Selasa , 22 Agustus 2017
Beranda » Pendidikan » Seputar Jurnalisme (5) : Jurnalisme Kompromis Sempat Jadi Pilihan

Seputar Jurnalisme (5) : Jurnalisme Kompromis Sempat Jadi Pilihan

DEMIKIANLAH, Dorinda Elliott yang wartawati Newsweek dan Bengt Norborg wartawan dari Sveriges Television (Televisi Swedia) memang layak bertanya seperti itu, karena mereka melihat ada yang berbeda dengan warna jurnalisme yang berlaku di Indonesia selama era Orde Baru itu. Dorinda Elliott mungkin melihat ada yang berbeda pada gaya jurnalisme di koran Yogya Post. Sedangkan wartawan dari Sveriges Television barangkali tergoda dengan apa yang dilaporkan atau ditulis Dorinda Elliott di medianya, sehingga kemudian berupaya membuktikan kebenaran itu.

Di era Orde Baru, media pers memang harus ekstra hati-hati menjaga dirinya dari ancaman breidel. Sehingga untuk menghindari malapetaka breidel itu datang, media pers pun kemudian berupaya mencari langkah-langkah alternatifnya. Pilihannya adalah mengembangkan jurnalisme yang bersifat kompromis. Akan tetapi yang terjadi kemudian, jurnalisme kompromis ini berkembang menjadi ‘jurnalisme ragu’. Jurnalisme ini adalah jurnalisme yang ragu-ragu dalam bersikap dalam bersikap dan berpendapat. Meskipun data, fakta dan kebenaran sudah cukup akurat di tangan, namun keraguan telah mengalahkan semuanya. Keraguan telah membuat pers pasrah dengan apa yang terjadi. Keraguan telah membunuh sikap kritis, telah membuat pers menjadi mandul, dan tak berdaya. Akibatnya pers pun terperosok ke berita-berita yang eufemisme.

Ketika ada yang berupaya meninggalkan ‘jurnalisme ragu’ atau jurnalisme kompromis itu, akibatnya sudah bisa ditebak. Breidel. Inilah yang terjadi pada tiga media pers yakni majalah berita mingguan Tempo, Editor dan tabloid Detik. Menteri Penerangan kala itu, Harmoko, mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) ketiga media itu pada Selasa, 21 Juni 1994. Ini artinya hak hidup ketiga media pers itu telah dicabut oleh pemerintah.

Sebelumnya tidak ada yang berani melawan terhadap hukuman breidel yang dijatuhkan pemerintah sekali pun tindakan itu sesungguhnya bertentangan dengan UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. Pasal 4 UU No 21/1982 itu menyebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan. Tetapi, Tempo tidak. Tempo mencoba melawannya. Tempo berupaya membangun serta membangkitkan semangat perlawanan dengan menggugat Menteri Penerangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Masyarakat pers sempat terkejut ketika di PTUN Jakarta, Hakim Benjamin Mangkoedilaga SH mengabulkan gugatan Goenawan Mohamad atau Tempo tersebut, dan memutuskan pembatalan SIUPP majalah Tempo itu tidak sah. Tapi Menteri Penerangan tidak mau dipermalukan begitu saja. Ia tidk mau berhenti sampai di situ. Menpen mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Di tingkat banding, putusannya sudah bisa diraba sebelumnya. Kekuasaan pasti akan mengalahkan perlawanan itu. Demikianlah yang terjadi, di tingkat banding putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Goenawan Mohamad atau Tempo itu dibatalkan. Pengadilan banding mengabulkan banding Menteri Penerangan dan menyatakan putusan pembatalan SIUPP Tempo itu sah. Pupuslah perlawanan untuk keluar dari cengkeraman penyakit ‘jurnalisme ragu’, karena ternyata kekuasaan masih terlalu kuat untuk dilawan dan dikalahkan.

Penyakit ‘jurnalisme ragu’ terus bertahan. Ketika aksi-aksi tuntutan reformasi meruak, pers mencoba bangkit dan menggeliat untuk lepas dari jeruji-jeruji ‘jurnalisme ragu’ tersebut. Tetapi hasilnya masih belumj memuaskan. Bakteri ‘jurnalisme ragu’ itu ternyata masih kuat mencengkeram. Pers masih tetap dihantui ketakutan akan jatuhnya ‘palu godam’ dari pemerintah bila mencoba bersikap kritis dan ‘galak’ seirama  dengan maraknya aksi tuntutan reformasi yang dilakukan mahasiswa.

 

Setelah Mei 1998

Tetapi mendadak suatu peristiwa penting besar terjadi. Di luar dugaan dan  di luar perhitungan siapa pun, termasuk pers nasional, Presiden Soeharto pada Kamis pagi 21 Mei 1998 membuat keputusan mengejutkan, berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan bersejarah mundur dari kursi kepresidenan itu dinyatakan HM Soeharto di Istana Negara. Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie disumpah untuk menduduki jabatan presiden.

Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden ternyata telah membawa perubahan besar dan drastis bagi perilaku serta sikap pers nasional. Peristiwa itu seakan telah menjadi obat mujarab bagi pers nasional untuk sembuh dari penyakit ‘jurnalisme ragu’. Sikap ragu mulai terkikis dan perlahan-lahan rasa percaya diri pers mulai tumbuh kembali. Perasaan takut yang selama bertahun-tahun mencekam berangsur-angsur mulai menghilang.

Lengsernya HM Soeharto dari jabatan presiden telah dipandang oleh banyak pihak sebagai berakhirnya kekuasaan rezin Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Dan, selama sekitar 25 tahun berada dalam ‘dekapan’ kekuasaan Orde Baru tersebut, pers nasional mengidap penyakit ‘jurnalisme ragu’.

Munculnya pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie telah membawa suasana baru, suasana yang lebih segar dibanding sebelumnya. Meskipun pemerintahannya melalui Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk sehari setelah mundurnya Pak Harto itu masih dituding sebagai sisa-sisa Orde Baru, tapi Habibie telah membangun iklim demokrasi dan keterbukaan yang menggembirakan banyak pihak.*** (Sutirman Eka Ardhana/bersambung)

Lihat Juga

Mencari dan Membangun Ide Penulisan

IDE merupakan ‘senjata utama’ bagi wartawan (jurnalis), dan juga penulis, baik itu penulis fiksi maupun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *