Selasa , 22 Agustus 2017
Beranda » Humaniora » Jurnalisme Corong (4) : Jurnalisme Mabuk

Jurnalisme Corong (4) : Jurnalisme Mabuk

Keberpihakan media pers terhadap suatu tokoh, kelompok atau partai politik, dapat terbaca secara jelas dari visi, cara, pilihan, gaya dan arah sajian atau tulisan-tulisannya. Akan semakin jelas lagi dari sajian editorialnya. Mungkin tidak berlebihan bila Media Watch ISAI ketika itu sampai pada kesimpulan bahwa majalah D&R berada di dalam barisan pers yang mendukung Megawati Soekarnoputri, karena dalam terbitan No. 51/XXX/2-7 Agustus 1999 misalnya, di kolom Perspektif yang merupakan editorialnya terlihat jelas sikap dukungan itu.

Di dalam Perspektif bertajuk Tantangan Mega itu majalah D&R menulis antara lain sebagai berikut:

Megawati Soekarnoputri, sejauh yang ia pidatokan pekan lalu, memang seorang reformis. Bukann saja sejumlah hal yang selama ini menjadi ciri status quo ia kritik, juga tercermin dari pidato lebih dari satu jam itu bahwa ia siap melakukan koalisi dengan siapa pun asalkan ada dalam satu garis: mendukung reformasi menuju Indonesia Baru.

            Pemimpin macam Mega, tentunya, akan membawa kedamaian di semua sudut Tanah Air. Ia anti kekerasan, karena itu minta agar pemerintah sekarang dengan segera menghentikan kekerasan di mana pun, terutama di Aceh, Ambon dan Irian. Ia siap melaksanakan otonomi sepenuhnya, karena itu ia bilang, “…..saya akan berikan hasil Arun-mu, agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Makkah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab…”

            Ia pun siap mengajukan mantan Presiden Soeharto ke pengadilan. Bukan cuma Soeharto, juga siapa saja, termasuk presiden sekarang dan yang akan datang. Artinya, ia siap menegakkan  hukum dengan segala konsekuensinya. Sebuah good governance dan demokratis terbayang sudah.

Kemudian pada bagian akhir Perspektif itu majalah D&R menyatakan:

Alhasil, adalah ucapan rakyat kecil yang baru bisa mendengarkan pidato Mega di siaran ulang malam harinya. “Baru pidato saja sudah membuat kita tenteram,” katanya. Ini bukan sekadar ucapan. Kata-kata itu juga mengandung harapan bahwa pidato itu tidak hanya berhenti di kata-kata, melainkan juga diwujudkan. Rakyat tahu, sejauh ini memang hanya kata-kata yang diobral tanpa ada realisasinya. Betapa besar harapan digantungkan pada Mega dan PDI-P-nya dan para pendukungnya bila saja nanti ia terpilih menjadi presiden.

 

Bukan Barang Baru

Jurnalisme corong bukan ‘barang baru’. Artinya, bukan bentuknya jurnalisme yang baru muncul di era reformasi ini. Ditilik dari usianya, jurnalisme partisan atau jurnalisme corong sudah berusia lumayan tua. Bahkan di abad ke-19, jurnalisme jenis ini sempat mewabah di Amerika Serikat.

Akan halnya di Indonesia, jurnalisme jenis ini sudah tumbuh di masa sistem Pers Liberal tahun 1950-an dulu. Ini bermula ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada 15 Agustus 1950. Sejak 15 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah kembali menjadi negara kesatuan, pers Indonesia memasuki suatu masa baru yang sebelumnya tidak pernah dialami, yakni masa berlangsungnya sistem Pers Liberal. Sejak tahun 1950 itulah pers Indonesia memasuki masa-masa atau suatu keadaan yang oleh banyak pihak serta tokoh-tokoh pers ketika itu bahkan juga sekarang ini disebut sebagai saat-saat ‘bebas dan leluasa’.

Sistem Pers Liberal yang berkembang di masa-masa itu tidak bisa melepaskan diri dari iklim dan kondisi politik yang sedang berlangsung, terutama seputar persaingan di antara sesama partai politik dalam berebut menanamkan pengaruhnya di masyarakat, maupun demi mencapai tujuan menguasai kekuasaan di dalam pemerintahan.

Sama seperti yang terjadi pada awal era reformasi 1998, di tahun 1950-an itu hampir semua partai politik, terutama partai-partai politik yang berpengaruh memiliki surat kabar atau media pers yang digunakan sebagai corong atau kepanjangan tangan partai politik dalam menyuarakan kepentingan-kepentingannya kepada masyarakat luas.

Dalam kondisi dan situasi negara maupun media pers sedang berusaha keras menapakkan identitas dan jati diri itu, kebebasan yang dimiliki sistem Pers Liberal di tengah-tengah kerasnya persaingan kepentingan antar partai politik tersebut ternyata telah menyeret media pers ke arah terjadinya kerawanan dan kerapuhan persatuan bangsa maupun kestabilan politik. Media-media pers yang menjadi corong partai politik itu lebih dominan membela kepentingan partai politiknya sendiri dibanding dengan kepentingan yang lebih luasdan lebih besar lagi, yakni persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga apa yang terjadi ketika itu adalah suasana saling serang, saling kecam dan saling mencerca satu sama lain.

Kebebasan pers yang ada dan berkembang di awal-awal tahun 1950-an itu ternyata telah ditafsirkan serta diartikan secara tidak tepat oleh media pers, karena kebebasan pers yang ada  dirtikan atau diterjemahkan sebagai kebebasan pers untuk menyuarakan kepentingan partai politik maupun golongan dalam mencapai sasarannya, dan bukan menyuarakan kepentingan lebih luas, kepentingan bangsa dan negara. Terutama sasaran atau tujuan dalam mempengaruhi serta meraih tempat di dalam pemerintahan.

Situasi yang terjadi di tahun 1950-an itu terulang lagi di era reformasi. Sama seperti yang terjadi di tahun 1950-an, di era reformasi masyarakat pers menikmati apa yang disebut kebebasan pers sesungguhnya. Bila sebelumnya di era Orde Baru, kebebasan pers yang ada merupakan kebebasan pers semu, tapi di era reformasi media pers merasakan iklim kebebasan pers yang benar-benar bebas tanpa ada embel-embel ‘bebas dan bertanggungjawab’.

Akan tetapi media pers yang terlanjur lama ‘hidup’ di era Orde Baru, tidak terlalu siap juga menerima kebebasan pers di era reformasi. Akibatnya, di awal-awal reformasi itu media pers seperti dilanda ‘demam kebebasan’. Tak hanya ‘demam’, tapi juga ‘mabuk kebebasan’. Akibatnya yang lebih jauh, tak sedikit media pers yang kemudian mengembangkan ‘jurnalisme mabuk’. Media pers seakan tanpa ada kendali dan rambu-rambu yang menghalangi aktivitasnya.

Media pers ketika itu seakan bebas untuk mencerca, bebas mencemooh, maupun mencaci-maki pihak-pihak yang menjadi ‘lawan politik’, pemerintah bahkan pemimpin-pemimpin bangsa yang semestinya berada dalam posisi dihormati.

Selain itu, akibatnya yang lebih jauh juga, dalam menyampaikan informasi kepada khalayak pembaca, banyak media pers yang terperosok atau terperangkap dengan mengedepankan opini ketimbang fakta. Opini seakan dianggap memiliki nilai yang jauh lebih penting artinmya dibandingkan dengan fakt. Karena dengan mengedepankan opini, maka ‘sasaran tembak’ dari suatu media pers akan lebih mudah mencapai dan menghunjam ke sasaran tujuannya.*** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Cucu Garuda (Bedhol Negoro, 8)

Oleh: Emha Ainun Nadjib Alangkah tak terbatas jumlah fakta kehidupan yang saya tidak tahu. Saya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *