Jumat , 19 Oktober 2018
Beranda » Peristiwa » Diskusi Kebangsaan VII: Pancasila adalah Spirit Dekoloninasai
FX. Bambang K. Prihandono, S.Sos., M.A., Sosilog, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan VII: Pancasila adalah Spirit Dekoloninasai

Oleh: FX. Bambang K. Prihandono, S.Sos., M.A. 
Sosilog, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam diskusi yang diselenggarakan PWS ini saya akan memulai dengan   mengajukan beberapa pertanyaan tentang apa itu kebangsaan, apa itu nasionalisme, apa itu keberagaman?

Sebelumnya, saya akan menceritakan secuil kisah masa lampau, mungkin sedikit romantisme, tatkala saya masih menjadi mahasiswa di FISIP UGM. Bersama teman-teman, yang tidak banyak jumlahnya,  kita mengaku, mengidentifikasi diri sebagai mahasiswa nasionalis, GMNI Komisariat Fisipol UGM. Namun, Kami tak mengakui GMNI pusat, karena beranggapan bahwa GMNI pusat  sudah lumpuh dikooptasi rejim Orde Baru. Pancasila Orde Baru tentu tak sama dengan Pancasila Soekarno. Azas Marhaeisme pun menjadi pegangan, sebab lebih “asli” warisan Soekarno, dan lebih pada spirit perlawanan terhadap rejim otoritarian.

Yang menarik dalam diskusi di awal, seperti dituturkan oleh Mas Zuly Qodir bahwa Muhammadiyah itu Pancasila, dan juga Pancasila itu sudah final, menurut saya ini menarik, kenapa? Sebab kata final! Justru ini menurut saya tidak final, tetapi baru mulai pokok berangkat persoalan.

Kenapa isu Pancasila menjadi ramai sekarang ini? kenapa isu keragaman ramai diperbincangkan? Nah, isu keberagaman ini jangan-jangan hanya isunya orang yang beragama “monoteis” saja, karena kita sering mengabaikan masyarakat adat yang tersingkir, dan kita semua tidak pernah rebut; orang Papua mengalami keterpinggiran yang luar biasa, kita semua tidak pernah ribut; belum lagi kalau kita bicara banyak tentang problem-problem  hak asasi manusia, dari pembantaian 1965 sampai syiah, sampai sekarang tidak pernah terselesaikan, dan kita juga tidak pernah ribut. Kini, kita menyaksikan orang ribut soal Pancasila dan keberagaman,  tapi yang lain-lain seolah-olah ditutupi.

Untuk menjawab kegelisahan pertanyaan-pertanyaan di atas, saya ingin memulai pokok soal itu semua dari proses kebangsaan kita. Seperti apakah imaji menjadi bangsa kita lakukan?  Kok bisa, Pancasila yang dulu kita abaikan di zaman Orde Baru sebagai ideologi yang mengontrol hidup kita sehari-hari, meski di dalamnya terkandung hidup dalam keragaman yang sudah mengakar di masyarakat, dan kini kita mengangkat kembali Pancasila dengan segala hiruk pikuknya. Jika Pancasila kita anggap sebagai alat pemersatu bangsa, mengapa kini kita masih sibuk mencari bangsa?

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan VII: Darurat Ideologi, Pancasila Harus “Working Ideology”

Ada apakah proses menjadi bangsa, apakah rasa kebangsaan kita itu turun? Ataukah rasa kebangsaan kita itu sendiri sesungguhnya tak pernah kita gagas atau tak pernah kita refleksikan? Sedikit menjejak pada gagasan para founding fathers, kita baca “Di Bawah Bendera Revolusi” karya besar Bung Karno, di sana Bung Karno bisa membayangkan tentang bangsa sambil mengkritik. Simaklah salah satu judul tulisan dalam buku itu, “Islam Sontolojo”….nah,nah, nah, jika diteriakkan saat ini, tentu  bisa dianggap penistaan, apakah Bung Karno yang murid Tjokroaminoto itu menista? Kalau kita baca juga risalah “Demokrasi Kita” karya Bung Hatta, kita baca  tentang Sahrir, tentu kita lihat keluasan dan kedalaman gagasan, refleksi tentang terjadinya bangsa yang mesti berbasis pada nilai demokrasi dan humanisme.

Maka, saya piker, menjadi bangsa seperti yang digagas oleh para founding father, Indonesia bermakna menjadi bangsa yang modern. Tapi sekarang kita melihat, justru yang ditonjolkan adalah keberagaman yang mengarah ke dalam (involutif), tidak keberagaman yang kosmopolit. Nasionalisme sempit, bukan nasionalisme kosmopolit!  Ini fenomena apa? Baiklah, saya meminjam sebuah istilah dari Koenigsberg, seorang pakar psikoanalisis, mencintai bangsa yang banal, yang mengagung-agungkan bahwa bangsa kami paling hebat di dunia adalah fenomena Infantilitas Narsistic Ego (Nasionalisme), artinya kita selalu membangga-banggakan diri kita sebagai yang paling hebat, yang berbeda. Apakah kenyataan demikian? Tampaknya, itu semua hanya upaya untuk menutupi ketidakmampuan yang ada. Ketidakmampuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar.

Melihat sekarang,  konflik dan intoleransi yang semakin meningkat itu adalah problem dari kemerosotan proses menjadi bangsa yang kosmopolit. Justru yang terjadi, proses kebangsaan kian hari kian subyektif, kebangsaan yang menghasilkan narsistik. Jadi kita itu hanya narsis terhadap diri kita sendiri, tapi tidak pernah meletakkan posisi kita dalam sebuah percaturan dunia. Bisalah kita mengingat pidato Sukarno, ketika clash dengan Malaysia. Bung Karno mengatakan: “Apa yang disumbangkan oleh Malaysia terhadap dunia? Tidak ada saudara-saudara! Sedang  Indonesia? Kita sudah menyumbangkan Pancasila bagi dunia!” Nah ini artinya Sukarno ingin menetapkan bahwa kebangsaan kita itu bisa diterima oleh dunia, punya sikap universalisme, bukan sikap yang sempit. Bukan sikap yang asal beda.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan VII: Dialog

Yang terjadi sekarang, kenapa kita mengalami kemerosotan ini? Letak soalnya adalah kita seringkali menamatkan sebuah proses. Ketika Indonesia telah merdeka, kita berhenti mempersoalkan tentang Indonesia. Kita mengunci paham kebangsaan! Jadi, kebangsaan kita pun semestinya kita pahami sebagai kebangsaan yang tidak pernah berhenti, kebangsaan yang selalu berusaha mendefinisikan,  kebangsaan yang senantiasa hidul dalam budaya hibrid, selalu tidak pernah lepas dari dialog-dialog kultural. Di sinilah kita menemukan proses kebangsaan yang merosot, dari kosmopolit yang hibrid,  menjadi kebangsaan yang sempit tapi sangat narsis. Akibatnya, kita mengabaikan keberagaman tetapi mengobsesikan kesatuan,  semangat kebangsaan yang menyatukan kita serta menautkan terhadap sebuah komunitas besar menjadi menipis.

Tapi perlu dimengerti juga, bahwa proses menjadi bangsa memunculkan sisi lain dari solidaritas menjadi satu komunitas, yakni menghadirkan imaji tentang yang lain sebagai pembeda identitas. Nah kita melihat sekarang ini bahwa fenomena intoleransi, anti kemerdekaan sebetulnya hanyalah dampak belaka dari peliyanan dan sikap narsistik. Sisi lain dari nasionalisme, seperti digagas filosof Zizek. Maka, kalau kita refleksikan lagi, menjadi bangsa dalam proses kebangsaan itu tidak hanya menggelorakan bahwa kalau sudah jadi satu, kalau sudah bersatu itu selesai. Justru pertanyaannya kalau sudah menjadi bangsa, ada problem yang harus kita eksplorasi, problem yang harus kita selesaikan. Nah kita sudah menjadi bangsa itu bukan sudah selesai, kita tak bisa mengandaikan bangsa selesai, sebab jika selesai kita akan akan mengidap kembali narsisisme, yang pada level ekstrim, jika kita mengagungkan sebagai bangsa yang satu, kita menjadi “kolonial baru”. Mentalitas kolonial baru itu itu, kaum yang merasa pribumi saling cambuk-cambukan, saling konflik, elitnya di belakang menonton bergandeng dengan bule. Bukankah ini sebuah kemerosotan dari nasionalisme, kemerosotan sebuah kebangsaan?

Simak juga:  Mantan Wartawan Yogya Meninggal Saat Diskusi Kebangsaan

Mengapa? Karena kita tidak pernah menilik kembali dari dalam proses kebangsaan. Kita menganggap hal itu sudah selesai. Tidak ada masalah. Justru masalah kita di situ, kita tidak pernah melihat bahwa  mentalitas-mentalitas kita yang menjadi colonial, mimikri,  ini adalah penyakit mental. Bagaimana menyebuhkannya? Di sinilah kita perlu membaca kembali bahwa Pancasila  tak disempitkan sebagai sebuah ideologi, tapi perlu dilihat sebagai sebuah nilai. Saya melihat Pancasila itu sebagai suatu spirit dekolonisasi, artinya spirit bagaimana mentalitas budak kolonial itu bisa disembuhkan kalau membaca, menafsir dan mempraksiskan kembali Pancasila. Karena Pancasila itu hibrid, Pancasila kosmopolit, dan itu sebetulnya yang disebarkan dan dijabarkan oleh Sukarno menjadi sila-sila, untuk disebarkan ke seluruh dunia.

Pancasila itu hibrid. Pancasila itu dekolonisasi. Pancasila itu alternatif. Contohnya, tahun 55 negara Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika, Pancasila menyumbang dunia, menjadi spirit yang tidak terjebak pada hegemoni Barat, perang dingin komunis atau liberal kapitalis. Pancasila menjadi sebuah alternative untuk merdeka, menjadi bangsa!  Hasilnya, pasca konferensi Asia-Afrika, negara-negara Afrika menentukan kemerdekaannya.

Kini, kita mesti membaca kembali bagaimana Pancasila bisa menjadi sebuah jalan  demokrasi. Yang kedua, kita juga bisa membaca Pancasila, dari kacamata teoritik lagi, Pancasila bisa menjadi modal social. Ingat bahwa sekarang hamper semua institusi internasional, lembaga-lembaga internasional telah mengadopsi sebuah konsep yang disebut modal sosial. Modal sosial itu yang akan menciptakan negara demokratis. Siapa yang ngomong? Putnam. Riset-risetnya menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki modal sosial akan cenderung demokratis. Pancasila sebagai modal sosial itu, di sini saya suka seperti tadi ditampilkan Pak Idham, bahwa Pancasila diringkas “nilai gotong-royong”. Gotong royong itu modal sosial. Itu yang menjadi spirit bagaimana menciptakan jiwa demokratis. Di sini kita membaca Pancasila tidak dengan ideologi yang sudah beku, Pancasila adalah sebuah nilai.

Lihat Juga

Malam 7 Tahun Sastra Bulan Purnama Puisi Tidak Berhenti Dibacakan

Puisi seringkali dibacakan dibanyak tempat, untuk mengisi acara tertentu, atau malah untuk lomba baca puisi. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.