Senin , 30 November 2020
Beranda » Kawruh Bangunjiwa » Mewujudkan Impian Luhur

Mewujudkan Impian Luhur

Oleh Ki Juru Bangunjiwa

Di akhir bulan Mei, bangsa ini kembali diajak merenungi kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh para pendiri bangsa . Kalau kita mau belajar dari sejarah panjang bangsa, pada tahun 1950an sampai 1959 bangsa ini menggunakan sistem parlementer dan kepartaian yang membuat suasana pemerintahan tidak pernah stabil. Negeri kacau. Selalu saja terjadi gejolak, dan kabinet senantiasa berubah.

Ketika itu Bung Hatta dengan tegas tampil kedepan dan  mengatakan   bahwa terjadinya ketidak stabilan negara saat itu diakibatkan oleh karena para elit politiknya sudah meninggalkan budaya aslinya yakni budaya Indonesia, dan undang-undang dasar serta undang-undang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Sementara itu persnya tidak ada yang memperjuangkan kepentingan nasional. Kalau ada, ketika itu pers yang begitu dikatakan banci. Pers justru mendukung partai-partai.

Kalau boleh dibandingkan situasinya bisa jadi tidak jauh berbeda dengan sekarang ini. Kehidupan rakyat yang bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini tampaknya sudah jauh dari rasa nyaman, apalagi sejahtera. Disamping teror kebiadaban antar manusia yang setiap saat muncul dengan mengagetkan baik langsung maupun terorganisasi dalam bentuk lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat , juga munculnya teror dari alam yang berupa bencana , semakin mengerikan.

Lihat saja sejak tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta yang disertai dengan letusan Merapi, banjir dan tanah longsor di berbagai tempat dan Lumpur Lapindo yang terus mengancam keselamatan warga Jawa Timur, tak habis-habisnya negeri ini didera kesengsaraan..

Semua itu ternyata belum seratus persen mengusik minat para pengambil keputusan di Jakarta untuk cancut taliwanda segera menyelamatkan rakyat yang kian sedih. Kebijakan yang diambil justru semakin membuat ketidaknyamanan dalam berbangsa, bermasyarakat  dan bernegara. Janji-janji bagai sebuah ilusi yang indah bertebaran menyelimuti hampir semua bencana di seluruh Indonesia.

Bukan sebuah kebetulan kalau Ahok menjadi korban dari perilaku yang tidak wajar dari beberapa gelintir orang yang mencoba meraih kekuasaan dengan tanpa etika yang baik.. Namun yang jelas sebagai negarawan kiranya tidak ada kata mati bagi bakti kepada Pertiwi.

Simak juga:  Misteri Satria Siningit (Piningit)

Lontaran pemikiran Drs Mohammad Hatta tahun 1958 yang kemudian diikuti tanggapan Presiden Soekarno ketika itu dengan mengambil keputusan untuk memunculkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan kembalinya bangsa ini ke UUD 1945, dan Pancasila, meski tidak secara eksplisit. Setelah itupun negara menjadi stabil dan mampu membangun meski dalam suasana yang masih menderita.

Hal sama kiranya terjadi seperti sekarang ini, para elit politik sudah lepas dari budaya nusantaranya. Seperti ditengarai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan para pengamat politik dan budaya, dengan tidak adanya lagi toleransi kemajemukan yang menjadi ciri masyarakat untuk bernegara dan bangsa ini . Bhineka Tunggal Ika tan hanna dharma mangrwa, menjadi semboyan kosong melompong. Semua ini lantaran darma para pimpinan di negeri ini cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri yang ujung-ujungnya terkait masalah duit.

Belum lagi kita bisa tahu isi dari UUD 1945 yang kini sudah diamandemen, lantaran sosialisasi mengenai hal ini amat sangat lambat. Juga pelaksanaan Pancasila hingga sekarang masih terhenti di mulut para pejabat. Di lapangan yang terjadi keuangan yang maha kuasa.  Ketuhanan Yang Maha Kuasa masih terlontar dalam acara-acara formalitas saja. Selebihnya pengetrapannya uang yang menjadi sangat berkuasa. Uang, kedudukan, kekuasaan dan kepangkatan menjadi ukuran menyolok keberhasilan kehidupan di dunia ini. Semua diukur dengan uang dan materi. Nilai-nilai budaya, moral dan etika sudah tidak mendapatkan tempat terhormat di kancah percaturan masyaraka yang berbangsa dan bernegara ini. Padahal kita masih meyakini Pancasila.

Memperingati Kebangkitan kali ini kita diajak untuk kembali ke khitah bangsa untuk kembali melaksanakan undang-undang dasar 1945 secara murni dan melaksanakan kembali Pancasila secara konsekuen seperti disodorkan para pendiri dan disepakati bersama.

Bagaimana melaksanakan hal ini. Kalau kita tetap memegang Pancasila dan mau melaksanakannya secara murni dan konsekuen, paling tidak politik yang berkembang di negeri ini adalah demokrasi Pancasila yang melandasi dasar politik dengan sistem musyawarah.

Simak juga:  Di Balik Peringatan "Hadeging Karaton"

Bangsa ini tetaplah menjadi bangsa Indonesia ,seperti yang senantiasa disarankan oleh para pendiri bangsa seperti juga dikedepankan oleh Ki Hadjar Dewantara. Bangsa Indonesia jangan sampai menjadi bangsa Amerika Serikat, atau Bangsa Arab atau Bangsa apalagi. Kebudayaan materialisme bukan budaya negeri ini. Aliran intelektualisme juga tidak akan bisa membahagiakan  masyarakat bersama. Kesederhanaan  hidup membuat bangsa ini akan tahan uji. Individualisme, materialisme,  intelektualisme tidak pas dengan pandangan hidup bangsa yang mencari keserasian  antara segi materi dengan amal. Intelektualisme yang mengacu kepada knowledge demi ilmu akan tak berguna kalau ilmu itu hanya ditujukan demi peperangan dan ketidaktenteraman manusia sendiri. Itulah sebabnya mengapa bangsa ini harus mengedepankan kepribadiannya sendiri.

Sistem pemerintahan yang perlu diterapkan dalam aras pelaksanaan Pancasila adalah  Gotong royong- pemerintah dan rakyat. Memberikan pula kesempatan kepada yang kecil untuk terlibat di dalam pemerintahan, sehingga tidak ada oposisi.

Sistem pendidikan yang perlu diangkat adalah sistem pendidikan yang menghasilkan manusia Indonesia yang berkeseimbangan lahir batin. Sementara sistem ekonominya, yang senantiasa didengungkan adalah sistem kekeluargaan dan koperasi bukan keluarga. Dalam aras pelaksanaan Pancasila sistem komunikasi massanya perlu ditekankan pada pentingnya kebebasan namun dalam aras teposlira antara pers dan pemerintah, pers dan masyarakat.

Semua itu dilaksanakan dalam upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kolonialisme, kapitalisme, individualisme, materialisme, intelektualisme, feodalisme, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan.  Pembebasan itu diarahkan kepada kesejahteraan bersama yang menghasilkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, serta keseimbangan antara kesejahteraan material dengan kesejahteraan spiritual. Semua ini ditujukan pada kebersamaan yang membahagiakan.

Oleh karena itulah sebenarnya arah yang dituju bangsa ini seperti diharapkan para pendiri bangsa dan seharusnya dipegang para pengambil keputusan di tingkat elit untuk meletakkan dasar-dasar bagi masyarakat adil makmur yang diridhloi oleh Allah atau kebersamaan yang serba berkeseimbangan.

 

Ki Juru Bangunjiwa,Penulis Buku,  pelaku budaya, tinggal di Bangunjiwa, Kasihan Bantul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *