Selasa , 22 Agustus 2017
Beranda » Humaniora » Peran Pers dalam Menjaga Kerukunan Beragama

Peran Pers dalam Menjaga Kerukunan Beragama

KERUKUNAN beragama atau kerukunan antar umat beragama di negeri kita hingga hari ini masih tetap menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Sejumlah pengalaman dan peristiwa yang terjadi membuktikan persoalan kerukunan beragama ini merupakan isu yang rentan. Isu ini mudah tergesek dan ‘meledak’ ke permukaan.

Karena itu wajarlah jika pada Oktober 2009 beberapa tahun lalu, di sela-sela acara “National Summit 2009”, Menteri Agama (Menag) ketika itu Suryadharma Ali mengatakan bahwa prioritas pemerintah khususnya Departemen Agama ke depan adalah menciptakan dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Dan, salah satu langkah efektif yang akan terus dilaksanakan adalah mengefektifkan forum dialog antar umat beragama.

Kebijakan Departemen Agama memprioritaskan upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama itu tentu didasari dengan pemahaman bahwa persoalan tersebut hingga hari ini masih merupakan isu yang rentan dan rawan dari ‘goyangan’. Bahkan, bila tidak mampu tertangani dengan baik, isu yang rentan ‘goyangan’ itu bisa mengancam terjadinya perpecahan bangsa.

Sejumlah langkah efektif memang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah pihak yang menaruh kepedulian terhadap persoalan kerukunan beragama tersebut. Akan tetapi, dapat dipastikan langkah-langkah itu tidak akan semulus yang diinginkan bila tanpa keikutsertaan atau partisipasi dari media pers.

 

Peran Pers

Menciptakan dan memelihara kerukunan antarumat beragama itu bukanlah semata-mata hanya menjadi prioritas Departemen Agama saja, akan tetapi kebijakan itu sudah semestinya menjadi prioritas dan tekad segenap komponen bangsa ini untuk mewujudkannya. Atas dasar itu, media pers di negeri ini harus ‘memainkan’ peran pentingnya dalam turut serta bahu membahu bersama komponen bangsa yang lain mewujudkan tercapainya kondisi kerukunan antarumat beragama yang harmonis.

Fungsi atau peran pers yang paling dominan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang disampaikannya, media pers memiliki kemampuan untuk menggugah atau mempengaruhi sikap pandang masyarakat terhadap sesuatu permasalahan.

Atau seperti diyakini Francis H Voelker – Ludmila A Voelker (1978), media pers merupakan kekuatan penting di masyarakat. Media pers tidak hanya memberikan informasi serta hiburan kepada masyarakat tetapi pada waktu bersamaan juga dapat memberikan atau menciptakan effek bagi terjadinya suatu perubahan, bahkan perubahan itu terkesan radikal. Media pers juga telah menunjukkan  eksistensinya bahwa ia tidak hanya menyajikan ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang, akan tetapi juga dapat membentuk kenyataan yang ada di masyarakat dewasa ini.

Mengingat peran pers yang penting dalam ‘kehidupan masyarakat’ itu, maka media pers haruslah memposisikan dirinya sebagai media penyampai informasi yang ‘sehat’, yang mampu menjadi benteng bangsa ini dari ‘kerapuhan’ dan ‘kehancuran’ akibat tidak adanya kerukunan antarumat beragama.

Harus diakui bahwa sebagai penyampai informasi, media pers tentu tidak bisa mengabaikan peristiwa-peristiwa atau konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Termasuk konflik yang mengarah pada terganggunya kerukunan beragama. Di era kebebasan pers atau keterbukaan seperti sekarang ini informasi tentang konflik itu memang tidak bisa atau tidak perlu disembunyikan, tapi harus tetap disampaikan. Persoalannya adalah bagaimana cara media pers menyampaikan informasi tentang konflik itu kepada masyarakat?

Menurut Sri Mustika (2004), menjalankan fungsinya dalam keadaan masyarakat yang majemuk seperti halnya di Indonesia, bukanlah hal yang mudah bagi pers. Di satu pihak harus mampu menulis secara arif, sehingga tulisannya mampu mendudukkan perkara secara jelas. Di pihak lain, pers sering dihadapkan pada pilihan yang pelik bila memiliki ikatan dengan salah satu pihak yang berkonflik.

Dalam konteks seperti itu, Jakob Utama (2002) menyarankan agar media pers mampu memahami berbagai persoalan pokok bangsanya. Di antaranya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dari segi latar belakang, suku bangsa, keturunan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan daerahnya.

Selain itu, dalam kerja jurnalistiknya setiap pekerja pers haruslah tidak boleh lupa memperhatikan persoalan komunikasi antarbudaya. Agar tulisannya tidak terperosok sebagai alat pemicu konflik atau pemecah kerukunan agama, wartawan atau jurnalis haruslah pula memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas tentang multikulturalisme.

Pemahaman terhadap multikulturalisme itu sangatlah penting, sehingga dalam menyajikan tulisan atau informasi jurnalistiknya wartawan tidak terjebak pada hal-hal yang bisa menghambat komunikasi antarbudaya, seperti etnosentrisme, stereotif, prasangka, curiga dan diskiriminasi. Dan, jangan sampai terjadi karya jurnalistik atau informasi yang disajikan itu memperkuat stereotif yang ada pada suatu kelompok atau agama.

 

Hindari Jurnalisme Partisan

Kehidupan dan perkembangan pers di era reformasi (pasca reformasi) sempat diwarnai dengan munculnya sejumlah fenomena menarik. Salah satunya fenomena menarik itu adalah munculnya jurnalisme ‘corong’.

Corong kata lain dari pengeras suara. Jadi, jurnalisme ‘corong’ adalah jurnalisme yang mengabdikan dirinya untuk menjadi ‘pengeras suara’ suatu kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa berupa partai politik, arganisasi masa, agama, etnis dan lainnya.

Di dalam istilah jurnalistik, jurnalisme ‘corong’ bisa juga diartikan sebagai jurnalisme partisan, yakni jurnalisme yang memihak kepada sesuatu atau seseorang secara berat sebelah, khususnya dalam bidang politik (Kurniawan Junaedhie, 1991).

Ciri khas dari media pers yang menggunakan jurnalisme corong itu adalah hanya menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang diikuti atau dibelanya. Kepentingan masyarakat luas yang seharusnya diutamakan telah dikesampingkan, karena kepentingan kelompoknya menjadi yang terpenting dari segalanya. Oleh karena itu kepentingan kelompok (bisa parpol, agama, etnis, dll) lebih dikedepankan, terutama dalam menyampaikan berbagai informasi serta pesan-pesan kelompoknya ke masyarakat dibanding menyampaikan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Karena kepentingan kelompok telah ditempatkan di atas segala-galanya, maka kecenderungan pandangan bahwa kelompoknya adalah yang ‘paling terbaik’ dari kelompok-kelompok lainnya telah menjadi pegangan atau pilihan. Kecenderungan pandangan seperti ini menyebabkan media-media pers ‘corong’ kelompok tertentu tanpa segan-segan menurunkan sajian atau pemberitaan yang menyerang kepentingan-kepentingan maupun kebijakan-kebijakan kelompok lainnya.

 

Jurnalistik Dakwah

Setelah reformasi politik terjadi di tahun 1998, kran kebebasan pers pun dibuka. Ketika kran kebebasan dibuka, ratusan media pers baru pun bermunculan. Termasuk di antaranya media pers yang berlatarbelakang atau bernuansa Islam.

Munculnya ratusan media pers baru itu membuat persaingan merebut pasar pembaca pun berlangsung ketat. Dalam persaingan merebut pasar itu masing-masing media pers melakukan berbagai strategi dan taktik. Dan, masing-masing media pers saling berlomba untuk menarik perhatian pembaca dengan menyajikan berita-berita yang ‘terpaling’. Dari yang paling baik, paling berani, paling hebat, paling lengkap, paling terkini, paling faktual, paling bombas sampai paling terpanas.

Dalam ‘perang’ merebut pasar dan persaingan menyajikan yang ‘terpaling’ itu, tidak sedikit media pers yang secara sadar atau tidak sadar terjerumus ke dalam tindakan menghalalkan segala cara. Misalnya dengan menurunkan atau menampilkan judul-judul dan isi berita yang bombas, kasar, provokatif dan ‘menghukum’. Dalam konteks kerukunan beragama, tidak jarang terjadi sejumlah media pun terperangkap ke sajian-sajian yang provokatif yang bisa mengganggu atau menggoyahkan kerukunan beragama tersebut.

Kehadiran media pers yang berlatarbelakang atau bernuansa Islam dewasa ini memang sangat menggembirakan. Pertanyaan yang muncul, apa yang harus dilakukan oleh media pers Islam tersebut dalam menciptakan dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia tersebut?

Jawabannya sederhana, media pers Islam itu haruslah mengedepankan jurnalistik dakwah yang proporsional. Media pers Islam itu haruslah menempatkan jurnalistik dakwah sebagai jurnalistik atau jurnalisme yang benar-benar Islami, jurnalisme yang menyejukkan dan jauh dari pengobar kebencian.

Saya ingin mengingatkan lagi pada apa yang sudah saya tulis di dalam buku “Jurnalistik Dakwah” (Pustaka Pelajar, 1995), bahwa dalam menulis artikel dakwah, penulis tak hanya menggunakan kaidah-kaidah dalam bahasa jurnalistik tetapi juga menggunakan kaidah-kaidah dan tatanan nilai bahasa agama, dalam hal ini Islam.

Bahasa Jurnalistik itu memiliki sifat – singkat, padat, sederhana, lancer, jelas, lugas dan menarik. Sedang bahasa agama, adalah bahasa yang mengedepankan kemurnian, kebenaran, kebersihan, jauh dari kata-kata kotor, kasar, tak simpatik,  dan menyingkirkan kata-kata bernada hasutan kedengkian.

Artikel dakwah di manapun, media pers khusus maupun media pers umum, haruslah menghindari kata-kata atau kalimat-kalimat yang memperolok-olokkan dan mencela orang lain (agama lain), penuh prasangka buruk, penuh kesombongan serta menyinggung perasaan.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita mengolokkan wanita lain karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kami mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan sebutan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang dholim.” (QS Al-Hujurat: 11).

 

Kode Etik dan UU

Sesungguhnya peran dan tanggungjawab media pers dalam menciptakan dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia sudah jelas bila kita ingin membuka kembali Kode Etik Jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di dalam pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pegangan utama para wartawan atau jurnalis dalam menjalankan kerja profesinya disebutkan jelas bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, rasa, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat oranglemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Sedangkan di dalam pasal 5 UU No. 40/99 tentang Pers disebutkan: (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Kemudian di pasal 6 UU yang sama disebutkan: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.*** (Sutirman Eka Ardhana)

 

 

*Sutirman Eka Ardhana: penulis buku “Jurnalistik Dakwah”, redaktur Warta Kebangsaan dan Jurnal Kebangsaan, serta pengajar di Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lihat Juga

Tuhan Sebagai Pelengkap Penderita (Bedhol Negoro, 7)

Oleh: Emha Ainun Nadjib Pada edisi kesepuluh saya akan paksa khatamkan tulisan ini. Sekadar sebagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *