Beranda » Peristiwa » Diskusi Kebangsaan IX: Perlu Paradigma Baru untuk Artikan Kebangsaan
Suasana Diskusi Kebangsaan IX "Kebangsaan dalam Religi dan Budaya" Ruang Koendjono Gedung Pusat lantai 4 Kampus II Mrican Universitas Sanata Dharma 24/10/17 (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan IX: Perlu Paradigma Baru untuk Artikan Kebangsaan

Oleh: Dr Muhammad Damami
Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

Dr Muhammad Damami
SEBETULNYA kalau kita bicara agama, kaitannya dengan religi, menurut saya  tidak begitu kentara letak yang namanya sensitif itu. Hanya untuk menjelaskannya saja barangkali yang perlu penegasan secara tepat. Oleh karena itu di sini saya coba untuk memisahkannya. Agama itu menawarkan pandangan, kalau religi itu adalah pandangan yang tidak perlu ditularkan.

Alasannya, kalau agama kebetulan yang diintroduksi di Indonesia itu ada enam, yakni, Hindu, Budha, secara urut dulu datangnya ke Nusantara ini, kemudian Islam, termasuk Konghuchu, terus baru Protestan, terakhir Katholik. Menurut Kristen Belanda itu kan Protestan, bukan Katholik. Jadi urutannya Hindu, Budha, Islam, Konghuchu, Protestan, dan Katholik itu menawarkan keluar komunitasnya, sifatnya seperti itu.    Walaupun ada yang bilang juga, kalau yang menawarkan keluar komunitasnya itu yang paling jelas misalnya Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Sedangkan Hindu Budha kurang begitu kentara, apalagi Konghuchu. Tetapi namun demikian, itu menawarkan keluar komunitasnya.

Kalau religi itu memang yang dibutuhkan di situ, dicari di situ, sesuai dengan panawarannya, sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung di tempat itu dan seterusnya, dirumuskan. Oleh karena itu tidak perlu ditularkan. Tidak ada kehendak untuk menularkan.  Oleh karena itu kalau ini dua model ini dikaitkan dengan kebangsaan, kita harus tahu dulu sejarah kebangsaan. Secara garis besar. Ini menjadi butir kedua. Menurut saya kebangsaan itu perlu dikoreksi kembali. Istilah saya dalam teks ini kebangsaan bisa mirip dengan kata nasionalisme. Sedangkan nasionalisme yang muncul di Indonesia itu adalah imbas dari kesadaran nasionalisme di Eropa. Yakni apa, terutama dulu yang berkuasa di Eropa adalah kaum feodal. Gejala ini saya kutip dari pendapatnya Prof Suhartono, kaum feodal, kemudian kaum bangsawan dan agama, kebetulan pada waktu itu Nasrani. Kemudian dilawan oleh kelompok yang namanya borjuas atau borjuis ditambah adalah kesadaran industri atau revolusi industri.

Gabungan tersebut pergeseran dari kekuasaan feodal, bangsawan dan waktu itu adalah kaum gereja bergeser ke industriawan dan kaum borjuis, memunculkan watak baru yang namanya kolonial. Kolonialisme ini lalu dipraktekkan ke Timur, termasuk ke Nusantara ini. Sehingga dengan demikian menimbulkan sebuah pandangan bahwa ada yang disebut dengan penjajah dan ada juga yang terjajah. Inilah yang ditangkap oleh pemikir-pemikir Indonesia seperti Sukarno misalnya. Konteks penjajah dan terjajah ini lalu dipakai dengan metodologi berpikir Hegel, jadi tesis anti tesis yang menyebabkan sintesis itu.

 

Tinggalkan Tesis Anti Tesis

Bukannya Sukarno mengatakan, bagaimana tesis anti tesis ini untuk alat perjuangan. Yakni untuk memerdekaan rakyat Indonesia. Kalau untuk memerdekakan rakyat Indonesia, tesis Hegel itu masih bisa dipakai. Kalau menurut saya, setelah saya baca-baca buku itu, tesis tersebut untuk menegasi semangat dari rakyat yang terjajah untuk mengenyahkan yang jadi penjajah. Tapi setelah merdeka, kalau teori Hegel ini terus dipakai, nasionalisme dipakai, cara berpikir tesis dan anti tesis ini memperburuk keadaan. Inilah nanti kalau dikaitkan kebangsaan, religi dan budaya, kalau tesis anti tesis tetep dipakai, maka nasionalisme itu akan penuh dengan perbenturan. Karena selalu berpikir  tesis dan anti tesis, dan lalu akan menghasilkan sintesis itu. Kalau boleh saya mengajukan, metodologi atau paradigma yang harus dibangun setelah merdeka. Jadi saya kira perlu keberanian untuk memotongnya. Dulu berpikirnya Bung Karno itu tesis anti tesis, maka sekarang kalau perlu dengan metodologi yang istilahnya adalah relasi koeksistensi. Jadi hubungan yang koeksistensi.

Sebabnya apa? Kita sudah merdeka mempunyai eksistensi sendiri-sendiri. Apakah itu agama, apakah itu religi, apakah itu budaya, itu mempunyai eksistensi sendiri-sendiri, tidak perlu dibenturkan. Tetapi perlu koeksistensi dan perlu direlasikan. Kalau direlasikan dalam kondisi koeksistensi, akan saling menghormati. Ini yang perlu dibangun.

Jadi saya kira paradigma ini yang menjadi sulit sekarang. Sering berpikirnya kadang-kadang masih dicampuri oleh pikiran-pikiran politik. Kalau pikiran-pikiran politik itu jelas tesis anti tesis, karena kekuasaan yang dicari. Sekarang pertanyaannya adalah kebangsaan yang kita cari itu kebangsaan politik semata-mata atau kebangsaan yang sifatnya meluas. Kalau meluas harus baru. Harus baru apa? Ya, itu tadi dengan relasi koeksistensi.

Kalau Hegelian, tesis anti tesis itu tentu terus benturan, kalau memang membenturkan. Wataknya itu membenturkan. Lalu ingin dicari sintesis. Sedangkan hukum Hegen mengatakan sintesis menjadi tesis kembali lalu ada anti tesis lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena pikiran Eropa, tetapi saya kira, Nusantara ini atau orang Indonesia itu masak iya tidak memiliki fisolof, pemikir yang grand teorinya itu mendunia.  Contoh seperti ini misalnya saja, orang boleh berdebat ya, kata-kata yang sebetulnya paradoks ya. Contohnya dalam Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, itu kan sebenarnya seperti paradoks. Yang kedua, ngono ya ngono ning aja ngono. Coba ini metodologi apa ini. Kalau orang tidak hati-hati susah itu. Contoh lagi, mangan ora mangan waton kumpul. Ini suatu metodologi bukan Hegelian ini. Ini sesuatu yang di Indonesia sebetulnya ada, tetapi perlu merumuskannya agar bisa berpikir bahwa kebangsaan yang di dalamnya disebutkan tentang kerukunan, gotong-royong itu gampang dipahami. Jadi relasi koeksistensional.

Kemudian yang ketiga, saya menggambarkan mengenai komitmen. Komitmen agama atau religi itu adalah kalau dibandingkan dengan yang lain, itu berjenjang. Itu mau tidak begitu. Sulit diubah. Urutannya sebagai berikut, pertama, paling atas itu agama. Bawahnya itu ideologi. Bawahnya lagi baru budaya. Orang komit terhadap agama, dibandingkan komitmen terhadap ideologi, dibanding lagi komitmen terhadap budaya. Itu berjenjang. Paling bawah budaya. Tengah itu ideologi, paling tinggi adalah agama.

Karena yang ditawarkan masing-masing itu berbeda-beda. Pertama, agama atau religi yang ditawarkan adalah keselamatan, cilvition. Ideologi, yang ditawarkan kebenaran dalam arti yang menuju keadilan. Rightness, saya tidak mengatakan true, kenapa, karena di sini dianggap adalah kebenaran filsafat. Lain dengan kebenaran dalam agama. Boleh orang mengatakan itu kebenaran subyektif. Silakan. Tapi yang jelas orientasinya bukan kebenaran sendiri, tapi keselamatan. Kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan, kebenaran untuk menuju tampilan sosial yang berkeadilan.

 

Jangan Saling Menyalahkan

Terus terakhir adalah budaya. Apa yang ditawarkan? Ya, kesejahteraan atau saya istilahkan itu fully netness. Kesejahteraan, budaya itu kan diciptakan untuk apa, kan untuk melayani kehidupan. Ada keperluan-keperluan diciptakan dan seterusnya sebatas apa yang dimampui. Apakah alat-alat itu penting atau tidak, apakah itu membahayakan atau tidak, dan ini persoalan nilai. Tapi yang jelas itu dibutuhkan, perlu diciptakan, itulah kebudayaan. Oleh karena itu tawarannya apa, tawarannya adalah kesejahteraan.

Jadi kalau ideologi itu adalah kebenaran yang ingin dicapai, menurut perangkaan itulah yang terbaik. Tapi kalau agama atau religi adalah keselamatan. Maka tidak bisa tawaran tiga ini lalu dipukul rata kiri dan kanan. Mesti hirarki. Atas ke bawah. Inilah persoalan yang paling rumit, bukan sensitif. Rumit memang. Orang yang ingin menawarkan keselamatan berbeda dengan orang yang sekedar menawarkan kebenaran. Orang yang menawarkan kebenaran lebih berbeda lagi kalau menawarkan hanya sekadar kesejahteraan.

Dan, bagaimana tiga titik ini dimasak dengan sedemikian rupa? Ini perlu relasi eksistensi. Jadi saling tidak menyalahkan. Agama atau religi tidak menyalahkan ideologi. Ideologi tidak menyalahkan kebudayaan, kebudayaan tidak menyalahkan agama atau religi. Kebudayaan juga tidak menyalahkan ideologi, sebaliknya ideologi tidak menyalahkan agama atau religi, ideologi juga tidak menyalahkan kebudayaan. Bagaimana tiga titik berbentuk segitiga ini saling menyapa, tapi eksistensinya dihargai.

Sehingga dengan demikian, maka kebangsaan, apakah kebangsaan itu dirumuskan oleh para ideolog, dirumuskan oleh kaum agama atau religi, atau dirumuskan oleh orang budaya, eksistensinya dihargai. Saling menyapa, saling menghormati, tetapi ketika direlasikan itu tidak perlu dibumbui dengan tesis anti tesis itu.

 

Di Luar Rumah Ada Rumah Lagi

Mengenai perbenturan itu, kalau ini dibenturkan tidak akan bakal ketemu. Hirarkinya saja jelas. Apa mungkin ya orang agama atau religi berpendapat, sudah diturunkan saja keselamatan itu hanya diajukan kebenaran saja. Kaum ideolog misalnya, menawarkan kebenaran hanya sekedar untuk mensejahterakan saja. Sepertinya itu tidak mungkin.

Oleh karena itu saya mencoba untuk merumuskan kembali nasionalisme setelah merdeka. Kalau sebelum merdeka, karena perlu penegasan antara penjajah dengan yang terjajah. Sekarang kalau sudah merdeka, ke mana lawan, apakah kita terus membuat orang lain lawan. Atau di dalam kehidupan ini sebetulnya kita harus melihat orang lain itu tidak musuh tetapi calon teman. Calon saudara. Barangkali itu yang lebih positif di negeri yang makmur seperti ini. Seperti kalau ada orang asing itu, oh ini lawan saya ini, calon musuh saya ini, ha ini higerian ini, jadi kalau ini terus-menerus bisa menjadi susah. Hal itu kini harus diluruskan.

Terakhir, ada kata-kata di sini mengatakan bagi agama atau katakan religi dalam menerapkan paradigma relasi koeksistensi perlu satu modal pokok, yaitu ketulusan. Jadi sebetulnya kalau tulus itu terjadi, semuanya religi apapun, agama apapun, kalau betul-betul tulus, itu lebih gampang. Misalnya, dipakai untuk kerukunan, gotong-royong, nilai-nilai yang operasionalnya seperti itu, asal tulus betul.

Mengenai ketulusan ini, tapi masih dalam konsep, tapi ketulusan yang menyimpul dalam tindakan sosial, sikap kemudian yang membatin itu menjadi pertanyaan besar. Itu kalau berkaitan dengan agama. Sekarang kalau bagi budaya, kalau menurut pengamatan saya yang modal paling pokok adalah keterbukaan. Sebab kalau dalam kebudayaan misalnya saja, dalam budaya Jawa itu mengatakan budaya Jawa itu adilihung. Pertanyaannya, adiluhung itu menurut ukuran siapa. Kalau menurut ukuran diri-sendiri betul. Tapi bukankah dalam kebudayaan perlu perubahan.

Maka di sini saya katakan, bagi kalangan agama atau religi perlu menyadari adanya kenyataan alamiah yaitu pluralitas, kemajemukan. Kita punya rumah agama, kita perlu buka jendela, di luar sana ada rumah lagi, walaupun kita tidak perlu memasuki rumah itu, tapi tahulah di luar jendela itu ada rumah lagi. Ini perlu sekali kalau bagi agama dan religi mengatakan rumah ini satu-satunya. Kalau begini caranya, pluralitas tidak muncul, susah.

Terakhir, bagi kalangan budayawan perlu menyadari adanya kenyataan alamiah, yaitu perubahan. Sebetulnya budaya itu seperti udara. Udara di ruangan ini. Ini adalah campuran dari udara orang yang berpenyakitan, udara orang sehat wal’afiat, olahragawan-olahragawan. Dan di dalam udara ini muat macam-macam, tapi nyatanya bisa dipakai kok. Jadi kalau dikatakan misalkan budaya ini paling murni, siapa bilang begitu. Bagaimana cara mengukurnya? Bukankah yang namanya keinginan manusia itu selalu berubah dan bertambah. Saya perlu katakan, keinginan yang berubah tentu ada kebutuhan. Di situlah kebudayaan dimunculkan. *** (SEA)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIV: Perempuan Pelestari Pancasila

DISKUSI Kebangsaan XIV, April 2018, memilih pokok bahasan “Perempuan Pelestari Pancasila”. Perempuan ditantang berperan aktif …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *