Beranda » Pariwisata » Diskusi Kebangsaan VI: Pariwisata dan Interaksi Warga Bangsa
Ons Untoro

Diskusi Kebangsaan VI: Pariwisata dan Interaksi Warga Bangsa

Oleh: Ons Untoro

Peter J.M Nas, pengajar dari Rijks Universiteit, Leiden dalam bidang kajian  sosiologi perkotaan pada tulisan yang berjudul “Perlambang Di Denpasar Tentang Pariwisata dan Tradisi’, yang dimuat dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, edisi Juli 1996, dibagian akhir tulisan, terutama pada bagian awal kesimpulan, menuliskan:

“Perkembangan Denpasar dan perlambangannya berlangsung dalam bidang tarik menarik antara Denpasar, Bali. Indonesia dan luar negeri (pariwisata)”.

Apa yang disampaikan Peter J.M Nas, terutama dalam konteks ‘tarik menarik antara Denpasar, Bali, Indonesia dan luar negeri’, kontekstual dengan tema Diskusi Kebangsaan seri keenam yang mengambil tema ‘Kebangsaan Dalam Dunia Pariwisata, yang diselenggarakan    Selasa, 18 Juli 2017, di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM), Yogyakarta, dengan narasumber I Gede Ardhika, mantan mentri Kebudayaan dan Pariwisata era Susilo Bambang Yudoyono, Suhendroyono, Ketua Stipram, Idham Samawi, anggota DPR RI., Herman Toni, PHRI, Yogyakarta dan Djoko Wiyono, Pusat Studi Pariwisata UGM.

Kita tahu pariwisata bukan hanya menyangkut tempat atau lokasi, atau yang lazim disebut sebagai daerah tujuan wisata. Tetapi dalam praktik pariwisata melibatkan banyak unsur, sehingga tidak hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan mempunyai nilai lain, yang sifatnya kultural dan membangun interaksi antar bangsa. Ambil contoh misalnya, ketika Barack Obama berlibur ke Indonesia, dan mengunjungi Bali, dan karena dia mantan seorang presiden Negara super maju, Amerika Serikat, maka kehadiran Obama bukan hanya merepresentasikan sebagai seorang turis asing, namun sekaligus menandai sebagai warga negara yang berinetraksi dengan negara yang dituju, dalam hal ini Indonesia, sehingga seorang pengunjung wisata, lebih-lebih turis asing, disatu lokasi wisata bukan hanya bersentuhan dengan obyek wisata, tetapi bertemu dengan warga negara lainnya, yang sama-sama berkunjung di lokasi wisata tersebut. Jadi, pariwisata adalah ruang pertemuan antar kelompok sosial masyarakat dari berbagai latar belakang dan negara, selain itu pertemuan antar mata uang dari yang dibawa oleh turis dari negaranya, dan bertemu dengan uang nasional, dalam hal ini mata uang Indonesia, sehingga kita bisa tahu, bahwa pariwisata melibatkan berbagai macam aspek, ekonomi hanyalah salah satu aspek dari aspek lainnya.

Dalam bahasa I Gede Ardhika, dalam konteks kebeangsaan, pariwisata tidak bisa dilepaskan dari (dasar) negara, apalagi undang-undang pariwisata no 10 tahun 2009 pada preambule menterjemahkan nilai-nilai Pancasila, Ardhika di antaranya menuliskan:

“Bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimilki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kita tahu, di Indonesia keadaan alamnya memiliki nilai pariwisata yang tinggi, pulau-pulau berikut lautnya yang ada di Indonesia mempunyai keindahan yang mempesona, sehingga orang tertarik untuk mengunjungi, bukan hanya turis asing, turis domestik tak henti-hentinya berkunjung di pulau-pulau yang ada di Indonesia, misalnya Raja Ampat di Papua, dan pulau Bali, tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan dari berbagai daerah dan warga dari negera lain.

Obyek wisata peninggalan purbakala dan sejarah seperti Candi Borobudur dan Pramabanan tidak pernah sepi dari wisatawan domestik maupun asing. Mengunjungi dua candi tersebut, dan juga candi-candi lain yang lebih kecil bentuknya, bukan sekedar menikmati keindahan arsitektural dari candi-candi itu, tetapi sekaligus bertemu dengan produk kebudayaan pada satu bangsa lampau, yang telah mempunyai teknologinya sendiri, sehingga produk budaya masih bisa dilihat sampai hari ini,  padahal usianya sudah ratusan tahun. Upaya menjaga dan merawat dari peninggalan purbakala dan sejarah merupakan bentuk kecintaannya pada bangsa, baik bangsa pada masa lampau maupun bangsa kini dan masa depan. Dalam kata lain, perspektif kebangsaan menjadi dasar untuk  merawat tempat wisata. Kalau wisata tersebut berupa lingkungan, demi kepentingan bangsa menjaga dan mengembangkan lingkungan bukan hanya menguntungkan kekinian, tetapi menyangkut masa depan lingkungan dan hari depan bangsa. Dengan menjaga dan merawat tempat wisata, warga bangsa lain tertarik untuk mengunjunginya.

 

Kunjungan Wisata dan Bebas Visa

Rasanya kita sudah tahu, bahwa pariwisata bukan hanya menyangkut soal obyek wisata, tetapi juga menyangkut hubungan manusia, atau kalau dalam istilah Suhendroyono, Ketua SPIPRAM, pariwisata merupakan front liner dalam hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara lain. Maka, bisa dipahami ketika pemerintah mengambil kebijakan bebas visa kunjungan wisata ke Indoensia untuk sekitar 169 negara. Para wisatawan memiliki ijin tinggal selama 30 hari dan setelah habis ijinnya tidak bisa diperpanjang atau dialihfungsikan untuk kepentingan lain.   Website Direktorat Jendral Imigrasi melalui imigrasi.go.id menyebutkan perihal bebas visa tersebut. Kita kutipkan cuplikannya::

“169 Negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 02 Maret lalu. Sebelumnya, Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada 45 Negara berdasarkan Peraturan Presid en Nomor 69 Tahun 2015 sejak 10 Juni 2015. 100 hari kemudian, tepatnya tanggal 18 September 2015, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 diterbitkan. Jumlah negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia meningkat menjadi 90 negara.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Penerima Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk melalui 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut dan udara. Orang Asing penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri.Apabila izin tinggal untuk tujuan kunjungan selama 30 hari yang diakomodir melalui Bebas Visa.Kunjungan dirasa tidak memadai, fasilitas Visa Kunjungan saat Kedatangan (Visa on Arrival) maupun Visa Kunjungan masih dapat digunakan.. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara”

Melalui pariwisata kita membangun kebangsaan dan interaksi dengan warga bangsa lainnya, yang oleh I Gede Ardhika, pariwisata dimengerti sebagai ‘alat’ untuk membangun kebangsaan. Dalam konteks ini, pariwisata bukan tujuan, lebih-lebih tujuan untuk keuntungan ekonomi, meskipun kepentingan ekonomi tidak bisa dilepaskan. Tetapi yang utama, dalam konteks kebangsaan, melalui pariwisata hubungan antara satu negera dengan negara-negara lain bisa dibangun dan dijalin, efek dari jaringan kebangsaan ini, lagi-lagi dalam konteks pariwisata menguntungkan secara ekonomis dan kultural.

Dalam kata lain, kita tidak bisa melihat pariwisata dari satu sisi, kita harus memahami secara holistik” kata I Gede Ardhika.

Negeri kita memang kaya akan obyek wisata, baik dari segi alam maupun kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan, jumlah suku yang dimiliki Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, apalagi setiap suku memiliki tradisi yang berbeda-beda. Adanya beragam suku dan jenis keyakinan inilah, kebangsaan kita dikelola bukan untuk warga bangsa dari negara lain, tetapi bagi warga bangsa sendiri, harus bisa menempati Indonesia sebagai rumah bersama, yang masing-masing menyadari akan perbedaannya.

Dalam konteks perbedaan ini, Idham Samawi menyebutkan satu metafor yang menarik, kalau kita dari Jakarta menuju Jepang, demikian kata Idham Sawami, selama 7 jam kita akan melewati 4 negara. Tetapi kalau kita dari Sabang sampai Merauke, durasi waktunya lebih dari 7 jam, tetapi hanya menempuh satu negara, yakni Indonesia.

Perbedaan dari Sabang sampai Merauke, setidaknya seperti disebut Idham Samawi, bukan hanya menyangkut jarak, tetapi menyangkut kebudayaan, tingkat kesejahteraan, kualitas pengetahuan dan seterusnya. Karena itu, pariwisata di Indonesia bukan hanya ‘menjual’ eksotisme daerah, atau keindahan alam, tetapi sekaligus mengelola perbedaan tersebut secara maksimal, agar perbedaan itu tetap dijaga dan tolerasi antar warga negara ditumbuhkan, dengan demikian, menjadi warga negara Indoensia sekaligus menerima perbedaan yang memang sudah ada sejak lama, dan tidak bisa dihilangkan, atau disamakan dari Sabang sampai Merauke. Justru karena perbedaan itu adalah penyangga dari kesatuan Indonesia, yang disebut sebagai NKRI.

Maka, bagi Idham Samawi, mengembangkan pariwisata di Indonesia, dalam konteks kebangsaan tidak bisa melepaskan dasar ideologi yang sudah dimiliki, yakni Pancasila. Dari ideologi ini pariwisata Indonesai berikut destinasinya merupakan terjemahan dari dasar ideologi itu, sehingga disetiap  daerah bentuknya bisa berbeda-beda, tetapi ketika dirunut sampai ujungnya akan bertemu pada ideologi yang sama.

 

Kebangsaan dan Ragam Bentuk Pariwisata

Konstruksi kebangsaan kita dibentuk dari beragam pilar. Tidak ada pilar yang tunggal dan seolah menjadi pilar utama sehingga yang lain hanyalah penyangga. Semua pilar dan posisi yang sama, dan bentuknya berbeda-beda, dan disetiap daerah jumlanya bisa tidak sama. Sebut misalnya, pilar itu dalam bentuk suku, kita tahu jumlah suku di Papus jauh lebih banyak dibanding daerah-daerah lainnya, lebih-lebih suku Jawa. Atau pilar itu bernama keindahan alam, pulau-pulau yang tersebar di luar Jawa mempunyai keindahan tersendiri, dan memiliki daya tarik bagi wisatawan, domestik ataupun asing.

Dari beragam pilar tersebut, kebangsaan kita menemukan kualtasnya ketika bersentuhan dengan pariwisata, dan area ini, lagi-lagi menggunakan istilah Suhendroyono, pariwisata merupakan front liner untuk bertemu dengan warga bangsa lain. Wisatawan asing tertarik datang ke Indonesia, dan bisa beberapa hari menginap di Bali, dan baru setelah itu wisatawan bisa berkunjung ke daerah- daerah lain. Untuk tinggal di Yogya, wisatawan tidak memerlukan waktu lama, sehari atau dua hari sudah cukup. Sebut saja misalnya ketika Obama berlibur di Indonesia, tujuan pertama yang diambil Bali, dalam konteks ini kita bisa membaca bahwa Obama ke Bali bukan sebagai mantan presiden, tetapi sepenuhnya sebagai wargana negara Amerika yang sedang berlibur, dan dalam dirinya melekat sebutan mantan presiden Amerika Serikat, dan ketika dia bertemu Joko Widodo, Obama bukan lagi sebagai turis asing, melainkan sebagai seorang mantan Presiden Amerika Serikat. Dari titik ini kita bisa memahami, bahwa kebangsaan dan pariwisata tak bisa dipisahkan. Pariwisata seperti lagu kebangsaan, ketika negara berinteraksi dengan negara lain, lagu kebangsaan dikumandangkan dan dalam konteks wisata, tamu negara diajak berkunjung ke obyek wisata yang ada di Indonesia.

Jadi, membenahi pariwisata di Indonesia sekaligus membenahi dan mengelola bangsa, sehingga siapapun mengunjungi tempat wisata di Indonesia akan meraskan kenyamanan dan mendapatkan keindahan dari satu negara yang penuh keragaman. (*)

Lihat Juga

Jadwal Dimajukan, Festival Budaya Isen Mulang 2018 Dijamin Tetap Meriah

Jadwal Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dimajukan. Awalnya, even ini akan dihelat 19-24 Mei. Namun, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *