Beranda » Pariwisata » Diskusi Kebangsaan VI: Kepariwisataan dan Kebangsaan
I Gede Ardhika

Diskusi Kebangsaan VI: Kepariwisataan dan Kebangsaan

I Gede Ardika, Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

MEMBICARAKAN atau mengingatkan tentang kebudayaan, ada dua hal yang harus kita ingat bersama, yakni bentuk dan unsurnya. Kalau bentuk itu adalah mulai dari yang tak benda, perilaku sampai dengan yang berwujud benda-benda. Sedangkan unsurnya yang pokok dalam definisi kebudayaan,  mulai dari hal yang sifatnya adalah sulit berubah. Karena kebudayaan itu intinya akan terus berubah, tapi yang pokok itu adalah yang sifatnya sulit berubah. Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan religi, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, seni, ekonomi, benda, dan teknologi.

Yang perlu diingat dalam kontekstual kita, adalah pada bagian yang tak benda ini,  berupa konsep, berupa pikiran, berupa ide-ide, yang berkaitan nantinya dengan  nilai. Kebangsaan itu suatu nilai. Dia bukan sesuatu yang nyata, yang bisa dipegang. Itu adalah satu konsep yang ada di dalam benak dan keyakinan kita, untuk diyakini bahwa itu diperlukan oleh bangsa ini. Untuk kita bersatu menjadi bangsa Indonesia. Kontekstualnya adalah itu. Dia benda yang tak mudah dipegang, tidak mudah dilihat. Ada di dalam pikiran kita, dan dia sesuatu yang abstrak. Abstrak dalam pengertian tidak bisa dilihat, ini menjadi pegangan kita dahulu.

Kenapa dia harus terus-menerus kita dorongkan, kita pelihara, kita bangkitkan, kita kumandangkan. Itu karena dia abstrak. Oleh karena itulah, telah ditekankan bahwa  kepariwisataan adalah alat untuk mengaktualisasikan yang abstrak ini, melalui kegiatan-kegiatan di kepariwisataan.

Nomor satu itu adalah pemahaman kita. Definisi, presisi, dan istilah yang berhubungan dengan kepariwisataan itu harus dikuasai. Dan ini sudah dilakukan di Undang-Undang tentang Kepariwisataan. Implikasinya nomer satu kata-kata yang ada di sini mengandung konsep-konsep sendiri, seperti wisata travel perjalanan, pariwisata perjalanan dilengkapi ada unsur jasa-jasa yang memberi bantuan kepada yang melakukan perjalanan, itulah jasa pariwisata atau usaha pariwisata. Dan kepariwisataan itu bersifat holistik, termasuk mempunyai dimensi, multi disiplin, dan multi dimensi.

Maka oleh karena itu, dalam kaitan berbangsa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, harus juga menjadi bagian kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena bahasa menunjukkan bangsa. Apa yang terjadi di masyarakat kita, misalnya sudah dibakukan, dan ini telah melalui kajian akademik. Wisata kita sudah, travel, dan perjalanan. Tetapi apa yang kita dengar sekarang, misalnya sebutan desa wisata, agro wisata. Kalau kita lihat itu, kita menerapkan dengan pola pikir hukum MD, bukan hukum DM. Bangsa Indonesia berbahasa Indonesia dengan menggunakan hukum DM, diterangkan menerangkan. Kalau desa wisata, apa itu? Dengan hukum DM, desa yang berwisata. Yang harusnya wisata desa, wisata di pedesaan. Ini sekedar contoh kecil, kita bangga mengatakan berbangsa Indonesia, berbahasa yang baik dan benar, sebagai kebanggaan bangsa, tetapi kita tidak pernah memperhatikan dengan baik. Kita perlu mengingatkan anak-anak bangsa sekarang ini untuk berbahasa yang baik dan benar.

Berbicara tentang multi dimensi dan multi disiplin dalam pembangunan kepariwisataan, multi dimensi kepariwisataan  itu menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Yang multi disiplin,  hampir semua ilmu-ilmu yang ada diperlukan oleh kepariwisataan ini sebagai input, sebagai disiplin yang baru. Jangan melihat kepariwisataan misalnya hanya dari sisi ekonomi semata.  Bangsa kita melihat kepariwisataan secara holistik. Jangan hanya sepenggal, jangan melihat manusia hanya dari matanya saja. Manusia harus secara totalitas, baik fisik, baik perilakunya, baik karakter yang dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini.

Dalam kaitannya dengan ideologi, maka ideologi kita sebagai bangsa, bernegara, bermasyarakat itu adalah Pancasila. Bila ada masalah, bukan ideologi Pancasila-nya yang bermasalah. Tapi dalam pelaksanaannya ada orang-orang, kelompok yang masih tidak yakin bahwa inilah yang memang tepat untuk bangsa kita untuk menjadi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

 

Pancasila Dasar Kepariwisataan

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas menunjukkan kita masyarakat yang  religius, menjunjung nilai-nilai agama, budi pekerti yang luhur, dan memiliki toleransi beragama yang tinggi. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan kita  menjunjung dan mengaktualisasikan hak asasi manusia, non diskriminatif, toleransi, membangun pengertian antar suku-bangsa, persahabatan, perdamaian. Sila ketiga Persatuan Indonesia membuktikan tentang Keutuhan NKRI, kebhinekaan, dan kearifan lokal. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan membuktikan kita menjunjung  tinggi demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, tenggang rasa, dan musyawarah. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan adanya  pemerataan, peningkatan kesejahteraan baik rohani dan jasmani, terutama ditujukan kepada rakyat kebanyakan.

Ketuhanan Yang Maha Esa, intinya dalam kepariwisataan, sila nomor satu mengatakan kita adalah masyarakat yang relegius, oleh karena itu kita harus merujuk kepada nilai-nilai luhur ajaran agama. Jadi kepariwisataan kita itu merujuk dan diimplementasikan. Kemudian dalam kehidupan, budi pekerti di dalam kepariwisataan itu harus mewujudkan insan pariwisata yang berbudi pekerti luhur. Yang sumbernya itu nilai-nilainya adalah nilai luhur ajaran agama.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dalam kepariwisataan, memiliki arti bahwa di samping menegakkan dan menghormati yang sudah ada di Undang-Undang Dasar, hak-hak asasi manusia, kebersamaan, kesetaraan, kita tidak boleh melaksanakan deskriminasi. Di kepariwisataan tidak boleh ada prinsip diskriminasi, baik karena agama, suku, bangsa, dan warna kulit. Kita semua adalah sama sebagai ciptaan dari Sang Maha Pencipta. Kita harus saling hormat-menghormati, menghormati perbedaan, harus meningkatkan toleransi, untuk membangun persaudaraan, membangun persahabatan, yang ujungnya adalah menyumbang kepada perdamaian.

Apa yang digariskan di dalam Pembukaan UUD, itulah yang harus diterapkan di pariwisata itu. Kepariwisataan bukan untuk mencari musuh, kepariwisataan untuk bertemu manusia dengan manusia, untuk mencari persaudaraan, persahabatan. Dengan demikian kita akan turut menyumbang perdamaian. Ini yang sering dilupakan. Karena dalam memandang kepariwisataan, kacamata yang dipakai hanya kacamata ekonomi semata. Padahal seharusnya tidak demikian. Di Indonesia, harus secara holistik.

Persatuan Indonesia, ini sangat penting dalam tujuan pembangunan kepariwisataan. Bagaimana cerminan turunan dari Pancasila ini dituangkan ke dalam tujuan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Nah itulah nantinya akan diterapkan untuk aktualisasinya.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Kerakyatan, juga memiliki peran sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan. Kemudian tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga tak kalah besar perannya.

 

Tantangan Kepariwisataan

Tantangan yang ada dalam pembangunan, kita bukan hanya dunia, tapi juga dari diri kita sendiri, Indonesia. Kecenderungan pembangunan kepariwisataan kita adalah kepariwisataan yang dijiwai oleh kerakusan.  Karena kita menganut pola sistem ekonomi, ekonomi yang harus terus tumbuh, dan ekonomi tumbuhnya harus tinggi. Oleh karena itu konsumsi didorong tinggi. Implikasinya, konsumsi terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial,  menjadi overdosis, terlalu dieksploitir. Akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan dalam kepariwisataan kita.

