Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Humaniora » Menjadi Bangsa dan Proses Dekolonisasi
Sumber: Groundviews.org (Thuppahi’s blog)

Menjadi Bangsa dan Proses Dekolonisasi

Oleh: Bambang K. Prihandono
Sosiolog, Pengajar Prodi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Invented tradition’ is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour by repetition, which automatically implies continuity 1 with the past. (Hobsbawm, 2000:1)

17 Agustus 1945 adalah titik puncak sekaligus titik awal proses “menjadi bangsa”. Puncak kesadaran sosio-politik itu ditegaskan dalam sebuah peristiwa proklamasi. Inilah puncak keberhasilan para pendiri bangsa, yang dengan kemampuan nalar telah membaca secara jenial proses eksploitasi kolonialisme, serta mampu mentransformasikan perjuangan anti kolonialisme dari ide-ide kosmopolitan menjadi aksi-aksi revolusioner. Para pendiri bangsa membaca kapitalisme-kolonial-global dengan berbagai kacamata pemikiran, seperti marxisme, nasionalisme, agama, dan juga kearifan lokal. Jadi, kemerdekaan adalah hasil kejeniusan para pendiri bangsa dalam menautkan nalar pengetahuan dan praksis politik yang bersifat kosmopolit. Merekalah para intelektual organik yang sesungguhnya.

Di sisi lain, hari kemerdekaan menjadi awal jejak langkah menjadi bangsa baru, yang mesti dibaca sebagai proses de-kolonisasi. Almarhum Ben Anderson, sang begawan Indonesianis, pun menyebut bahwa Indonesia adalah bangsa baru yang modern,  hybrid, tak berbasis pada agama, ras ataupun etnik. Bangsa adalah imaji yang ditanamkan dalam kesadaran warga.  Menjadi bangsa merupakan proses

Memasuki usia 72 tahun kemerdekaan, usia yang tak lagi muda tapi juga belum renta sekali, Indonesia menghadapi ujian dalam proses “menjadi bangsa”. Dalam pusaran sejarah (kapitalisme) global, Indonesia menampakkan  proses kemerosotan. Jikalau awal mula kelahiran sebagai bangsa bermula dalam terang spirit kosmopolit, kini kita menyaksikan ancaman menjadi bangsa yang “berorientasi ke dalam”, kemunduran,  involutif! Dalam proses “menjadi bangsa” justru kita masih terperangkap pada jebakan-jebakan primordial agama, suku dan kelompok.

Jika TRISAKTI Bung Karno menjadi tolok ukur, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya, kita menyaksikan kemerosotan tiga bidang itu semakin kentara. Ketergantungan ekonomi, politik dan budaya pada bangsa lain semakin tinggi. Contohnya, impor Indonesia dalam 8 bidang komoditas pangan, dari jagung, beras, gandum sampai garam mencapai US$ 3,5 miliar, atau sekitar Rp 51 triliun (www.detik.com/25.07.2017). Dalam bidang kepribadian, tak perlu terlalu jauh, setiap hari kita dijejali dengan berbagai istilah asing, sinetron asing, patron budaya Asing yang ujungnya meniadakan identitas ke-Indonesia-an.

Di sisi lain, kemerosotan itu coba untuk dimanipulasi, bahkan dieksploitasi, dengan sikap mental “infantilitas narsisistik” (Koenigsberg, 1977), yang mewujud dalam pembelaan bangsa secara banal, yang senantiasa hantam kromo merasa bangsa paling hebat di dunia. Kiranya, para elite yang sadar atau tidak mengidap infantilitas narsistik ini, dan seperti yang diduga oleh Slavoj Zizek, kebangsaan memang menyatukan, namun sisi yang lain juga me”liyan”kan yang lain, penguatan politik perbedaan, penormalan dengan cara pembudayaan perbedaan. Intoleransi. Hasilnya adalah proses pembelahan dalam masyarakat yang kian hari kian menajam. Sistem demokrasi liberal, yang tak disadari bersandar pada kompetisi menang-kalah, telah menjadikan persaingan Pilkada, Pemilu dan Pilpres bak perang Baratayudha, yang cuma mengenal Pandawa dan Kurawa. Celakanya, pembelahan masyarakat ini senantiasa digoreng oleh elite politik dengan bumbu agama, sehingga perbedaan agama menjadi sumber masalah hidup keseharian. Banyak kasus, ketetanggaan dalam keberbedaan yang dahulu hidup berdampingan menjadi kekuatan modal sosial, kini remuk karena perbedaan. Kebangsaan yang dibangun sebagai imaji bersama pun kian rapuh dan tercerai-berai. Menghadapi konflik saling hantam karena perbedaan kultural tersebut, elite politik dengan santai mengatakan: “hal biasa dalam persaingan politik!”

