Selasa , 13 November 2018
Beranda » Peristiwa » Diskusi Kebangsaan IX: Kebangsaan Membingkai Keragaman
Narasumber Diskusi Kebangsaan IX "Kebangsaan dalam Religi dan Budaya" Ruang Koendjono Gedung Pusat lantai 4 Kampus II Mrican Universitas Sanata Dharma 24/10/17 (ft. Ist)

Diskusi Kebangsaan IX: Kebangsaan Membingkai Keragaman

Oleh: Anton Haryono

Anton Haryono

Keragaman sebagai Realitas Indonesia

Dalam rangka menyiapkan tulisan ringkas ini, saya meminta kepada para mahasiswa peserta kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di empat kelas perkuliahan yang saya ampu untuk mengemukakan satu realitas Indonesia yang muncul secara spontan di pikiran mereka setelah mereka melihat tayangan peta Indonesia.[1] Karena yang saya tayangkan adalah peta geografis, saya cukup terkejut ketika jawaban spontan pertama yang muncul di empat kelas itu bukan soal negara kepulauan yang sedemikian luas, tetapi soal keragaman. Semula saya ingin memberi judul tulisan saya: “Kebangsaan Negeri Kepulauan”, tetapi kemudian saya mengubahnya sesuai pandangan spontan mahasiswa menjadi: “Kebangsaan Membingkai Keragaman”.

Dalam diskusi lanjutannya, saya meminta kepada mahasiswa mengemukakan rasionalisasi atas keragaman yang dikemukakan tetapi semata-mata berdasarkan peta geografis. Salah satu penjelasan logis yang muncul dalam diskusi adalah bahwa wilayah Indonesia begitu luas. Untuk urusan waktu saja tidak sama; ada barat, tengah, dan timur. Dalam bentang jarak yang sedemikian panjang, terdapat belasan ribu pulau (besar, kecil, dan amat kecil) di perairan amat luas, sehingga keragaman merupakan keniscayaan. Penjelasan lain yang muncul dalam diskusi menghubungkan fenomena keragaman dengan kondisi dan potensi geografis yang berbeda-beda serta letaknya yang berpencaran.

Keragaman sebagai realitas Indonesia sangat mudah dikonfirmasi. Barangkali karena amat banyak, data tentang jumlah pulau antara sumber yang satu dengan sumber lainnya tidak sama. Namun, semua mencatat dalam hitungan belasan ribu. Menurut data Departemen Dalam Negeri RI tahun 2004, jumlah pulau di Indonesia ada 17.504 buah, 7.870 diantaranya telah bernama; dan dari yang bernama itu sekitar 6.000 pulau berpenghuni.[2] Jumlah pulau berpenghuni di atas secara tidak langsung telah memberikan gambaran tentang keragaman sebagai konsekuensi dari keterpencaran letak, perbedaan kondisi dan potensi, keluasan wilayah, daya tampung hunian, kohesivitas internal, keterhubungan dengan dunia luar, dll. Keragaman pun kemudian menjelma dalam berbagai aspek kehidupan. Sensus BPS tahun 2010 menyebutkan di Indonesia terdapat 300 kelompok etnis dan 1.340 suku bangsa; serta mencatat adanya 1.211 bahasa daerah.[3]

Lebih lanjut, keragaman tidak hanya berhenti pada masalah etnisitas, kesukubangsaan, dan kebahasaan, tetapi juga menyangkut kehidupan beragama dan aktualisasi berbagai unsur kebudayaan lainnya.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IX: Kebangsaan Dalam Religi dan Budaya

 

Kesadaran akan Keragaman

Dalam konteks respons spontan mahasiswa dan diskusi hangat lanjutannya, terlihat bahwa keragaman bukan sekedar realitas Indonesia yang tak terbantahkan, tetapi realitas yang dimengerti/dipahami dan disadari. Kesadaran terhadapnya telah menyebabkan banyak di antara kita, warga negara Indonesia, memaknai keberagaman sebagai anugerah.[4] Kesadaran akan keragaman pun merupakan realitas Indonesia yang bisa dilacak jejak-jejak sejarahnya.

Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pada hakekatnya adalah buah dari suatu kesadaran mendalam akan keragaman. Konon, nilai-nilai dasar yang terumuskan dalam Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dari kearifan-kearifan lokal yang tersebar di banyak wilayah kultural Indonesia (Nusantara).[5] Artinya, kesadaran akan keragaman bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Kesadaran seperti itu telah tumbuh jauh sebelum konsepsi keindonesiaan muncul di panggung sejarah.

Konsep “Bhinneka Tunggal Ika” juga bukan konsep baru. Semboyan ini telah terumuskan dalam kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular yang hidup di era keemasan kerajaan Majapahit.[6] Pemunculannya kembali dan usaha-usaha untuk terus menghidupi merupakan bukti sambung-menyambungnya kesadaran akan keragaman dalam sejarah Indonesia. Sumpah Pemuda, “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa”, selain niat untuk bersatu, kiranya juga terkandung di dalamnya pemahaman dan kesadaran reflektif terhadap kemajemukan Indonesia. Kemajemukan tidak bisa ditiadakan, sekaligus kemajemukan tidak menghalangi bagi terlaksananya cita-cita persatuan, cita-cita dan semangat kebangsaan.

 

Mimpi Besar, Prestasi Besar

Dari perspektif politik kekuasaan, Indonesia pra kolonial adalah Indonesia yang terpecah-pecah dalam sederet kerajaan feodal. Setelah itu, dalam waktu lama kepingan-kepingan Indonesia yang begitu banyak berada di bawah otoritas kolonial yang eksploitatif dan diskriminatif. Dalam kondisi sejarah seperti ini tokh lahir sekelompok kecil kaum intelektual dan kelas menengah yang memiliki mimpi besar untuk membangun kebangsaan baru yang merdeka dan berdaulat.[7] Konsepsi Indonesia, yang dari sisi kewilayahan meliputi seluruh jajahan Belanda yang disebut Hindia Belanda, muncul dari pemikiran dan gerakan mereka. Ini mimpi besar, karena mereka sangat paham bahwa Hindia Belanda, yang oleh mereka disebut Indonesia itu, sangat luas dan multikultur.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IX: Kearifan Lokal

Tidak berselang lama, kaum muda melengkapi konsepsi Indonesia dengan ikrar Sumpah Pemuda. Ketika mereka menghendaki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu pada hakekatnya mereka juga sedang membangun mimpi besar, karena realitas ketiga aspek itu sedemikian heterogen. Hal ini tidak berarti mereka hendak melawan kenyataan, tetapi terobsesi untuk menghadirkan kenyataan baru (keindonesiaan) berdampingan dengan kenyataan lama yang tidak mungkin ditiadakan dan bahkan perlu dirawat.

Sejarah menunjukkan, mimpi besar itu menghasilkan prestasi besar. Ratusan suku bangsa bisa saling berintegrasi menjadi satu bangsa baru. Bahkan, bangsa baru ini mengelola negeri kepulauannya yang amat luas dalam bentuk republik kesatuan. Ratusan bahasa daerah tidak menghalangi bagi lahirnya bahasa nasional. Menariknya lagi, bangsa baru multikultur ini mampu hadir dalam pesona dan integritas yang tinggi, tidak tergoda untuk memeluk paham liberalisme ataupun sosialisme dalam bentuk dikotomisnya, tetapi mengembangkan secara sadar ideologinya sendiri, Pancasila. Mimpi besar menghasilkan prestasi besar. Mimpi dan prestasi itu tidak lain adalah “kebangsaan yang mampu membingkai keragaman”. NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 merupakan genuisitas Indonesia.[8]    

 

Memperkuat Kesadaran Keberagaman (Keindonesiaan)

Seperti dikemukakan pada bagian depan, kesadaran akan keragaman telah lama tumbuh di Indonesia dan berkontribusi besar dalam proses penjadian nation state Indonesia. Meskipun demikian, kesadaran itu tidak serta merta terbebas dari gangguan. Pengabaian terhadap realitas keragaman bisa muncul kapanpun karena berbagai faktor, terlebih ketika politik kekuasaan lebih dominan daripada politik kebangsaan, saat praktik politik (dan kehidupan lain) lupa disemati dengan etika.[9] Sikap tidak peduli terhadap realitas keragaman bisa sama artinya dengan sikap tidak peduli terhadap keindonesiaan.

Mengingat keragaman merupakan realitas Indonesia, maka kesadaran mengenainya perlu dirawat dan diperkuat secara berkelanjutan oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, realitas Indonesia yang beragam dan nilai strategis dari kesadaran mengenainya penting untuk dinarasikan terus menerus secara kontekstual. Efektivitas dan produktivitas narasi akan membesar bila praktik politik (dan kehidupan lain) mengindahkan etika. Bahkan, praktik seperti itu bisa dipahami sebagai narasi tersendiri yang potensial untuk menangkal berkembangnya pengabaian terhadap realitas keragaman.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan IX: Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia?

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan tentu saja akan mampu memperkokoh kebangsaan Indonesia.[10] Namun, kemampuan ini tidak akan pernah optimal bila subjek implementasi yang diharapkan sebatas pada warganegara. Menurut hemat saya, justru negaralah yang harus menjadi subjek utama implementasi, khususnya melalui usaha-usaha nyata untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sikap hidup inklusif akan semakin kokoh seiring dengan terwujudnya kesejahteraaan dan keadilan sosial. Keragaman sebagai realitas sosial (dalam arti luas) akan bergandengan secara erat dengan kesadaran kuat mengenainya. Dalam kondisi demikian, keberagaman sebagai anugerah pun akan terus berlanjut.             

 

[1]Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi tanggal 17 dan 19 Oktober 2017.
[2]“Daftar Pulau di Indonesia” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia. dan “Gunakan Data Resmi” dalam https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170404.
[3]Ibid. Lih. juga “Daftar Bahasa di Indonesia menurut BPS 2010” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/ Daftar_ bahasa di_Indonesia_menurut_BPS_2010.
[4]Sebagai ilustrasi, jurnal Spiritualitas Ignasian: Jurnal Kerohanian dalam Dunia Pendidikan terbitan Pusat Studi Ignasian Universitas Sanata Dharma Volume 18, No. 02, Juli 2017 mengangkat tema “Keberagaman sebagai Anugerah”.
[5]Lih. Armada Riyanto, dkk (ed), Kearifan Lokal – Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan, Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2015 dan Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
[6]“Bhinneka Tunggal Ika Karya Gemilang Mpu Tantular” dalam http://www.antaranews.com/berita/ 159521/bhineka-tunggal-ika-karya-gemilang-mpu-tantular dan “Bhinneka Tunggal Ika : Pengertian, Fungsi, dan Makna serta Sejarahnya Secara Lengkap” dalam http://www.gurupendidikan.co.id/bhinneka-tunggal-ika-pengertian-fungsi-dan-makna-beserta-sejarahnya-secara-lengkap.
[7]Lih. Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
[8]Anton Haryono, “Guru Sejarah Mengawal NKRI: Menangkal Intoleransi dan Radikalisme dari Ruang Kelas”, bahan presentasi serasehan kebangsaan yang diselenggarakan oleh alumni Pendidikan Sejarah, FKIP, Univeristas Sanata Dharma di Kampus II Mrican pada tanggal 8 Juli 2017.
[9]Mengenai etika politik lih. Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2014 dan Eddy Kristiyanto (ed.), Etika Politik dalam Konteks Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
[10]Lih. M. Sastrapratedja, S.J., Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013.

Lihat Juga

Komda Lansia DIY Salurkan Air Bersih untuk Desa Tileng

20 Tangki Air Bersih untuk Desa Tileng, Kecamatan Girisubo Gunung Kidul dari Komda Lansia DIY …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.