Jumat , 19 Oktober 2018
Beranda » Humaniora » Jurnalisme Corong (3) : Jurnalisme Saling Menjatuhkan

Jurnalisme Corong (3) : Jurnalisme Saling Menjatuhkan

Seusai Pemilu di bulan Juni 1999, suasana politik kian memanas, terutama dalam konteks perebutan kursi kepresidenan. PDI-Perjuangan sebagai partai politik yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu tersebut berupaya keras untuk menempatkan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, di kursi kepresidenan. Tapi langkah PDI-Perjuangan itu mendapat banyak tantangan dari ‘lawan-lawan’ politiknya. Langkah untuk menghalangi jalan Megawati ke kursi kepresidenan tampak begitu keras dan gencar dilakukan sejumlah pihak.

Awalnya, tantangan utama langkah PDI-Perjuangan itu datang dari Partai Golkar yang menempatkan BJ Habibie sebagai calon presiden. Sedangkan tantangan berikutnya datang dari partai-partai politik yang kemudian mengelompokkan diri di dalam Poros Tengah dengan motor utamanya Ketua Umum DPP PAN, Amien Rais. Kelompok Poros Tengah ini kemudian memunculkan Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.

Meskipun begitu yang tampak menonjol adalah persaingan antara kubu Megawati dengan kubu Habibie. ‘Pertarungan seru’ antara dua kubu ini kemudian merembet ke media pers. Pers pun kemudian menjadi alat untuk saling melemahkan atau menjatuhkan. Jurnalisme saling cerca pun menjadi pilihan.

Tabloid Demokrat sebagai ‘pengeras suara’ PDI-Perjuangan sudah barang tentu akan berjuang ‘habis-habisan’ untuk memenangkan Megawati dalam pertarungan politik merebut kursi presiden. Karena BJ Habibie yang waktu itu Presiden RI merupakan saingan berat Megawati, maka calon presiden dari Partai Golkar ini pun menjadi ‘target serangan’.

Dalam soal  ‘menyerang’ Habibie ini, Tabloid Demokrat memang tidak tanggung-tanggung. Tanpa bahasa sungkan sedikit pun, pada terbitan edisi 31/13-19 September 1999, tabloid ini menurunkan judul besar di halaman depannya, Habibie Pembantai.

Kata-kata pembantai memiliki arti atau pengertian sebagai teramat sadis. Dalam bahasa masyarakat sehari-hari, bahkan juga dalam bahasa pers, kata pembantai selalu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan kekejaman sangat luar biasa dan di luar batas-batas kemanusiaan. Sebutan pembantai diberikan kepada seseorang yang tidak sekadar menjadi pembunuh. Akan tetapi cap pembantai diberikan kepada pembunuh yang sadis, keji, brutal dan tidak ber-perikemanusiaan.

Simak juga:  Pers dan Kerukunan Beragama

Cap atau stempel sadis, kejam dan brutal seperti itulah yang diberikan tabloid ini kepada Presiden BJ Habibie. Sasarannya tak lain adalah untuk menanamkan image dan opini ke masyarakat luas, bahwa BJ Habibie bukanlah seorang tokoh yang layak untuk dipilih lagi menjadi presiden, karena ia sudah menyandang predikat sebagai pembantai dan ‘tangannya berlumuran darah’. Padahal cap pembantai itu diberikan dengan dasar selama pemerintahan Presiden BJ Habibie telah terjadi sejumlah kerusuhan berdarah yang menelan banyak korban jiwa.

 

Media Pers Terbelah

Tidak hanya media pers yang berbasis partai politik saja yang bersiteru. Media pers non-partai politik pun terbelah, ada yang mendukung Megawati dan ada yang ‘habis-habisan’ membela kepentingan BJ Habibie. Kondisi terbelahnya pers non-partai ini sudah terlihat jelas sejak dimulainya masa kampanye Pemilu 1999. Media pers yang mendukung Megawati misalnya, dalam pemberitaannya tak pernah kosong dari berita-berita atau tulisan-tulisan yang menyanjung Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan itu. Sebaliknya media pers yang berpihak ke calon presiden lainnya, BJ Habibie misalnya, juga tak kalah gencarnya menginformasikan ke masyarakat pembaca tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki calon presiden dari Partai Golkar tersebut.

Mengutip pernyataan Koordinator Media Watch Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Veven Sp Wardhana, (tabloid Adil, edisi 11-17 Agustus 1999), media pers yang seperti Harian Republika, Suara Karya, Pelita, tabloid Tekad, Siaga dan majalah Garda sangat jelas berada di belakang Habibie. Media pers iniu dalam pemberitaannya selalu menyerang Megawati. Serangan kepada Megawati itu misalnya dari isu gender, wanita yang tidak layak jadi presiden sampai isu caleh non-muslim. Sedangkan media pers yang disebut berada dalam barisan pers pendukung Megawati antara lain Suara Pembaruan, tabloid Bangkit, Berita Keadilan dan majalah D&R.

Sejumlah media pers lainnya yang juga terlihat mengambil posisi berada di belakang Megawati atau PDI-Perjuangan di antaranya tabloid Aksi, Mega Pos, dan Harian Rakyat Merdeka. Bahkan Rakyat Merdeka tidak saja memberikan dukungan melalui pemberitaan atau tulisan-tulisan yang diturunkannya, tetapi juga melalui kuis “Siapa Wakil Predisen Kabinet Megawati”. Kuis ini sudah menanamkan kesan dan keyakinan bahwa Megawati kelak akan menjadi Presiden RI keempat.

Simak juga:  Jurnalisme Menghukum (1): Trial by The Press Menjadi Pilihan

Bila melihat pada sisi sajiannya, keberpihakan Harian Republika, Pelita, Suara Karya, tabloid Tekad, dan Siaga, memang terlihat jelas ‘berjuang’ untuk kemenangan Habibie. Tapi penilaian bahwa majalah Garda berada di belakang Habibie tidak sepenuhnya benar. Sepertinya lebih pas jika menyebutkan Garda lebih bersimpati kepada Habibie dibanding Megawati.

Karena pada kenyataannya menjelang Sidang Umum MPR 1999 itu, majalah Garda sempat juga menurunkan laporan utamanya yang cukup menyudutkan posisi Habibie, terutama dalam hubungannya dengan pencalonan atau perebutan kursi kepresidenan.

Dalam terbitan edisi No. 29/Th I 13-19 September 1999, majalah Garda menurunkan judul besar di cover atau sampul majalahnya, Sepuluh Kesalahan Habibie. Meski ‘menjual’ judul Sepuluh Kesalahan Habibie, namun di dalamnya tidak ada pengungkapan yang mendalam tentang sepuluh kesalahan Habibie tersebut. Tekanan ‘kesalahan’ Habibie itu hanya lebih difokuskan kepada hasil jajak pendapat di Timor-Timur yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Sedangkan sepuluh butir kesalahan Habibie yang ternyata berasal dari pernyataan atau penilaian Gerakan Kewaspadaan dan Kesadaran Nasional itu hanya ditempatkan di dalam box yangb tak seberapa besar.

Di dalam box berjudul Sepuluh Kesalahan Tim Habibie itu tertera tulisan sebagai berikut:

Gerakan Kewaspadaan dan Kesadaran Nasional mencatat beberapa nilai kepemimpinan yang sangat menonjol pada Habibie-Muladi-Alatas tentang: 1. Pelepasan Tapol/Napol eks PKI yang telah berkesempatan mewarnai percaturan politik nasional dalam Pemilu 1999. 2. Meningkatnya gerakan separatisme dan disintegrasi bangsa. 3. Semaraknya penyalahgunaan narkoba. 4. Korupsi semakin merajalela di segala tingkatan pemerintah dan belum adanya kepastian hukum yang jelas terhadap seluruh kasus korupsi yang dilakukan pada jaman Orde Baru tanpa pandang bulu. 5. Supremasi hukum yang ada di simpang jalan. 6. Kekalahan pro-integrasi dalam jajak pendapat di Timtim. 7. Tak terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM. 8. Tidak adanya jaminan dan kemauan politik dari pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran dalam Pemilu 1999. 9. Terselenggaranya pemerintah yang tidak punya muka dan tidak berwibawa. 10. Bahaya kelaparan dan kemiskinan yang cenderung meningkat.

Walau tidak ada pengungkapan yang mendalam dari Sepuluh Kesalahan Habibie itu, tapi judul besar itu di sampul depan dan sepuluh butir kesalahan di dalam box itu sudah cukup mengganggu posisi Habibie, karena setidaknya sudah ada opini yang berkembang di publik bahwa dirinya bersalah. Di kalangan masyarakat yang belum terbiasa menerima ‘informasi kejutan’ seperti itu, sebuah opini yang muncul bisa berkembang menjadi isu besar dan menyesatkan. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVIII: Kembali ke Musyawarah Mufakat

Kita tahu, demokrasi merupakan norma dari barat, dan bangsa kita dijajah oleh bangsa barat. Hanya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.