Fenomena menguatnya intoleransi menunjukkan bahwa relasi sosial antar warga mengalami kemerosotan kepercayaan. Sangat mencemaskan, sebab kepercayaan adalah fondasi dan prasyarat utama eksistensi masyarakat. Tanpa kepercayaan dalam relasi sosial, niscaya masyarakat terpecah, konflik menuju kehancuran dan kepunahan. Situasi ini pula yang menyebabkan kolonialisme bercokol kokoh, menguasai nusantara yang terus bertikai. Maka, ketika kini Indonesia didera problem intoleransi, kemiskinan dan kemunduran nalar, tak salah kita masuk perangkap lagi dalam jebakan (kapitalisme) global yang secara struktural mirip dengan era kolonialisme. Bukan bangsa lain yang menguasai, namun mekanisme pasar kapitalis yang telah menguasai hajat hidup warga negara.

Di tengah belitan pasar kapitalisme global, nilai dan sikap seperti apakah yang mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan? Kiranya, momentum saat ini adalah pas untuk meradikalkan kembali modal sosio-kultural kita: Pancasila!

Pancasila sebagai nilai pemersatu dan perlawanan perlu disuarakan lagi. Kita perlu membaca kembali Pancasila dan makna kesatuan sila-silanya seperti diinterpretasikan oleh Filosof Driyarkara (2006). Pancasila merupakan abstraksi nilai fundamental baru menjadi manusia Indonesia dan juga menjadi bangsa. Dari manusia terjajah, menjadi manusia merdeka! Dari bangsa terjajah, menjadi bangsa merdeka!

Pancasila, dengan demikian, adalah pergulatan Manusia Indonesia untuk “meng-Ada,” eksistensi sebagai sang manusia merdeka. Sedang dalam aspek sosiologis, Pancasila menawarkan nilai sosial untuk “meng-Ada” sebagai bangsa baru yang merdeka di hadapan bangsa-bangsa lain. Bangsa merdeka yang setara dengan bangsa lain. Inilah hakikat “menjadi bangsa Indonesia,” yakni berpribadi sebagai manusia Pancasila, dan menjadi bangsa Pancasilais. Sungguh sulitlah untuk  memisahkan kesadaran “menjadi bangsa” dari Pancasila.

Urgensi radikalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin relevan dalam konteks global. Pancasila bukan sebagai dogma ideologi beku, namun justru menjadi kekuatan jiwa proses de-kolonisasi. Intoleransi, kemiskinan nalar-budi, dan keminderan budaya adalah mentalitas kolonialisme yang mesti digerus untuk digantikan dengan yang baru.

Masalahnya, bagaimanakah kita membaca Pancasila? Pada titik inilah kita perlu memahami bahwa Pancasila merupakan produk pengetahuan hibrid, yang muncul sebagai jalan tengah dari kolonisasi Barat dan pengetahuan pribumi, yang nilai-nilainya mencoba melampaui yang Barat dan Non-Barat. Inilah kiranya nilai-nilai kebaruan dari Pancasila, menyodorkan gagasan dan pengetahuan untuk keluar dari jebakan mentalitas kolonial, sekaligus ketertutupan budaya asli. Inilah yang oleh Hobsbawm disebut sebagai invensi tradisi, yang senantiasa memperbaruai, meneguhkan dan mengembangkan tradisi. Ruang ketiga, ruang alternatif untuk keluar dari jebakan-jebakan dikotomis. Dan, disinilah kita melihat Pancasila bisa menjadi jiwa proses de-kolonisasi, mentalitas untuk senantiasa keluar dari warisan mental kolonialisme. Dekolonisasi adalah proyek tak berkesudahan dalam menjadi bangsa!

Lihat Juga

Malam 7 Tahun Sastra Bulan Purnama Puisi Tidak Berhenti Dibacakan

Puisi seringkali dibacakan dibanyak tempat, untuk mengisi acara tertentu, atau malah untuk lomba baca puisi. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.