Selasa , 20 November 2018
Beranda » Pariwisata » Diskusi Kebangsaan VI: Pariwisata untuk Kesejahteraan Rakyat
Oka Kusumayudha (ft. tembi)

Diskusi Kebangsaan VI: Pariwisata untuk Kesejahteraan Rakyat

Dunia kepariwisataan selalu dikaitkan dengan devisa. Dunia kepariwisataan sudah menjadi mitos dibidang ekonomi. Jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia selalu dihubungkan dengan seberapa banyak devisa yang dihasilkan. Hampir semua pejabat baik di pusat pemerintahan di Jakarta sampai ke daerah fasih bicara soal pariwisata. Bahkan trend terakhir desapun tidak luput dijadikan obyek wisata. Maka lahirlah apa yang disebut Wisata Desa. Muncul pertanyaan seberapa besar kontribusi di bidang pariwisata ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat ? Pertanyaan seperti ini wajar saja diperbincangkan karena sektor pariwisata ini diharapkan dapat menjadi sumber penghasil pemasukan bagi keuangan Negara. Namun dalam realitanya yang menikmati kue pariwisata ini baru sebatas masyarakat klas menengah ke atas. Memang belum ada data yang mendukung. Kecenderungan kearah itu sangatlah jelas.

Ketimpangan ekonomi rakyat salah satu indikatornya. Sudah waktunya  hasil devisa pariwisata ini dikucurkan juga untuk mengatasi kemiskinan. Mereka yang tertinggal secara ekonomi ini selama ini hanya menjadi penonton. Mirisnya mereka ini bahkan dijadikan obyek untuk ditonton. Sudah saatnyalah mereka ini diupayakan supaya berdaya. Bangkit bersamaan dengan semakin berkembangnya dunia kepariwisataan.

Belum dihargai.

Selain keindahan alam yang ada diberbagai daerah di Nusantara ini, kekayaan budayanya juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Tapi cara kita menghargai budaya ini belum setimpal dengan pendapatan yang dihasilkannya. Mereka berhasil mendatangkan dollar. Tapi berapa untuk para pelaku budaya ini ?  Penghasilan mereka masih jauh dari harapan. Terkadang kurang menusiawi. Misal, ada grup kesenian yang akan pentas disalah satu  hotel berbintang diangkut dengan mobil truk. Para seniman ini berjejal dengan perangkat gamelan. Padahal beberapa jam kemudian mereka akan tampil menghibur penonton mancanegara. Demi pariwisata mereka rela melakukannya.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan VI: Pancasila Menjiwai Pengembangan Kepariwisataan

Apakah tidak pernah terpikirkan oleh pemangku kepentingan sebut saja Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyediakan sebuah bus ber AC yang nyaman untuk  mengangkut para seniman disaat mau pentas ? Bus milik dinas ini bisa dipergunakan bergilir dan juga untuk kunjungan kebudayaan memperluas cakrawala para seniman. Sebenarnya hal-hal seperti ini adalah masalah sepele. Tapi justru tidak pernah mendapat perhatian. Para seniman ini tetap saja terabaikan nasibnya.

Tidak kalah mengundang keprihatinan kita adalah melihat nasib para pengrajin tradisional di pedesaan. Mereka secara turun temurun setia mengerjakan profesinya sebagai pengrajin gerabah, misalnya. Untuk kepentingan pariwisata para pengrajin ini sering dijadikan obyek kunjungan. Pertanyaannya, adakah para pengrajin ini memperoleh sesuatu dari kunjungan-kunjungan itu ? Mungkin ada yang membeli beberapa kerajinan dari kunjungan tersebut. Atau tidak ada yang membeli sama sekali. Lantas bagaimana para pengrajin tradisional ini dapat survive  sementara mereka memberi nilai positif bagi kunjungan pariwisata ?

Guna kelangsungan kehidupan para pengrajin tradisional ini seyogyanya pemerintah daerah memberi subsidi untuk mereka. Sebab kalau para pengrajin tradisional ini tutup karena tidak mampu bertahan,maka yang rugi adalah pariwisata.

Petani dibantu

Di Bali misalnya ada sebahagian petak  sawah yang tidak boleh dialih fungsikan. Para petani diminta untuk mempertahankan sawah mereka. Ini demi kepentingan pariwisata. Sawah yang terhampar hijau atau menguning selagi musim padi, menjadi suguhan obyek wisata yang sangat menawan. Para petani yang diminta mempertahankan sawahnya, konon mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Maklum saja, Bali sangat tergantung dari pemasukan sektor pariwisata.

Promosi pariwisata seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dapat dilakukan dengan leluasa dan bersifat terbuka. Dengan perangkat internet misalnya,promosi bisa menyebar luas bahkan mendunia.Dari segi negatifnya,hal-hal yang merupakan kekurangan di bidang pariwisata segera pula diketahui masyarakat luas. Contoh, masalah transportasi yang buruk ke obyek pariwisata dapat menyurutkan niat kunjungan wisatawan. Yang paling menjengkelkan banyak wisatawan adalah masalah toilet. Fasilitas toilet yang terbatas dan kurang terawat alias bau sangat mengganggu para turis. Apakah masalah seperti ini dianggap kecil atau sepele oleh pemangku kepentingan ? Justru malah sebaliknya, hal-hal yang dianggap sepele seperti diungkap tadi dapat merusak citra pariwisata.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan VI: Pariwisata dan Interaksi Warga Bangsa

Belum lagi terobati  pengalaman pahit para pelancong domestik di Yogyakarta yang kurang nyaman akibat jalanan macet di tengah kota. Ditambah lagi ulah  pedagang makanan di warung lesehan seputar Malioboro dengan menaikkan harga 200 persen jelas meninggalkan kesan negative terhadap dunia kepariwisataan Yogyakarta Istimewa. Akibatnya muncul sindiran untuk Yogyakarta dengan mengatakan yang “istimewa” adalah harga makanannya. Termasuk tarif parkir yang juga ikut dinaikkan menjadi 200 persen.

Semestinya  hal-hal seperti yang dikemukakan di atas tidak perlu terjadi kalau saja para petugas pemangku kepentingan benar-benar bekerja dengan baik. Memantau dan memberi  pelayanan yang ramah kepada para pelancong.

Guna membahas lebih jauh dan mendalam soal kepariwisataan kaitannya dengan kebangsaan, Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta (PSWY) bekerjasama dengan STIPRAM (Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata) menyelenggarakan diskusi di kampus setempat.Peserta yang diundang meliputi dinas terkait, PHRI, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kepariwisataan, para dosen dari Lembaga Studi Pariwisata UST dll. Tampil sebagai pemicu diskusi antara lain mantan Menteri Pariwisata I Gede Ardika, Suhendroyono (Direktur STIPRAM), Herman Tony (PHRI) dan HM Idham Samawi (DPR RI).

Diskusi diharapkan dapat memberikan peta serta kebijaksanaan kepariwisataan di tanah air . Sekaligus menghasilkan rekomendasi dan solusi guna lebih meningkatkan kwantitas kunjungan dan kwalitas penyelenggaraan dunia kepariwisataan di Tanah Air Nusantara Indonesia. *** Oka Kusumayudha.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan VI: Dialog

Rudi Sofyan (Mahasiswa STIPRAM Yogyakarta) Masalah pariwisata yang berkelanjutan  masih mempunyai kelemahan. Yang pertama, UU …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.