Senin , 10 Desember 2018
Beranda » Nasional » Pelantikan Istimewa di Istana Merdeka
ft. Istimewa

Pelantikan Istimewa di Istana Merdeka

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka KGPAA Paku Alam X Gubernur dan Wagub DIY

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka  KGPAA Paku Alam X resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022. Pelantikan sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo   di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Oktober 2017.

Untuk kali pertama, Istana Kepresidenan Jakarta menjadi lokasi pelantikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana gubernur lain, Sultan Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X dikirab dari Istana Merdeka menuju lokasi pelantikan di Istana Negara.

Sultan dilantik bersama Wakil gubernur Gusti Kanjeng Pangeran Adipati Arya Paku Alam X oleh Presiden Joko Widodo. Diawali dari penyerahan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIY di Istana Merdeka. Kemudian keduanya dikirab menuju Istana Negara. Di Istana Negara itulah Sultan dan Paku Alam mengucapkan sumpah jabatan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono menuturkan, pelantikan tersebut sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada yang dijabarkan dalam Perpres 16/2016. Seluruh gubernur kecuali Aceh wajib dilantik di ibu kota negara, kecuali apabila Presiden mewakilkan kepada Mendagri.

Di sisi lain, UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY tidak mengatur tentang lokasi pelantikan gubernur. ’’Yang istimewa adalah proses pemilihannya. Tidak lewat pilkada, melainkan penetapan oleh DPRD,’’ terangnya kepada media. Untuk DIY hanya ada opsi gubernur dilantik di Gedung DPRD setempat bila Presiden mewakilkan pelantikannya kepada Mendagri.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sultan dilantik sebagai gubernur di Yogyakarta. Namun pelantikan tidak berlangsung di gedung DPRD. Melainkan di Gedung Agung Yogyakarta. ’’Saat itu, landasannya masih UU No 32/2004,’’ terangnya.

Saat itu belum ada aturan khusus mengenai lokasi pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan mengenai lokasi pelantikan gubernur baru diatur di UU Pilkada No 8/2015 yang diperbarui dalam UU 10/2016.

Dalam UU tersebut, gubernur dan wakil gubernur dilantik di ibu kota negara. Pengecualian diberikan kepada Provinsi Aceh karena dalam UU Pemerintahan Aceh, gubernur disahkan oleh Mendagri atas nama Presiden di hadapan rapat paripurna DPR.

Hal senada disampaikan Sultan. Dia menjelaskan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelantikan tersebut. Dalam Perda Istimewa DIY pun tidak diatur secara khusus mengenai waktu dan lokasi pelantikan. ’’Dalam Perdais, (pelantikan) diserahkan kepada protokoler kepresidenan,’’ terangnya. tidak ada ketentuan Gubernur DIY harus dilantik di Jogja atau Jakarta.

Sultan dan Adipati Paku Alam   menyampaikan visi dan misi gubernur di depan sidang paripurna DPRD DIY. ’’Sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, Yogya ini sekarang pintunya menghadap ke selatan. Dalam arti memprioritaskan Samudera Indonesia,’’ lanjut mantan politikus Partai Golkar itu.

Dalam lima tahu ke depan, kekuatan ekonomi masyarakat DIY akan lebih banyak digali dari kawasan pantai selatan. Sektor maritim akan lebih banyak digarap pemerintah setelah selama bertahun-tahun perekonomian berfokus pada pertanian dan perdagangan.

 

Tahta Urusan Internal Keraton

Terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang syarat menjadi gubernur DIY, Sultan kembali menegaskan bahwa itu bertujuan agar ada keadilan. Calon gubernur DIY tidak boleh dibatasi oleh jenis kelamin, dan kewajiban memiliki istri dan anak. ’’Bukan hanya soal laki-laki dan perempuan. Yang tidak punya istri atau tidak punya anak juga bisa jadi gubernur,’’ terangnya.

