Penandatanganan Kontrak PSO Tahun Anggaran 2018

Kamis (28/12), bertempat di Jakarta, dilakukan penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation (PSO)) Perkeretaapian Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah yang diwakili oleh Dirjenka, Zulfikri dan PT KAI oleh Dirut PT KAI Edi Sukmoro. Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Pemerintah memberikan dana PSO kepada penumpang KA ekonomi sebesar Rp 2.390.714.492.000,-, meningkat 14% dari tahun 2017 lalu sebesar Rp 2.094.100.000.000,-,Kontrak ini berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2018.

Jumlah subsidi Rp 2,390 triliun itu akan dialokasikan untuk KRL Jabodetabek sebesar Rp 1.297.529.357.011,-; KA ekonomi jarak jauh Rp 194.843.505.400,-; Sedang Rp 213.756.867.513,-; KA Jarak Dekat Rp 575.959.187.461,-; KRD Ekonomi Rp 105.380.144.862,-; KA Lebaran Rp 3.245.429.753,-. Dana PSO ini memang diprioritaskan untuk KRL dan KA ekonomi jarak dekat karena KA-KA itulah yang digunakan sebagian besar warga beraktifitas sehari-hari sehingga diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan kereta yang pada akhirnya mengurangi beban jalan raya.

NO	URAIAN	PSO
1	KA Ekonomi Jarak Jauh	194.843.505.400
2	KA Ekonomi Jarak Sedang	213.756.867.513
3	KA Ekonomi Jarak Dekat	575.959.187.461
4	KRD Ekonomi	105.380.144.862
5	KRL AC PT KCI	1.297.529.357.011
6	KA Lebaran	3.245.429.753
	TOTAL	2.390.714.492.000

Dengan ditandatanganinya kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang angkutan KA pelayanan kelas ekonomi tahun anggaran 2018 antara Dirjenka dengan PT KAI ini, PT KAI berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik tahun anggaran 2018 sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan KA. (PR KAI)

 

Sumber: KAI