Senin , 10 Desember 2018
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan XV: Bangsa Ini Harus Banting Stir Kembali ke Pancasila
KH Muhammad Jazir ASP, Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan XV: Bangsa Ini Harus Banting Stir Kembali ke Pancasila

KH Muhammad Jazir ASP, Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta

ALHAMDULILLAH, meskipun terlambat, karena masih banyak tugas yang lain, ini nanti saya juga jam 1 langsung ke Purbalingga. Malam kemarin baru saja datang dari Jakarta, juga dalam rangka kita ingin mengajak bangsa ini banting stir, kembali ke Pancasila. Kata Bung Karno kita harus banting stir. Kalau tidak pasti kita akan terpecah-belah dan kita akan berdarah-darah.

Memang, seperti yang disampaikan Pak Idham Samawi, waktu penduduk-an Belanda 19 Desember 48, arsip pembicaraan di Dokuritsu Junbi Cosakai itu dibawa oleh pemerintah Belanda ke Belanda. Karena ada dua orang yang menjadi notulis, kebetulan kakak-beradik, namanya Abdul Karim Pringgodigdo dan Abdul Goffar Pringgodigdo, AG Pringgodigdo dan AK Pringgodigdo. Dia wartawan, dia lengkap menulis dalam tulisan tangan, dalam ketikan dan dalam stenografi. Mungkin kalau orang sekarang, war-tawan sekarang pun sudah tidak pakai stenografi.

Pada masa itu lengkap arsip dari AKP dan AGP. Dan kemudian pada tahun 1970 oleh pemerintah Belanda dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Oleh Pak Harto tidak diserahkan ke Arsip Nasional, tetapi diserahkan kepada salah satu anggota mantan Dokuritsu Junbi Cosakai yaitu Muhammad Yamin. Oleh Muhammad Yamin disimpan di rumahnya, dan kemudian Muhammad Yamin ini menulis seputar proklamasi, termasuk seakan-akan beliau juga menggagas Pancasila. Sehingga pada waktu itu ada Pancasila versi Yamin.

Bung Hatta waktu itu tidak mau mengomentari, tapi dia menulis pesan dalam amplop tertulis diserahkan kepada Guntur Sukarnoputra dengan wasiat, “Nanti kamu boleh mbukak tulisan saya di amplop itu kalau saya sudah mati.” Begitu Pak Hatta meninggal, lalu amplop dibuka oleh Guntur, isinya “semua pernyataan Yamin tentang Pancasila adalah bohong”.

Tidak ada satu pun pidato yang menyerupai Pancasila, hanya satu-satunya Pancasila itu adalah pidato Bung Karno, 1 Juni. Nah, ternyata arsip itu oleh Muhammad Yamin tidak sempat dikembalikan kepada pemerintah. Kemudian Pak Yamin meninggal, arsip itu dibawa oleh putranya, seorang peragawan, yang kita kenal dengan nama Rahadian Yamin, yang menjadi menantu Mangkunegara. Ketika Rahadian Yamin mengalami kecelakaan, ya sudah tidak ada yang tahu. Tapi Pak AB Kusuma, ketika sedang berkunjung ke Perpustakaan Mangkunegaran, dia menemukan arsip itu, dan beliau belum mengembalikan ke Arsip Nasional, karena masih takut nanti ada yang menggunakan lagi seperti pada masa yang lampau.

Pernah mau diserahkan kepada UGM sebagai institusi akademik yang mungkin netral tidak punya kepentingan politik untuk mengubah-ubah isi arsip itu. Jadi kalau itu, sampai hari ini belum berada di arsip nasional. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan AB Kusuma, beliau belum mau menyerahkan. Waktu itu kami menggagas dengan Prof Sutaryo dari Pusat Studi Pancasila UGM, kita ingin membuat Museum Pancasila di UGM itu. Tapi karena sekarang PSP langsung di bawah rektor, sekarang ini belum ada pembicaraan lebih lanjut apakah mau dilanjut atau tidak, karena UGM ini adalah Universitas Pancasila. Universitas yang pertama kali menggagas Pancasila sebagai paradigma ilmu. Itu yang ingin dikem-bangkan sehingga ilmu apa pun di Indonesia itu harus dikembangkan berbasis Pancasila. Ekonomi Pancasila, politik Pancasila, hukum Pancasila, kedokteran Pancasila, kira-kira ke depan itu akan dikembangkan gagasan seperti itu.

Ini pernah muncul dalam Kongres Pancasila yang ke-4, tetapi sekarang ini kita tidak lagi sempat ada yang ngopeni gagasan-gagasan itu. Maka kita melihat apa yang terjadi ketika Pancasila tidak lagi membumi di pikiran jiwa rakyat, kita dalam keada-an yang genting. Kalau kita tidak kembali banting stir kepada Pancasila, kegentingan ini akan terus-menerus terjadi.

 

Pidato Bung Karno

Saya ingin mengutip pidato Bung Karno, pada saat Isra’ Mi’raj tanggal 15 Maret 1953. Ketika itu Bung Karno menerima surat resmi dari PB HMI yang ditandatangani oleh ketua umum, Dahlan Ranoewiharjo. Jadi Bung Karno mendapat surat, pertanyaan begini isinya:

 

Bung Karno yang kami muliakan! Assalamualaikum wrwb!

Berhubung dengan peringatan Isra’ Mi’raj yang akan diadakan di istana malam ini, di mana dalam amanat Bung Karno nanti akan disinggung persoalan Negara Nasional dan Negara Islam, izinkanlah kiranya kami turut mengemukakan pikiran kami mengenai soal ini.

Pada hemat kami, dalam persoalan ini tersangkut tiga buah probleemstelling pokok, yang masing-masing menghendaki jawaban dan penjelasan.

Probleemstelling yang pertama ialah mengenai pengertian-pengertian Negara Nasional dan Negara Islam. Pada hemat kami, dalam masyarakat kita masih terdapat kekacauan penger-tian tentang kedua istilah ini, seolah-olah yang satu adalah lawan dari yang lainnya. Di kalangan Islam ada beranggapan bahwa Negara Nasional adalah lawan dari ide Negara Islam yang mereka cita-citakan, sehingga adanya Negara Nasional dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan cita-cita mereka itu.

Di kalangan bukan Islam, ada yang beranggapan bahwa ide negara Islam adalah bertentangan dengan adanya negara nasional. Sehingga cita-cita negara Islam diartikan sebagai cita-cita yang hendak menghapuskan negara nasional yang telah berdiri.

Demikian pada pokoknya kekacau-an pengertian kedua istilah ini. Alang-kah berfaedah sekali jika Bung Karno nanti malam memberikan penjelasan secukupnya mengenai kedua istilah ini, meskipun dalam kunjungan Bung Karno ke Aceh baru-baru ini, Bung Karno telah memberi penjelasan sekadarnya.

Probeleemstelling yang kedua ialah mengenai hubungan antara ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Di samping adanya pendapat bahwa Pancasila dengan ideologi Islam itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ada pula pendapat bahwa juga Islam bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu Yang Mulia Presiden malam nanti mohon memberikan penjelasan secukupnya.

 

Nah, ini yang sampai sekarang aktual. Persoalan ini. Dan Bung Karno kemudian memberi jawaban:

 

Tepat dikatakan oleh Saudara Dahlan, memang banyak salah paham tentang pengertian Nasional. Pihak nasionalis banyak salah paham tentang pengertian Islam. Maka karena itulah aku merasa berbahagia mendapat kesempatan mengupas ala kadarnya soal-soal, beberapa soal yang mengenai Negara Nasional dan cita-cita Islam. Demikian juga pihak Islam, banyak yang salah paham tentang cita-cita Negara Nasional.

Apakah ada cita-cita Islam, Saudara-saudara? Dengan tegas jawabnya ialah, ya ada. Islam mempunyai cita-cita. Islam mempunyai macam-macam cita-cita. Cita-cita mengenai ketatanegaraan punya, cita-cita mengenai kehidupan rohani khususnya sudah barang tentu punya.

Saudara-saudara, maka dalam pada aku berkata, tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak sepenuhnya untuk memprogandakan akan ideo-loginya, mengertilah hendaknya bahwa negara kita sekarang ini seba-gai negara yang kita proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 disertai dengan UUD-nya, diikuti kemudian oleh UUD Sementara RIS, diikuti kemudian oleh UUD Sementara RI.

Saudara-saudara tahulah, Pancasila ini sudah satu kompromis, yang laksana meminta kita punya darah dan air mata. Siapa yang membuka sejarah kita terutama sekali pada bulan Juli 1945, satu bulan sebelum proklamasi Indonesia berkumandang di angkasa. Siapa yang membuka riwayatnya kita punya musyawarah-musyawarah, kita punya perdebatan-perdebatan, kita punya pertikaian satu sama lain, bahkan kita punya pada waktu itu hampir menjadi kita punya kebencian satu sama lain, akan mengerti bahwa Pancasila itu sudah satu kompromis.         Pada waktu itu di dalam sidang badan yang dinamakan Dokuritsu Junbi Cosakai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada waktu itu pemimpin-pemimpin Islam duduk dengan pemimpin-pemimpin Nasional, dengan pemimpin Sosialis. Pada waktu itu mula-mula bicara tenang-tenang. Pada waktu makin berkobar-kobar, pada waktu hampir pecah persatuan nasional kita. Pada waktu itu kalau pecah, tidak mungkin ada proklamasi 17 Agustus 45. Pada waktu itu aku, Kyai Masykur ada, Ki Bagus Hadikusuma ada, pemimpin-pemimpin Islam lainnya ada, saudara Abdul Kahar Muzakkir ada, Saudara Chairul Saleh ada, Muhammad Yamin ada, pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia berkumpul membicarakan akan dasar negara yang akan diprokla-mirkan.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XII: Wayang, Menginspirasi Kebangsaan

 

Sudah Satu Kompromi

Ini saya kutip agak panjang. Alang-kah berbahayanya situasi waktu itu, tetapi Allah, memberi ilham, memberi taufik hidayah akan persatuan kita. Memberi, menjelma, menjadi satu dasar yang bisa disetujuinya, yaitu dasar Pancasila, yang sampai di dalam 3 UU RI tidak akan pernah terangkat, UURI Yogyakarta, UUD RI Serikat, UUD Sementara RI. Nah, sekarang ini Pancasila tetap dipegang teguh. Ialah karena Pancasila sudah satu kompromi yang dapat menyatukan golongan-golongan ini.

Maka oleh karena itu, insyaf dan sadarlah, dalam keadaan yang berbahaya di bulan Juli 45 itu, sadarlah janganlah kita mengalami lagi keadaan yang demikian itu. Jangan pecah persa-tuan kita, dan jikalau pecah persatuan kita, berarti pecah, gugur, meledak, musnah negara kita yang telah kita perjuangkan bersama-sama dengan penderitaan dan segenap penderitaan, jangan korban-korbanan yang hebat-hebat.

Persatuan itu mutlak, persatuan itu mutlak, aksenten legen, pada persatuan. Jadi, ini Bung Karno mengingatkan, dulu sama suasana seperti sekarang, ketika kebebasan menyampaikan gagasan ideologi tentang tata kenegaraan. Pertama itu tenang-tenang saja, tapi lama-lama memuncak, hampir timbul kebencian satu sama lain. Tapi kemudian Allah memberikan ilham.

Jadi setelah pidato Bung Karno 1 Juni, tidak ada pembicaraan lain tentang dasar negara adalah Pancasila, tetapi yang dipersoalkan adalah mengenai lima sila itu. Urutan maupun isinya. Maka pada tanggal 2 Juni itu, kelompok Islam sudah mengusulkan di dalam Pembukaan UUD itu adalah Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam. Pada tanggal 8 Juni 1945, sidang panitia kecil itu macet. Kahar Mudzakkir yang menjadi juru bicara kelompok Islam mengatakan, kalau ini diotak-atik lagi, diubah lagi, kami kelompok Islam tidak akan ikut lagi. Tapi Bung Karno mengatakan, sabar Kyai, kita skors dulu. Kita sholat dhuhur dulu. Barangkali setelah sholat, Allah memberikan irhas. Bung Karno menggunakan kata irhas. Irhas itu bisikan-bisikan ghoib dari Tuhan, kepada orang-orang yang dipilih, misalnya nabi atau orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan nanti kalau kita dapat irhas, kita dapat sele-saikan persoalan ini. Maka ditunda sampai selesai waktu sholat dhuhur.

Jam dua setelah makan siang, kumpul lagi. Bung Karno memimpin lagi sidang dan beliau mengatakan, “Saya mendapat irhas, mendapat taufik hidayah Allah, saya mengusulkan 1 tambahan kalimat, bagi pemeluknya. Maka, Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam, yang ditolak oleh kelompok kebangsaan, kelompok sosialis itu menjadi kompromi diterima, ketika Bung Karno memberi jalan keluar ditambah kalimat, bagi Pemeluknya. Itu sidang tanggal 8 Juni. Dan kemudian disepa-kati akan dibawa di dalam sidang pleno tanggal 22 Juni. Maka sidang pleno 22 Juni itu diketok langsung, karena sudah disepakati, yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Cuma menjadi persoalan ketika 17 Agustus sore, tadi sudah dikisahkan, ada penolakan dari Indonesia Timur, maka 18 Agustus PPKI mengadakan sidang. Jadi dari Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI sudah diubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ketuanya Bung Karno. Maka 18 Agustus pagi, Bung Karno mengatakan, kita akan melakukan sidang secara verganemen. Verganemen itu sidang yang kilat tetapi harus cermat. Membahas ulang beberapa hal, yang krusial. Yang pertama adalah sila pertama tadi, tujuh kata dihapus. Bung Hatta sudah lobi sejak malam mengajak Teuku Muhammad Hasan dari Aceh supaya kemerdekaan ini segera dapat dilaksanakan, segera berdiri negara, dengan Muhammad Hasan mendatangi Wachid Hasyim. Wachid Hasyim mengatakan setuju, tapi menunggu teman-teman yang lain. Kemudian Sanusi dari Jawa Barat tokoh Islam, Abdurrachman dari Madura, ada Saad dari Sulawesi Selatan, kemudian AR Baswedan mewakili komunitas Arab, dan waktu itu Ki Bagus Hadikusumo belum di tempat karena masih dalam perjalanan naik kereta api menuju Jakarta.

Begitu Ki Bagus belum datang, semuanya mengatakan kita tunggu saja Ki Bagus, karena dia perwakilan organisasi yang besar. Maka ketika Ki Bagus datang, semuanya menyam-paikan masalahnya dan Ki Bagus mengatakan, kesepakatan itu kan bukan semata-mata hasil akan pikir kita, kita dulu pakai istikaroh. “Saya minta ijin untuk melaksanakan istikaroh,” pintanya. Beliau tujuh kali sholat istikaroh, dua rakaat kali tujuh untuk mendapatkan petunjuk.

Maka setelah tujuh kali istikaroh, beliau mengatakan, “Baiklah saya terima perubahan itu, tapi saya min-takan dengan sangat agar ditambah dengan Yang Maha Esa. Jadi konsep-nya Bung Karno itu Ketuhanan, konsepnya panitia itu adalah dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya, maka komproni antara kelompok Islam yang diwakili oleh Ki Bagus, menambah kata Yang Maha Esa. “Ini terutama untuk meredam teman-teman yang Islam,” karena kata Ki Bagus, “Sudahlah syariat itu kan di bawah tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah tauhid.”

Maka Bung Karno mengulang di berbagai kesempatan, beliau meng-ingatkan, Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala yang berkobar-kobar dalam Qur’an suci itu dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati.

Jadi Bung Karno menjamin bagi kaum muslimin ini, tauhid ini tidak akan terganggu dalam kehidupan bernegara Pancasila ini. Dimantapkan dalam berbagai pidato-pidato. Terakhir pidato Bung Karno di saat meneri-ma gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu tauhid oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1964, promotornya Bu Baroroh Barried, pidato Bung Karno judulnya adalah “Tauhid adalah Jiwaku”. Beliau mengulang itu, di Arsip Nasional ada. Jadi, kita bisa melihat bahwa itu satu kompromi. Maka menyusul berikutnya, adalah Batang Tubuh. Di dalam Batang Tubuh masih ada pasal 6 ayat 1 yang bunyinya Presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam.

Maka kemudian berkait dengan penghapusan kewajiban syariat itu, otomatis juga diusulkan dihapus kata Islam. Maka pasal 6 ayat 1 bunyinya adalah Presiden adalah orang Indone-sia asli. Ini sampai dengan saat dilaku-kan amandemen, kata asli itu sudah dihapus pada periode Pak Amin Rais sebagai ketua MPR.

Jadi kalau di situ kan Islamnya dihapus 18 Agustus 45, aslinya dihapus 2002. Itu. Jadi sekarang ini yang pen-ting orang Indonesia, mau asli atau palsu, itu silakan. Ini dinamika yang terjadi. Kompromi-kompromi.

 

Tunggal Ika

Sekali lagi Pancasila itu isinya adalah kompromi. Kita hebat bukan karena bhinneka, karena banyaknya perbedaan. Bukan. Kalau banyaknya perbedaan dalam satu bangsa banyak. Banyak negara lain yang etnisnya lebih banyak dari Indonesia, tetapi hebatnya itu kita bisa bersatu dalam perbedaan itu. Itu istimewanya Indonesia, bukan istimewa karena bhinnekanya, tetapi tunggal ikanya itu yang menjadi istimewa. Sering lupa orang sekarang, yang dikembangkan kebhinnekaannya. Itu keliru. Yang harus dikembangkan adalah tunggal ikanya itu.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVII: Dialog

Jangan kembangkan bhinneka. Ini berbahaya. Negara kita itu menjadi hebat karena bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa. Dharma kita kepada satu, tidak mangro. Kepada negara Indonesia ini. Nah, sekarang ini wacananya yang dikembangkan itu kebhinnekaan. Bukan ketunggalan sebagai bangsa. Ini terbalik, karena Bung Karno dalam pidatonya menge-nai parlemen tegas mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara dengan demokrasi liberal, yang tiap saat orang boleh ngomong sak mau-maunya, demokrasi one man one vote, demokrasi etung biting, demokrasi yang tidak berkualitas berdasarkan adu nalar, tapi demokrasi hanya hitungan suara.

Maka apa yang terjadi, parlemen akan tiap hari dapat dijatuhkan, karena partai-partai itu hanyalah tukang-tukang yang dibayar oleh para pemilik modal. Lho, ini Bung Karno sudah melihat ya, jadi partai sekarang ini, coba lihat yang tidak punya modal tidak bisa bikin partai. Yang punya modal gampang punya partai. Ini yang Sukarno tidak mau. Bahaya kalau terjadi. Tiap hari peme-rintahan gampang direcokin. Orang ngomong sak mau-maunya. Padahal ngomongnya itu atas pesanan sponsor, itu berbahaya. Sehingga pasal demi pasal, ayat demi ayat UU kita ini tidak ada harganya. Ini namanya UUD, ujung-ujungnya dhuwit. Ini bahaya,             Sukarno sudah mengingatkan. Kita tidak hendak mendirikan negara one man one vote, etung biting, nah ini kita sekarang sudah keluar. Jadi kalau kita mau Pancasila, rombak kembali UU Pemilu itu. Sehingga kita menyaksikan ketika terjadi perdebatan di parlemen itu, munculnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tercermin anggota parlemen itu debatnya adu nalar. Bukan adu biting. Ya ini Sukarno sudah mengatakan, adu nalar, bukan adu biting. Sekarang yang terjadi apa? Adu biting yang namanya voting itu.

Maka ketika Dewan Konstituante itu bersidang sejak 1955 sampai 1959, itu sudah 90% disiapkan UUD baru. Sudah siap, tinggal 10% tentang dasar negara ini apa. Mr Wilopo sudah akan melakukan voting. Bung Karno diingatkan oleh Nasution, voting itu berbahaya, kalah atau menang, kita akan berdarah-darah kalau tidak berdasar musyawarah. Maka Bung Karno didesak oleh tentara waktu itu, dan kemudian didorong oleh kalangan akademisi, khususnya UGM untuk kembali kepada Pancasila, maka kemudian Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 59. Itu negara sudah genting.

Dan yang menarik itu, Sukarno mengeluarkan Dekrit dan ditanda-tangani Dekrit Presiden itu dengan Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Karena Bung Karno menyadari, itu perang ideologi yang sedang terjadi. Perang ideologi. Beliau pernah mengutip one iterm one ideological war more dengerous than automatic war, kita ini sedang dalam perang ideologi, more dengerous, yang lebih berbahaya, than outomatic war, daripada perang atom.

Maka untuk menyelamatkan peperangan ideologi di dalam negeri ini dikeluarkannya Dekrit Presiden, kembali ke UUD 45, dan di situ diberi ruang. Dan Piagam Jakarta adalah dokumen historis yang menjiwai isi dari konstitusi tersebut. Kembali Bung Karno sadar, kompromi, ini bukan voting. Negeri ini kalau diselesaikan dengan voting, menang kalah pecah kita. Nah, inilah para politisi hari ini tidak mengenal Pancasila, tidak menjiwai rakyat kita. Maka sekarang jarang kita melihat para politisi yang beradu argumentasi dengan cerdas, tapi sekarang adu suara melalui bilik voting.

Yang kedua, dulu perpecahan masyarakat itu bisa diantisipasi adanya sekelompok masyarakat yang tidak perlu dipilih, yaitu utusan daerah dan utusan golongan, sehingga kalau ada konflik horisontal itu diselesaikan di tingkat utusan. Sekarang ini dilempar ke masyarakat. Jadi kalau ada gereja didirikan, orang menolak, sekarang tidak diselesaikan di tingkat elit. Itu negara tidak hadir. Kuat-kuatan suara, kalau suaranya banyak, bupati, walikota tak bisa mengambil sikap.

Nah, ketika penghapusan utusan golongan ini terjadi, apalagi sekarang utusan golongan juga dipilih DPD, tapi juga DPD boleh partai politik, ini menurut saya sudah melenceng. Dari gagasan dasar yang musyawarah mufakat itu. Maka kalau ini diterus-teruskan, kita khawatir negeri akan gampang tercerai-berai. Jadi kita harus banting stir kembali kepada Pancasila dan UUD 45. Kalau toh ada perubahan-perubahan boleh, tetapi tidak boleh pada dasarnya. Maka Mahkamah Konstitusi menurut saya, tidak cukup untuk diberi kewenangan, karena hanya sembilan orang itu pun hanya ahli tata negara saja. Yang menyusun UUD 45 itu 78 orang, ahli hukumnya hanya 4. Kyainya hanya 19 ya, tapi juga insinyur ada, ekonom ada, utusan-utusan adat, utusan-utusan dari kepala pemerintahan ada, maka itu sempurna.

 

Perlu Mahkamah Ideologi

Maka saya usul, di atas Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya sebaiknya ada Mahkamah Ideologi. Jadi nanti kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan ideologi Pancasila, dikoreksi. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi tidak ada yang ngoreksi. Siapa Mahkamah Ideologi, ya anggota DPR/MPR, dia itulah yang representasi rakyat menjadi Mahkamah Ideologi.

Coba, sembilan orang ahli hukum tata negara kita, belajarnya di mana? Di luar negeri. Mungkin mereka tidak memahami dengan dalam, bagaimana perdebatan yang melahirkan Pancasila dan UUD 45. Belajar menyelesaikan masalah dari Inggris, Amerika, gitu ya. Nah ini hanya sembilan orang dan sudah terbukti mereka bukan negarawan, nyatanya ada yang kena kasus korupsi.

Jadi saya kira perlu ada Mahkamah Ideologi yang ini menjadi terang. Dan, saya mendorong MPR ditambah lagi punya kekuasaan tertinggi bukan memilih Presiden, tetapi mengawal ideologi negara. Jadi MPR itu harus menjadi pengawal ideologi negara. Nah itu yang paling penting, justru itu. Karena ini sangat berbahaya sekali, akan terus berulang, apalagi ideologi negara ini tidak lagi diajarkan sejak dini di masyarakat.

Dulu Bung Hatta itu ya, kalau nyanyi Indonesia Pusaka, beliau berlinang air mata. Karena menghayati kecintaannya pada Indonesia. Bung Karno ketika memberikan trainning kepemimpinan ditanya bagaimana Bung Karno menjadi pemimpin, Bung Karno hanya menjawab dengan menyanyi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Di sawah tumbuh penuh berlumpur, di pangku ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci hidupnya nista abadi, serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi.

Maka waktu itu menjadi lagu di sekolah-sekolah. Karena dinyanyikan Bung Karno. Jadi Bung Karno menggambarkan jadi pemimpin itu menderita, seperti serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tapi penuh berlumpur, dicaci maki, dihina, dipenjarakan oleh rakyatnya sendiri.

Ini, serumpun padi tapi mengan-dung janji. Harapan ibu pertiwi. Agus Salim dalam bahasa lain juga jadi pemimpin itu menderita. Nah ini pelajaran yang luar biasa, dari Sukarno Hatta. Saya kira melalui lagu, kebudayaan itu dulu Pancasila dan kecintaan tanah air itu melekat di hati kita. Sekarang sudah amat sangat sedikit yang didengar, dihayati oleh generasi muda. *** (SEA)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XX: Nom

SELIRIA EPILOGUS GUGUR dalam usia belasan tahun, tapi dia sudah cukup dewasa untuk menjadi suami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *