Jumat , 19 Oktober 2018
Beranda » Humaniora » Pers dan Kerukunan Beragama

Pers dan Kerukunan Beragama

Menyambut Hari Pers Nasional 2017

Fungsi pers yang paling dominan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang disampaikannya, media pers memiliki kemampuan untuk menggugah atau mempengaruhi sikap pandang masyarakat terhadap sesuatu permasalahan.. Fungsi yang satu ini disadari benar ‘keampuhan’nya oleh pihak-pihak yang ingin ‘memanfaatkan’ pers menjadi alat atau ‘senjata’ bagi kepentingannya.

Tulisan baik dalam bentuk buku maupun media pers (media cetak), sudah sejak lama diakui memiliki kemampuan mengubah keadaan. Keadaan yang mampu diubah itu baik yang menuju kepada kebaikan atau sebaliknya, keburukan.

Pernah membaca buku Mein Kampf yang ditulis Adolf Hitler?  Buku yang ditulis pemimpin Nazi Jerman ini merupakan salah satu buku yang mampu membuat perubahan dahsyat di dunia. Buku yang di masanya (menjelang Perang Dunia II) terjual lebih dari lima juta eksemplar ini berisi tentang keunggulan atau kehebatan ras Aria dan rendahnya ras Yahudi. Di dalam buku ini juga disebarkan rasa kebencian yang teramat sangat terhadap orang Yahudi. Akibatnya sangat dahsyat. Perang Dunia II berkobar, dan 16 juta jiwa menjadi korban tewas dalam perang itu. Dan, enam juta orang Yahudi di dunia tewas dibantai Nazi Jerman.

Buku atau media pers yang menyebarkan kebencian atau berisi ‘informasi menyesatkan’ seperti itu tentu tidak diharapkan kehadirannya di suatu negara atau bangsa yang multikultur dan plural seperti halnya Indonesia. Apalagi negeri kita sempat memiliki pengalaman yang pahit dalam menjaga kebersamaan dan keberagaman itu. Sejumlah konflik berlatarbelakang SARA, termasuk konflik agama pernah terjadi.

 

Berperspektif Multikultural

Sebagai penyampai informasi, media pers tentu tidak bisa mengabaikan peristiwa-peristiwa atau konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Termasuk konflik yang mengarah pada terganggunya kerukunan beragama. Informasi tentang konflik itu tidak perlu disembunyikan, tapi harus disampaikan. Persoalannya adalah bagaimana cara media pers menyampaikan informasi tentang konflik itu kepada masyarakat?

Menurut Sri Mustika (2004), menjalankan fungsinya dalam keadaan masyarakat yang majemuk seperti halnya di Indonesia, bukanlah hal yang mudah bagi pers. Di satu pihak harus mampu menulis secara arif, sehingga tulisannya mampu mendudukkan perkara secara jelas. Di pihak lain, pers sering dihadapkan pada pilihan yang pelik bila memiliki ikatan dengan salah satu pihak yang berkonflik.

Dalam konteks seperti itu, Jakob Utama (2002) menyarankan agar media pers mampu memahami berbagai persoalan pokok bangsanya. Di antaranya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dari segi latar belakang, suku bangsa, keturunan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan daerahnya.

Selain itu, dalam kerja jurnalistiknya setiap pekerja pers haruslah tidak boleh lupa memperhatikan persoalan komunikasi antarbudaya. Agar tulisannya tidak terperosok sebagai alat pemicu konflik atau pemecah kerukunan agama, wartawan atau jurnalis haruslah pula memiliki pengetahuanj serta wawasan yang luas tentang multikulturalisme.

Simak juga:  Jurnalisme Pembangunan, Apa Kabarnya Kini?

Pemahaman terhadap multikulturalisme itu sangatlah penting, sehingga dalam menyajikan tulisan atau informasi jurnalistiknya wartawan tidak terjebak pada hal-hal yang bisa menghambat komunikasi antarbudaya, seperti etnosentrisme, stereotif, prasangka, curiga dan diskiriminasi. Dan, jangan sampai terjadi karya jurnalistik atau informasi yang disajikan itu memperkuat stereotif yang ada pada suatu kelompok atau agama.

 

Jurnalisme Hati Nurani

Pilihan bentuk atau gaya jurnalisme juga bisa diambil untuk menjadi salah satu cara dalam memposisikan media pers sebagai penjaga kerukunan agama. Gaya jurnalisme yang paling pas untuk itu antara lain gaya “jurnalisme hati nurani”.

Tiap koran atau media pers lainnya punya pilihan sendiri terhadap jenis-jenis jurnalisme itu. Artinya, masing-masing media pers harus memilih jenis jurnalisme mana yang akan digunakannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat atau dalam kaitan melaksanakan fungsi-fungsi persnya.

Majalah berita “Tempo” misalnya, memilih jurnalisme baru yang dipadukan dengan jurnalisme sastra. Langkah yang sama juga diambil oleh majalah-majalah sejenis yang muncul belakangan, seperti “Gatra” dan lainnya. Majalah berita “Jakarta-Jakarta” (sudah tidak terbit) berbeda dengan “Tempo”. Majalah ini tidak menggunakan jurnalisme baru maupun jurnalisme sastra, melainkan memilih jurnalisme dramatik.

Sejumlah media pers lainnya ada yang tergoda memilih jurnalisme ‘kuning’. Dan, sejak era Orde Baru dulu hingga kini, banyak media pers cetak cenderung memilih jurnalisme pembangunan sebagai bentuk jurnalisme pilihannya. Sebagian kecil lainnya memilih jurnalisme khas.

Di dalam buku “Ensiklopedi Pers Indonesia” (Kurniawan Junaedhie, 1991) disebutkan bahwa jurnalisme baru adalah jurnalisme yang mengambil teknik penulisan novel. Dengan cara pendekatan langsung, realitas kongkret, keterlibatan emosional dan bobot penggunaan atau penyerapan pemakaiannya  dalam situasi tertentu. Dan, jurnalisme dramatik merupakan aliran jurnalistik yang hanya mengemukakan data dan fakta tanpa menyisipkan sedikitpun opini. Disusun berdasarkan urutan peristiwa (kronologis) dan diharapkan berakhir dengan suspence.

Sedangkan jurnalisme ‘kuning’ adalah jurnalisme yang mengedepankan sensasi, gossip, desas-desus dan semacamnya. Jurnalisme ‘kuning’ juga sering disebut sebagai ‘jurnalisme got’.

Menurut Kurniawan Junaedhie (1991), jurnalisme got adalah jurnalisme yang mementingkan  sensasi dengan berkedok mementingkan rakyat dan berjuang untuk hak-hak rakyat, padahal tujuannya sekadar meraih pembaca sebanyak-banyaknya.

Akan halnya jurnalisme pembangunan, yang di masa Orde Baru sering juga disebut sebagai jurnalisme Pancasila, adalah jurnalisme yang menekankan sasarannya pada keterlibatan dalam setiap gerak pembangunan yang sedang digalakkan. Jurnalisme jenis ini berusaha menempatkan pers benar-benar tampil sebagai agen pembaharu dalam pembangunan, sebagaimana yang diinginkan Wilbur Schramm.

Simak juga:  Jurnalisme Menghukum (4): Membangun Opini Menyesatkan

Wilbur Schramm (1982) menegaskan, peranan mass-media dalam pembangunan nasional adalah sebagai agen pembaharu. Menurut Schramm, letak peranannya dalam hal membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern. Khususnya peralihan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pembangunan kea rah sikap baru yang tanggap terhadap pembaharuan demi pembaharuan.

Lalu, apa yang dimaksud dengan jurnalisme hati nurani? Jurnalisme hati nurani adalah jurnalisme yang mengedepankan hati nurani. Artinya, hati nurani sangat berperan besar dalam menentukan kebijakan atau pilihan apakah suatu peristiwa itu layak diberitakan atau tidak.

Jurnalisme hati nurani, jurnalisme yang tidak memihak kepada siapapun. Jurnalisme jenis ini bukanlah jurnalisme partisan, melainkan jurnalisme yang hanya berpihak kepada suara hati nurani, berpihak kepada mereka yang teraniaya, mereka yang tertindas, berpihak kepada korban kesewenang-wenangan serta berpihak pada keadilan dan kebenaran.

Jurnalisme hati nurani adalah jurnalisme yang membenci kesewenang-wenangan, membenci ketidak-adilan, membenci kebrutalan, dan membenci perilaku yang arogan, anarkis dan vandalisme. Jurnalisme hati nurani bukanlah jurnalisme yang menghujat, bukanlah jurnalisme yang memfitnah, bukan jurnalisme mencerca, mencaci-maki dan bukanlah jurnalisme yang mencemooh.

Jurnalisme hati nurani adalah jurnalisme yang ingin menyingkirkan ‘jurnalisme ragu’ yang ada di sepanjang era Orde Baru, dan “jurnalisme mabuk” yang sempat muncul di awal-awal reformasi, bahkan juga sampai kini.

Datangnya era reformasi, mulai tahun 1998, memang telah membuat pers nasional seakan sembuh dari ‘sakit’nya. Sembuh dan terbebas dari penyakit ‘jurnalisme ragu’. Tapi malangnya, ada penyakit baru yang datang. Bebas dari penyakit jurnalisme ragu, pers nasional dilanda ‘mabuk kebebasan’ yang kemudian memunculkan “jurnalisme mabuk”.

Mabuk kebebasan ini tidak saja diwarnai dengan berduyun-duyunnya pemohon SIUPP baru ke Departemen Penerangan yang kemudian ‘banjir’ media pers baru pun terjadi, tapi juga ditandai dengan ‘lepas kendali’nya sebagian besar pers nasional.

Inilah yang terjadi di awal-awal era reformasi, bahwa pers mendadak seperti lepas kendali, kehilangan jati diri dan kehilangan nilai-nilai moral yang selama bertahun-tahun sebelumnya telah berusaha dibangun dan dikembangkan dengan susah payah. Sebagian wajah pers nasional mendadak berubah drastis. Tak ada lagi kelembutan. Tak ada lagi keramahan. Semuanya itu tersingkir begitu saja digantikan kegarangan.

Wajah pers berubah menjadi garang. Bahkan tidak sedikit yang bringas, seram dan sangar. Tatakrama, sopan santun dan etika jurnalistik bagai dilemparkan ke pinggiran seakan sudah tidak diperlukan lagi. Hati nurani yang seharusnya dijadikan pegangan dilindas begitu saja dan dicampakkan.

Simak juga:  Seputar Jurnalisme (4) : Jurnalisme Bukan Alat Untuk Memojokkan

Tidak sedikit media pers yang sontak merubah fungsinya dari penyampai informasi ke masyarakat menjadi ajang menghujat, mencerca, mencaci-maki bahkan memfitnah. Kehormatan dan nama baik seseorang tidak segan-segan diserang. Tidak itu saja. Sebagian media pers tidak lagi punya rasa khawatir apakah pemberitaaan-pemberitaannya itu bisa mengobarkan kerusuhan, bisa menyebarkan rasa kebencian serta permusuhan, bisa merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, serta merobek-robek jalinan kerukunan agama atau tidak.

Reformasi menggembirakan tapi sekaligus menyedihkan. Setidaknya ini terjadi di dalam kehidupan pers nasional. Kran kebebasan yang diberikan di awal reformasi telah ditanggapi secara berlebih-lebihan dan ditafsirkan secara tidak pas. Kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan seakan pers bebas berbuat dan memberitakan apa saja. Seakan tidak ada lagi aturan-aturan hkum, tidak ada lagi tata nilai, tatakrama, dan etika. Kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan seakan terabaikan begitu saja.

Kebebasan seakan diartikan pers tidak lagi harus berpihak pada hati nurani, tapi berpihak pada kepentingan, kepada bisnis, pasar dan keuntungan. Hati nurani telah dicampakkan. Hati nurani dipandang bukan lagi suatu hal yang terpenting dan berguna bagi kelangsungan hidup pers.

Booming media pers yang sempat terjadi di awal-awal era reformasi telah membuat pers tidak lagi bertumpu kepada hati nurani, tetapi bertumpu kepada kepentingan pasar dan keuntungan bisnis. Persaingan yang ketat di pasaran membuat kepentingan bisnis mengalahkan segala-galanya. Isu, desas-desus, hujatan dan cercaan sempat menjadi bisnis yang menggiurkan dan laris dijual kepada publik pembaca. Bahkan konflik agama pun sempat dijadikan ‘lahan bisnis’ yang menguntungkan. Akan halnya hati nurani, nasibnya hanya terpuruk di laci meja atau di bawah tumpukan isu, desas-desus dan cercaan.

Kini, setelah belasan tahun lebih ‘era kebebasan pers’ berlangsung, sangatlah tepat bila media pers mengembangkan jurnalisme hati nurani dan melupakan jurnalisme kasak-kusuk, jurnalisme desas-desus, jurnalisme gossip, jurnalisme menghujat, jurnalisme fitnah dan semacamnya. Jurnalisme semacam itu sangatlah berbahaya bagi eksistensi kerukunan beragama.

Jurnalisme hati nurani merupakan pilihan yang tepat dan bijak dalam menjaga benteng kerukunan beragama. Untuk itu, semua pihak hendaknya memberikan dorongan dan tak henti-hentinya mengingatkan media pers agar mengembangkan “jurnalisme hati nurani” demi menjaga keutuhan dan kerukunan beragama. Dan, yang lebih utama, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa agar tidak terkoyak-koyak oleh konflik apapun.

 

*Sutirman Eka Ardhana, penulis buku “Jurnalistik Dakwah”, redaktur Warta Kebangsaan,  dan pengajar di Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVIII: Kembali ke Musyawarah Mufakat

Kita tahu, demokrasi merupakan norma dari barat, dan bangsa kita dijajah oleh bangsa barat. Hanya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.