Jumat , 19 Oktober 2018
Beranda » Humaniora » Jurnalisme Corong (1) : Jurnalisme ‘Pengeras Suara’

Jurnalisme Corong (1) : Jurnalisme ‘Pengeras Suara’

Kehidupan  dan perkembangan pers di era dan pasca reformasi ini diwarnai dengan munculnya sejumlah fenomena yang menarik. Salah satu fenomena menarik itu adalah munculnya “jurnalisme corong”.

Corong kata lain dari pengeras suara. Jadi, jurnalisme corong adalah jurnalisme yang mengabdikan dirinya untuk menjadi ‘pengeras suara’ suatu kelompok tertentu. Partai politik, baik yang di dalam maupun di luar kekuasaan atau pemerintahan, merupakan bagian terbesar serta paling dominan dari kelompok tertentu tersebut.

Di dalam istilah jurnalistik, jurnalisme corong bisa juga diartikan jurnalisme partisan, yakni jurnalisme yang memihak kepada sesuatu atau seseorang secara berat sebelah, khususnya dalam bidang politik (Kurniawan Junaedhie, 1991).

Pasca pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan cukup drastis di bidang politik. Pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie yang sempat dituding sebagai wajah lain dari rezim Orde Baru telah melakukan langkah penting dalam membangun kehidupan  bernegara yang demokratis. Selain membuka kran kebebasan pers, langkah penting lainnya yang diambil adalah membuka kran kebebasan di bidang politik. Sistem multi partai merupakan salah satu hasil nyata dari kran kebebasan di bidang politik tersebut.

‘Demam demokrasi’ pun kemudian terjadi. Seratus lebih partai politik baru lahir, meskipun kemudian hanya 48 partai yang dinyatakan berhak ikut Pemilu 1999.

Suasana politik menjelang pelaksanaan Pemilu 1999 benar-benar marak. Masing-masing partai politik berlomba untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat. Berbagai cara dan strategi dilakukan guna mengumpulkan massa atau anggota sebanyak-banyaknya.

Beberapa partai politik mengerling ke media pers. Partai-partai itu memandang media pers merupakan sarana paling efektif dalam mempromosikan visi, misi dan gagasan-gagasan partai ke masyarakat luas. Melalui media pers diyakini partai akan dapat berkiprah secara nyata dalam menarik perhatian massa.

Simak juga:  Seputar Jurnalisme (1) : Wartawati Newsweek Itu Bertanya Tentang Jurnalisme

Salah satu fungsi pers adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang disampaikannya itu, pers memiliki kemampuan untuk menggugah atau mempengaruhi sikap pandang masyarakat terhadap sesuatu permasalahan. Fungsi yang satu ini disadari benar keampuhannya oleh partai-partai politik dalam upaya membesarkan partai.

Di dunia, pers memang sudah lama diyakini sebagai sarana komunikasi politik yang jitu. Melalui pers, komunikasi politik bisa terjalin dengan masyarakat luas, terutama dengan kelompok atau pihak-pihak yang mungkin tak terjangkau oleh para juru kampanye atau propagandis partai politik.

 

Media Parpol

Karenanya, menjelang kampanye Pemilu 1999 sejumlah partai politik seakan berlomba mendirikan, membuat atau menerbitkan media pers. Kemudahan-kemudahan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diberikan Menteri Penerangan kala itu, Yunus Yosfiah, langsung dimanfaatkan oleh sejumlah partai politik.

Seperti halnya politik, pers Indonesia pun menjadi kian marak. Media pers baru yang berlatarbelakang partai politik kemudian bermunculan. Media-media pers baru itu di antaranya tabloid Demokrat berafiliasi ke PDI-Perjuangan, Abadi (Partai Bulan Bintang), Amanat (PAN),

Ka’bah (PPP), Duta Masyaraka Barut (PKB), dan Partai Golkar yang sejak masa Orde Baru sudah punya Harian Suara Karya dapat tambahan tabloid baru Siaga.

Untuk melihat seberapa jauh media-media pers merupakan ‘milik’ suatu partai politik, cukup mudah dan jelas. Selain isian atau sajiannya yang berpihak ke partai bersangkutan juga terteranya nama-nama tokoh partai politik di jajaran pengasuh dan redaksi media tersebut.

Tabloid Demokrat misalnya, selain ada tanda gambar PDI-Perjuangan di huruf ‘O’ dari nama Demokrat di halaman depannya, pada box redaksi tertera nama Muhammad Taufiq Kiemas (alm) sebagai Pemimpin Umum. Selain suami dari Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekrnoputri, Taufiq Kiemas juga salah seorang fungsionaris DPP PDI-Perjuangan.

Simak juga:  Jurnalisme Corong (3) : Jurnalisme Saling Menjatuhkan

Di tabloid Abadi, nama para fungsionaris atau tokoh Partai Bulan Bintang (PBB) terdapat di dalamnya. Seperti Farid Prawiranegara sebagai Pemimpin Umum, Hadi Mustofa Djuraid (Pemimpin Redaksi), dan Ahmad Sumargono (Pemimpin Perusahaan). Sedang nama Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, tertera di dewan redaksi bersama Hartono Mardjono, Anwar Sanusi dan Abdul Qodir Djaelani.

Tabloid Ka’bah juga memasang nama Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dr H Hamzah Haz di jajaran dewan redaksinya. Sejumlah fungsionaris DPP PPP lainnya juga terdapat di jajaran dewan redaksi seperti Dr H AM Saefuddin, Prof Dr Baharuddin Lopa, Prof Dr H Bismar Siregar SH, Djuhad Mahya SH, CN, Drs Chozin Chumaidy, dan Drs Husni Thamrin.

Jika di tabloid Ka’bah nama sejumlah fungsionaris partai tertera di dalamnya, berbeda dengan tabloid Amanat yang merupakan media pers Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Tabloid ini hanya memasang nama Ketua Umum DPP PAN, Prof Dr Amien Rais sebagai Pemimpin Umum.

Demikian pula halnya dengan Harian Duta Masyarakat Baru, nama KH Abdurrahman Wahid yang Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama tertera sebagai Pemimpin Umum, sedang Pemimpin Redaksi dijabat ulama terpandang dari Jawa Tengah KH Mustofa Bisri. Di jajaran dewan ahlinya tertera nama sejumlah fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti Dr Alwi Shihab, Dr Said Agiel Siradj, KH Cholil Bisri, Dr M AS Hikam, KH Hasyim Muzadi, Drs Tolchah Hasan, Matori Abdul Djalil, Muhammad Sobary MA, M Fajrul Fallakh SH dan Muhaimin Iskandar.

Sedangkan di tabloid Siaga, nama fungsionaris Partai Golkar yang cukup vokal kala itu, Eki Syachrudin, tertera sebagai Pemimpin Redaksi. Pemimpin Umum dijabat Mohamad S Hidayat dengan wakilnya, Anthony Zeidra Abidin. Sementara Wakil Pemimpin Redaksi dijabat Ibrahim Ambong. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XVIII: Kembali ke Musyawarah Mufakat

Kita tahu, demokrasi merupakan norma dari barat, dan bangsa kita dijajah oleh bangsa barat. Hanya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.