Kepariwisataan yang kita bangun itu adalah kepariwisataan yang berkelanjutan. Bagaimana berkelanjutan itu ada pedoman, ada global code etic of tourism, ada kode etik pariwisata. Dunia yang harus diperhatikan, dan kita di Indonesia itu sudah diintegrasikan ke dalam UU tentang Kepariwisataan sebagai salah satu prinsip. Melalui itulah kita membangun apa yang disebut dengan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Apa itu wisatawan?  Selama ini, kalau dibaca di kebijakan, dan strategi, seolah-olah kita melihat wisatawan itu seperti mesin ATM. Dia hanya kita lihat seperti sumber uang saja. Coba dilihat betapa tujuan pembangunan kepariwisataan adalah jumlahnya yang sebanyak-banyaknya, dan berapa pengeluaran wisatawan. Kita tidak pernah memperhatikan apa nilai-nilai yang dia bawa pulang sebagai nilai yang meningkatkan kualitas hidup. Kita tidak pernah merancang itu, kita hanya mengatakan uangnya dapat, sudah selesai. Entah dia puas, entah dia tidak puas, kita tidak pernah merancang itu.

Ada sekadar contoh. Ini pengalaman saya pribadi. Waktu saya masih jadi Kakanwil di Bali, sepasang muda-mudi wisatawan dari Eropa datang ke kantor saya. Saya kira dia akan komplain, dia akan mengeluh dan mengadu. Ternyata mereka hanya ingin buat pernyataan, bahwa keduanya sudah hampir dua bulan di Indonesia, dan bergaul dengan masyarakat.

“Sebelum saya datang ke negeri Anda, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi setelah saya dua bulan dan melihat perilaku kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan sekarang saya ada di Bali ini, saya yakin bahwa Tuhan itu memang benar-benar adanya,” itu pernyataannya.

Berapa nilai yang bisa diberikan kepada hal seperti itu? Mereka yang semula tidak percaya Tuhan,  setelah bergaul dengan masyarakat, sekarang yakin bahwa Tuhan itu ada. Mau dihargai 100 dollar, 1.000 dollar, ini yang disebut price, tidak bisa dinilai. Kita tidak pernah merancang hal-hal semacam itu, itulah yang harus kita dorong. Hal semacam inilah yang harus dibuat sebagai semacam interaksi agar wisawatan mancacegara bisa mengenal lebih dekat kepada masyarakat, mengenal perbedaan, toleransi kian menjadi tinggi. Dan, ketika pulang mereka membawa nilai-nilai sebagai peningkatan kualitas hidup. Inilah peranan kepariwisataan.

Harus dirancang agar wisawatan manca seperti itu mendapat manfaat datang ke negeri kita. Wisatawan datang ke suatu tempat mencari yang berbeda, bukan mencari yang sama. Jadi berbeda itu adalah prinsip dasar dari kepariwisataan. Di dalam pariwisata perbedaan itu adalah hal yang sangat mendasar, sudah sesuai dengan ciptaan dari Yang Maha Pencipta. Jadi kepariwisataan prinsip dasarnya berbeda.

Kalau konsep dasar PBB tentang kepariwisataan, hanya mengatakan economy, people and natural, harus harmonis. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, prinsip dasar itu harus dilengkapi. Prinsipnya, tidak hanya bicara soal manusia, dan lingkungan, tapi juga ada spiritualitas.  Sebagai bangsa yang religius, maka harus ada spiritualitas. Ekonominya harus dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar di areal ini. Kalau PBB, ekonominya harus manusia dan lingkungan,  tetapi kalau kita ekonominya harus dijiwai oleh spiritualitas, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai lingkungan. Jadi ekonomi yang harus dibangun di Indonesia ini, ekonomi yang memiliki basis masyarakat ekonomi kerakyatan. Kepariwisataan itu adalah menerapkan ekonomi kerakyatan.

Kepariwisataan Indonesia tidak boleh keluar dari sejumlah prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar itu seperti kemampuan mengendalikan diri agar hidup menjadi harmonis. Harus dikendalikan, di antaranya agar tidak rakus. Karena kerakusan mengakibatkan rusaknya lingkungan dan seterusnya. Karena rakus, ekonomi tidak ada batasnya, harus tumbuh, harus digenjot, harus naik.

Prinsip kepariwisataan kita kata kuncinya adalah cukup. Itu yang tidak boleh dilanggar nantinya. Kita membangun kepariwisataan dengan prinsip cukup, enak. Jadi ini prinsip dasar yang ada di dalam kepariwisataan. Dengan prinsip dasar itu, konsep di dalam keseimbangan itu adalah nilai. Di bawahnya adalah nilai yang sudah diaplikasikan pada bentuk tertentu, dia menjadi norma.

Normanya tiga, kepariwisataan berwawasan budaya, berwawasan masyarakat, dan yang ketiga berwawasan lingkungan. Jadi dalam membangun ini ketiga-tiga norma ini harus dijadikan pegangan. Jadi jangan membangun kepariwisataan hanya dengan budaya saja.

 

Utamakan Wisatawan Nusantara

UU tentang Kepariwisataan itu ada azaz, ada tujuan, ada prinsip. Yang utama di dalam UU itu tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi ekonomi yang seperti apa yang harus ditumbuhkan di kepariwisataan? Ekonomi yang harus ditumbuhkan itu adalah ekonomi kerakyatan. Kemudian diikuti dengan spiritualitas, budaya, nilai-nilai dan pelestarian lingkungan.

Ada sembilan lagi tujuan pembangunan yang sangat jarang diperhatikan. Padahal semua tujuan seperti di dalam UU itu sifatnya menyeluruh, satu kesatuan. Misalnya, peningkatan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan yang dalam kaitan jasmani dan rohani tadi, adalah menghapus kemiskinan. Jadi kepariwisataan harus ikut menghapus kemiskinan. Kemudian  mengatasi pengangguran, menyiapkan kesempatan kerja, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan.

Nah ini, kepariwisataan harus dikerjakan untuk memajukan kebudayaan kita sebagai bangsa yang berbudaya dalam kaitan meningkatkan peradaban. Mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jatidiri dan kesatuan bangsa, dan persatuan Indonesia. Kemudian mempererat persahabatan.

Sesungguhnya di dalam pembangunan kepariwisataan kita, bukan wisatawan asing yang diutamakan. Perintah UU Kepariwisataan adalah wisatawan nusantara. Sehingga apabila asing itu terjadi gejolak kita masih mampu, seperti krisis ekonomi yang lalu, kita sudah buktikan. Yang besar-besar atau investor semuanya kolaps, tapi yang kecil-kecil justru terus menjadi penggerak. Itulah sebabnya ciri khas pariwisata kita pariwisata yang ekonominya itu adalah kerakyatan. Itu yang menjadi utama prinsip dasar, dalam kaitannya turut membangun bangsa ini.

Kepariwisataan dengan prinsip dasar itu juga akan turut untuk meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu adalah kemampuan bangsa kita untuk mampu mengatasi adanya ancaman tantangan hambatan dan gangguan dari luar. Dan, dengan ketahanan nasional ini program-program strategis yang harus dilaksanakan itu adalah pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, membangun kawasan strategis pariwisata, itu ada di UU. Ini sangat penting, kepariwisataan nantinya mampu mengatasi itu, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Kepariwisataan mampu mencapai untuk memberikan kemanfaatan. (SEA)

(I  Gede Ardika, juga Ketua Kelompok Kerja Nasional Pembangunan Pariwisata berkelanjutan dan Member of UNWTO World Committee on Tourism Ethics).

Lihat Juga

Museum Seniman “Giri Sapto” Segera Terwujud

MUNGKIN belum banyak yang mengetahui, jika di area Taman Makam Seniman “Giri Sapto” akan  didirikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *