Rabu , 21 November 2018
Beranda » Peristiwa » Diskusi Kebangsaan IX: Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia?
Suasana Diskusi Kebangsaan IX "Kebangsaan dalam Religi dan Budaya" Ruang Koendjono Gedung Pusat lantai 4 Kampus II Mrican Universitas Sanata Dharma 24/10/17 (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan IX: Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia?

Oleh: H. Purwanta

H. Purwanta

Pendahuluan

Pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2017 ini, ada sesuatu yang menarik. Pidato Presiden Jokowi “Saya Indonesia, Saya Pancasila” menjadi trending topik dan meme di media sosial. Masyarakat, khususnya generasi muda, yang selama ini memandang Pancasila sebagai hapalan dalam pelajaran PKn, diingatkan oleh Presiden bahwa Pancasila adalah jiwa dan raga bangsa Indonesia, harus merasuk dalam aliran darah masing-masing kita. Orang kemudian beramai-ramai memasang “Saya Indonesia, Saya Pancasila” di foto profil mereka.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Dimanakah posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa kita? Pada kesempatan ini saya mencoba masuk dari sisi ideologi. Dari perspektif asal usul etniknya, bangsa-bangsa di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangsa yang berasal dari satu etnik seperti Jepang dan Jerman serta bangsa yang berasal dari banyak etnik, seperti Indonesia. Saya mengambil pendapat Ernest Renan yang sering dikutip oleh Bung Karno tentang pengertian bangsa dan meyakini bahwa kehendak bersatu merupakan faktor pendorong utama lahirnya suatu bangsa. Apabila didalami lebih lanjut, kehendak bersatu itu memiliki dua pilar utama sebagai penyangga, yaitu kesamaan pengalaman historis dan cita-cita.

The nation, like the individual, is the outcome of a long and strenuous past of sacrifice and devotion. Of all cults, the cult of ancestors is the most legitimate, since our ancestors have made us what we are. A heroic past of great men, of glory (I mean genuine glory): this is the social capital on which a national idea is established. To have common glories in the past and common will in the present; to have done great things together and to will that we do them again: these are the conditions essential to being a people (Renan, 1996: 58).

 

Sejarah bersama

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedua pilar penyangga persatuan bangsa itu ada dan dirawat di Indonesia? Untuk pilar pertama, yaitu pengalaman historis yang sama, kalau boleh jujur, sampai sekarang belum dimiliki bangsa Indonesia. Pada masa awal Orde Baru memang pernah diusahakan untuk menyusun Sejarah Nasional Indonesia sebanyak 6 jilid dan terbit pertama kali tahun 1975. Buku itu merupakan hasil kerja keras dari Tim yang dipimpin oleh Pak Sartono Kartodirdjo, Bu Marwati Djoened dan Pak Nugroho Notosusanto. SNI kemudian menjadi buku babon bagi buku pelajaran sejarah di sekolah sampai sekarang. Apakah buku sejarah itu membuat pembacanya bangga menjadi bangsa Indonesia? Ternyata tidak. Dalam catatan Nordholt, sejarah yang disusun dalam SNI adalah sejarah tanpa masyarakat. Persahabatan Orde Baru dengan Barat menjadikan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia lebih banyak dinarasikan sebagai pembawa pencerahan bagi bangsa Indonesia, dari pada pembawa kesengsaraan. Sejarah tidak menarasikan dinamika masyarakat Indonesia sebagai entitas yang memiliki tata nilai dan tata kehidupan sendiri, tetapi lebih banyak membahas petualangan bangsa asing di Indonesia. Jiwa dari SNI tidak jauh berbeda dengan sejarah yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IX: Kearifan Lokal

Ketika kekuasaan Orde Baru berakhir dan digantikan oleh orde reformasi, kritik terhadap SNI bermunculan. Hasilnya adalah terbitnya buku Indonesia dalam Arus Sejarah yang terdiri dari 9 jilid. Jiwanya belum banyak berubah, masih menempatkan Barat sebagai kekuatan determinan bagi perkembangan bangsa Indonesia.

Akibat dari narasi sejarah bukan kebanggaan sebagai bangsa, tetapi sebaliknya, yaitu masyarakat tanpa sejarah. Reportase Jakarta Post tahun 2002 menuliskan bahwa bagi banyak generasi muda kita, Indonesia hanya dimaknai sebagai lokasi geografis, tempat mereka lahir dan dibesarkan. Mereka merasa tidak memiliki ikatan batiniah dengan masyarakatnya, apalagi dengan dinamika sejarah yang dilalui oleh bangsa ini. Sebaliknya, jiwa mereka lebih terikat oleh berbagai arus global yang disajikan melalui internet.

 

Cita-cita bersama

Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, pandangan Bung Karno tentang filosofishe grondslaghampir seluruhnya disetujui secara aklamasi dan setelah disempurnakan menjadi Pancasila yang dikenal sampai sekarang. Dari perspektif cita-cita bersama, Pancasila memuat nilai-nilai yang hendak diwujudkan ketika Indonesia sudah mencapai kemerdekaannya. Isi Pancasila adalah dari nilai yang paling abstrak dan terluas isinya, yaitu Ketuhanan, sampai dengan nilai yang paling real dan sempit, yaitu Keadilan.

Sampai sekarang diakui bahwa Pancasila relatif sempurna sebagai cita-cita bersama Indonesia sebagai bangsa. Permasalahan terletak pada bagaimana metode atau cara mewujudkannya. Bersamaan dengan lahirnya Pancasila, dirumuskan konstitusi yang dikenal sebagai UUD 1945. Akan tetapi, Bung Karno sendiri mengakui bahwa UUD itu masih jauh dari baik dan hanya berfungsi sebagai konstitusi sementara. Apabila situasi memungkinkan akan disusun konstitusi baru yang lebih sesuai dengan Pancasila. Dari perspektif ini adalah wajar apabila kemudian berkembang eksplorasi tentang sistem pemerintahan dan gonta-ganti konstitusi pada masa awal kemerdekaan. Justru menjadi aneh ketika pada masa Orde Baru UUD 1945 disakralkan dengan tidak akan mengubah satu ayatpun.

Semangat untuk mencari metode terbaik kembali bangkit pada masa Reformasi. Amandemen pun dilakukan berkali-kali. Permasalahan yang muncul adalah pada produk-produk hukum di bawahnya, seperti Undang-Undang dan Peraturan yang justru menghalangi usaha mewujudkan cita-cita bersama. Fenomena UU Pilkada dan Perda Syariah merupakan sedikit contoh bahwa kepentingan praktis dan sektarian masih menjadi hambatan yang kuat bagi penciptaan metode pencapaian cita-cita bersama. Pada tataran narasi, kurang berkembang tulisan-tulisan yang menggambarkan praktek-praktek baik para pemimpin dalam usaha mewujudkan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan kebijakan yang diambil. Usaha presiden Jokowi untuk memfokuskan pengembangan daerah luar Jawa merupakan langkah sangat baik untuk mewujudkan keadilan sosial, tetapi narasi tentang kebijakannya ditinjau dari perspektif Pancasila cita-cita bersama sangatlah miskin. Di media sosial, yang terwacanakan justru kenaikan BBM dan TDL yang sebetulnya merupakan konsekuensi logis bagi masyarakat pulau Jawa yang sejak zaman penjajahan Belanda “dimanjakan”.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IX: Dialog

Berbagai masalah yang muncul menjadikan Pancasila seakan tidak lagi menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pada pidato peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2011, Habibie menyampaikan bahwa “sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas, dan apalagi diterapkan, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan”(Republika, 1 Juni 2011).

 

Rekomendasi

Sebagai pilar penyangga eksistensi Indonesia, kedua pilar harus terus menerus dirawat. Pada bidang sejarah, perlu segera disusun kembali sejarah nasional. Perbedaan ideologi dan latar akademik sejarawan kiranya segera dimusyawarahkan agar tercapai kesepakatan. Tujuan kajian sejarah tidak hanya merekonstruksi dan menjelaskan fenomena masa lampau, tetapi juga mewariskan perjuangan panjang yang penuh pengorbanan dan keuletan dari masyarakat Indonesia masa lampau untuk mewujudkan tata nilai yang diyakini, agar generasi 50-100 tahun yang akan datang tidak berangkat dari nol, tetapi melanjutkannya.

Pada bagian cita-cita bersama, dewasa ini terjadi stagnasi pemikiran tentang Pancasila. Ketika membahas Pancasila, kita sekarang ini masih mengacu pada pemikiran Notonagoro dan Kunto Wibisono dari era tahun 1950-1970an. Dari sudut pandang ini, kiranya perlu dihidupkan kembali eksplorasi terhadap Pancasila sebagai objek kajian.

Kekosongan juga terjadi pada Pancasila sebagai kerangka berpikir. Fenomena penutupan (meski hanya sementara) Pondok Pesantren Waria di Kotagede dan spanduk “Kebangkitan Pribumi Muslim” pada pidato politik gubernur baru DKI Jakarta menunjukkan bahwa Pancasila tidak lagi hadir dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, Pancasila perlu dikembangkan sebagai kerangka berpikir untuk mencermati fenomena yang berkembang. Keadilan sosial, sebagai contoh, tidak hanya dijadikan perspektif untuk mengkaji kesetaraan hak umat beragama, tetapi juga berlaku bagi para penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME. Di bidang sosial, pengkajian kesetaraan hak tidak hanya berlaku untuk pria dan wanita, tetapi juga perlu dikembangkan untuk mencermati kesetaraan pendidikan bagi anak-anak yang lahir tidak normal dan sampai sekarang masih “dibuang” di SLB.

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan IX: Dialog

Totok Sudarwoto Ketua LKMI: Kearifan Lokal Perlu Diperkokoh Nama saya Totok Sudarwoto Lembaga Kebudayaan Nasional …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.