Apakah itu berkaitan dengan Sabdatama yang dikeluarkan pada 2015 lalu, Sultan enggan menjawab. Dia hanya menyampaikan bahwa Sabdatama itu mungkin saja menjadi salah satu pertimbangan MK. ’’Tapi di situ, internal keraton tidak boleh diintervensi siapapun’’, tegasnya. Dalam hal ini, calon pewaris tahta Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sultan juga enggan berbicara soal calon pewaris tahtanya yang otomatis nanti juga akan menjadi gubernur. ’’Mestinya akan terjadi suksesi. Yang jelas, lima tahun ini enggak (ada suksesi), semoga saya panjang umur,’’ tambah ayah lima puteri itu.

Intervensi pemerintah hanya bisa sebatas proses Sultan menjadi gubernur. Tapi ketika seseorang menjadi Sultan Yogya, itu merupakan urusan hukum keraton, pemerintah tidak bisa ikut campur. Kalaupun nanti terjadi konflik di kesultanan, pemerintah hanya bisa sebatas menjembatani penyelesaian. Dalam hukum keraton, sudah ada lembaga semacam dewan kehormatan untuk keraton. Lembaga itulah yang akan menyelesaikan bila terjadi konflik di internal keraton.

Pelantikan Aultan dan KGPAA Paku Alam membuat sejumlah warga yang bergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan DIY menggelar aksi tumpengan di depan Gedung Agung, Yogyakarta. Aksi ini sebagai rasa syukur atas dilantiknya Sultan HB X dan Pakualam X menjadi kepala daerah DIY.

Puluhan orang membawa tumpeng sambil duduk di depan Gedung Agung Yogyakarta. Mereka kemudian berdoa di depan pintu Gedung Agung. Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra, mengatakan aksi tumpengan di depan Gedung Agung ini adalah spontanitas atas dilantiknya Sultan HB X dan Paku Alam X menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Mangubagyo ini memiliki arti penting sebagai responsibilitas masyarakat atas situasi politik di DIY. “Selain itu, ini juga merupakan bentuk golong giling yang nyawiji. Bersatunya antara rakyat dengan keraton maupun Pakualaman,” ucap Widihasto.

 

Sangat Istimewa

Sementara itu Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd. Rektor UNY menyatakan  Gubernur dan  Wakil Gubernur Daerah meski cukup sederhana, namun tetap memiliki makna yang istimewa di hati istana dan rakyat Yogyakarta. Setidaknya terdapat tiga peristiwa menarik bersamaan dengan pelantikan pemimpin tersebut berlangsung.

Pertama, dilantik tepat di akhir masa jabatan keduanya selesai. Sebelumnya, agenda pelantikan sempat beredar pada 16 Oktober 2017 bersamaan dengan pelatinkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Yogya sangat istimewa. Oleh karena tidak perlu adanya pelaksana tugas gubernur, meskipun akan dipegang juga oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dengan begitu segala sesuatu yang terkait kewenangan berada di tangan penuh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik.

Kedua, setelah penyerahan petikan keputusan presiden di Istana Merdeka, Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Wakil Gubernur berjalan kaki sepanjang 50 meter menuju Istana Negera diiringi taluan Pasukan Drum Band. Sebuah Kirab Budaya yang cukup singkat dan sederhana. Seolah istana menunjukkan bahwa sesederhana apapun Yogyakarta, namun merupakan kota budaya yang terus tumbuh dan berdampingan dengan perkembangan budaya-budaya lainnya. Yogyakarta telah menjadi miniatur keanekaragaman Indonesia.

Ketiga, di saat bersamaan di depan Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, puluhan warga Yogyakarta mengenakan pakaian adat menggelar tumpengan sebagai ungkapan rasa syukur dan berdoa agar keistimewaan Yogyakarta tetap terjaga.

“Lantas bagaimana memaknai lima tahun ke depan”?  tanyanya. Apakah tantangan lima tahun tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan tiga peristiwa istimewa di atas?

Tentu terkait lima tahun ke depan Yogyakarta memiliki tantangan yang berat sebagaimana diungkapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menyampaikan visi misi sebagai calon gubernur DIY periode 2017-2022 dalam Rapat Paripurna Istimewa Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di gedung DPRD DIY. Visi tersebut diusung dalam tema Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Masyarakat Yogya.

Tantangan pertama adalah angka kemiskinan di kawasan selatan Yogyakarta yang mencakup Gunungkidul (20,83%), Bantul (15,89%), dan Kulonprogo (20,64%), jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan di wilayah utara seperti Sleman (9,50%) dan Kota Yogyakarta (8,67%) (Kedaulatan Rakyat, Kamis, 3 Agustus 2017). Persoalan ini membutuhkan peran serta semua stakeholder, termasuk perguruan tinggi untuk mendukung arah kebijakan gubernur. Salah satunya menyiapkan tenaga terampil dan profesional untuk mendukung Abad Samudera Hindia itu.

Kedua, pertumbuhan mall, hotel, dan perumahan yang terus meningkat dan berimplikasi pada alih fungsi lahan pertanian. Meskipun otonomi daerah mempunyai prinsip yang membatasi Gubernur mengatur kabupaten/kota, namun komunikasi dan koordinasi dengan bupati/walikota di wilayah DIY perlu terus dilakukan sehingga pertumbuhan mal, hotel, dan perumahan dapat diatur secara bijak demi menjaga ketahanan pangan dan dampak sosial-budaya. Saat ini telah ada moratorium bersama izin mendirikan bangunan hotel, semula sejak 2014 sampai 2017 diperpanjang sampai tahun 2019. Moratorium ini haruslah dijadikan momentum untuk merawat keistimewaan Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya.

Ketiga, ‘bergesernya’ paradigma kota pendidikan. DIY adalah kota pendidikan dan budaya yang terus berkembang. Pertumbuhan pusat-pusat ekonomi modern seperti mal ternyata juga berdampak pada budaya masyarakat DIY. Jam-jam belajar masyarakat (jam 7-9 malam) yang pernah membudaya lambat laun mulai tergeser, tergantikan dengan budaya ke mall. Tak heran para alumnus Yogyakarta, ketika mengunjungi Yogyakarta akan kaget dengan perkembangan kota Yogyakarta. Demikian halnya, pertumbuhan pusat-pusat bisnis yang kurang memiliki keterkaitan di bidang pendidikan di sekitar kampus, memperkuat bergesernya paradigma kota pendidikan. Seolah pertumbuhan dan perkembangan pusat-pusat bisnis ini hanya ‘memaksa’ pelajar dan mahasiswa menjadi sosok yang konsumtif.

Karena itu, melalui tiga peristiwa istimewa saat pelantikan tersebut semua stakeholder harus kembali memaknai bahwa Yogyakarta adalah kota pendidikan dan kota budaya. Kedua ikon ini tidak bisa dilepaskan, meskipun Yogyakarta terus berkembang. Bagaimanapun pendidikan dan budaya merupakan dua aspek yang tak bisa dipisahkan. Pendidikan yang baik akan melahirkan sosok yang berbudaya. Demikian halnya, budaya yang baik akan turut mempengaruhi output pendidikan.

Di titik inilah, perguruan tinggi sebagai institusi yang melahirkan SDM yang handal perlu bermitra dengan pemerintah provinsi termasuk kabupaten/kota untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan. Yogyakarta adalah milik kita bersama.

Dilantiknya Sri Sultan HB X dan Sri Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang masih tinggi di DIY. Berdasarkan data statistik, kemiskinan dan ketimpangan di DIY tergolong tinggi. “Angka kemiskinan masih tinggi, UMP rendah, ketimpangan tinggi, pengangguran tinggi. Berharap agar masyarakatnya bisa lebih sejahtera,” kata Widihasto Wasana Putra.

Duet Sultan HB X dan Pakualam X dalam memimpin DIY diharapkan dapat mewujudkan terciptanya rasa aman, nyaman, tentram di masyarakat. Dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. (ASW dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *