok kerepotan menempatkan budi dalam etika politiknya. Sebab, pada akhirnya Arok pun harus menentukan pilihannya, tidak bisa tidak. Jika ia memilih budi, maka tak akan tega membiarkan darah tumpah.

Bagaimanapun, kuasa-kuasa budi harus jadi ordo budi politik, satuan kental etika politik, bukan seremoni basa-basi politik etika. ***

 

Purwadmadi Admadipurwa

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *