Jumat , 19 Oktober 2018
Beranda » Humaniora » Jurnalisme Corong (2) : Jurnalisme Saling Serang

Jurnalisme Corong (2) : Jurnalisme Saling Serang

Ciri khas dari media pers yang menggunakan jurnalisme corong itu adalah menyuarakan kepentingan-kepentingan partai politik yang diikutinya. Kepentingan masyarakat luas yang seharusnya diutamakan telah dikesampingkan, karena kepentingan partai politik menjadi yang terpenting dari segalanya. Oleh sebab itu kepentingan partai politik lebih dikedepankan, terutama dalam menyampaikan berbagai informasi serta pesan-pesan partai ke masyarakat, dibanding menyampaikan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Karena kepentingan partai politik telah ditempatkan di atas segala-galanya, maka kecenderungan pandangan bahwa parpol yang diikutinya ‘paling terbaik’ dari parpol-parpol lainnya telah menjadi pegangan atau pilihan media pers ‘corong’ partai itu. Kecenderungan pandangan semacam ini menyebabkan media-media pers ‘corong’ parpol tanpa segan-segan menurunkan sajian atau pemberitaan yang menyerang kepentingan-kepentingan atau kebijakan-kebijakan parpol lainnya.

Akibatnya, yang muncul kemudian adalah jurnalisme saling serang di antara sesama media pers ‘corong’ tersebut. Misalnya, media ‘corong’ A yang mengikuti parpol A menyerang kebijakan-kebijakan parpol B. Merasa partainya diserang, media ‘corong’ parpol B juga tak mau kalah. Ia pun kemudian kebijakan-kebijakan parpol A. Suasana saling serang atau saling cerca ini terlihat marak sejak masa sebelum kampanye Pemilu 1999. Bahkan hingga memasuki tahun 2000-an, kondisi saling serang itu belum juga hilang.

Jurnalisme saling serang itu misalnya dapat terlihat pada sajian tabloid Ka’bah edisi No. 20 Th I 8 Oktober 1999 yang secara terbuka ‘menyerang’ PDI-Perjuangan, dengan menurunkan judul besar di halaman depannya “Takut Pada Islam PDI-P Lari ke TNI“.

Dalam kajian utamanya tabloid Ka’bah menurunkan tiga judul yang cukup membuat ‘telinga’ atau ‘wajah’ PDI-Perjuangan bisa menjadi merah, yakni “Berkedok Reformasi“, “Di Balik Hubungan Mesra TNI – PDI-Perjuangan” dan “Islamophobia ala PDI-P“. Pada judul “Berkedok Reformasi“, PDI-P dituding telah mengkhianati cita-cita reformasi. Tudingan ini diberikan gara-gara pada pemilihan Ketua DPRD DKI, Fraksi PDI-P telah memberikan 21 suaranya kepada Edy Waluyo dari Fraksi TNI-Polri sehingga Edy Waluyo terpilih menjadi ketua.

Simak juga:  Seputar Jurnalisme (4) : Jurnalisme Bukan Alat Untuk Memojokkan

Beberapa kalimat di bawah judul “Berkedok Reformasi” yang cukup ‘menyerang’ PDI-P itu di antaranya:

Yang paling gress, partai yang mendapat kepercayaan lebih dari 30 persen pemilih pada Pemilu Juni lalu, PDI-P, untuk mengusung agenda reformasi, memperlihatkan dengan sangat transparan tanda-tanda pengkhianatannya.

            Kemudian di bagian lain disebutkan:

Di sisi lain, hl itu merupakan bukti nyata yang menyebut PDI-P sebagai partai pendukung berat status quo, tidak reformis.

            Kalimat lainnya:

Cap “anti reformis” sah dan layak disandang PDI-P dalam kasus 21 suara yang ‘dihibahkan’ kepada TNI-Polri itu.

            Kemudian terdapat pula kalimat seperti ini:

Selidik punya selidik, ada ketakutan entah berlebihan ataukah wajar. terselip di situ. Dan kiranya, kata kuncinya adalah “Islam”. Tepatnya, Islamophobia.

            Poros tengah, walaupun tidak dapat disebut ansich merefrentasikan politik Islam, namun tak dapat dipungkiri, variabel yang ada di dalamnya, sangat kuat warna Islamnya.

            Dan PDI-P yang bukan rahasia umum lagi, didominasi oleh orang-orang non Muslim. Hal itu sangat wajar membuat PDI-P phobi terhadap Islam politik. Dan phobi terhadap Islam itu, bukan saja milik PDI-P, tapi juga, seperti yang tergambar dari sejarah bangsa ini. ABRI pun begitu phobi terhadap Islam politik.

Sedang pada judul “Islamophobia ala PDI-P” antara lain terdapat kalimat seperti ini:

Alergi PDI-P terhadap Poros Tengah yang notabene berbasis Islam, tidak mengherankan jika mencermati tokoh-tokoh kunci yang berada di belakang Megawati. Sebut saja Theo Syafei, Jakob Tobing, Kwik Kian Gie, dan sederetan nama berpredikat non Muslim.

            PDI-P sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai manuver politik untuk menjegal langkah Poros Tengah. Misalnya Jakob Tobing, Ketua PPI mengusik perolehan suara kelompok delapan partai politik Islam yang tergabung dalam Stembus Accord, sehingga perolehan suara yang diakui pemerintah kurang dari yang semestinya.

Bila dalam sejumlah media pers kasus skandal Bank Bali selalu dikaitkan dengan Partai Golkar dan ‘orang-orang’nya BJ Habibie (ketika itu Presiden RI), tabloid Abadi edisi 45 Th I 27 September – 3 Oktober 1999 justru menurunkan judul lumayan keras “Rekomendasi Pansul Skandal Bank Bali: Usut Tuntas Keterlibatan PDI-P“.

Simak juga:  Seputar Jurnalisme (1) : Wartawati Newsweek Itu Bertanya Tentang Jurnalisme

Meski tidak menyebutnya secara jelas, tapi ke mana arah tujuan tulisan ini sudah bisa ditebak, yakni menempatkan posisi PDI-Perjuangan pada posisi yang tidak menguntungkan. Jikam opini publik sebelumnya terarah ke Partai Golkar, karena terkaitnya sejumlah tokoh Partai Golkar dalam skandal Bank Bali tersebut, opini itu kemudian digiring ke PDI-Perjuangan.

Kesimpulan yang diperoleh Pansus Skandal Bank Bali telah memberi peluang untuk dibangunnya opini publik yang mengarah pada keterlibatan PDI-Perjuangan dalam skandal Bank Bali tersebut atau menanamkan keyakinan kepada publik bahwa ada target besar yang ingin diraih PDI-P dalam mencuatkan isu skandal Bank Bali.

Dalam judul “Rekomendasi Pansus Skandal Bank Bali: Usut Tuntas Keterlibatan PDI-P itu tabloid Abadi antaralain menyebutkan:

Dari penyelidikan terhadap empat poin itu, Pansus berkesimpulan kasus Bank Bali telah berkembang atau dikembangkan sedemikian rupa oleh sekelompok elit menjadi isu politik demi tujuan tertentu. Yakni tujuan untuk memenangkan “jagonya” sebagai Presiden RI keempat, dalam SU MPR yang pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi.

            Pansus memang tidak secara eksplisit menunjuk hidung elit politik mana yang mengompori kasus perbankan ini untuk kepentingan tertentu. Tapi, dari sejumlah analisis yang disampaikan Ketua Pansus PKBB, Lili Asjudiredja, bukan tak mungkin tudingan itu tertuju pada pihak PDI-Perjuangan.

Selintas kalimat demi kalimat ini ditulis secara sederhana, sama sekali jauh dari kesan bombas dan kontraversial. Tapi bila dicermati secara mendalam apa yang disampaikan dalam kalimat-kalimat itu cukup menohon PDI-Perjuangan. Setidaknya sebuah opini yang menempatkan PDI-Perjuangan sangat berkepentingan dalam pengungkapan skandal Bank Bali tersebut telah dibangun melalui bahasa yang sederhana dan ‘rendah hati’. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVIII: Kembali ke Musyawarah Mufakat

Kita tahu, demokrasi merupakan norma dari barat, dan bangsa kita dijajah oleh bangsa barat. Hanya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.