Selasa , 21 November 2017
Beranda » Pariwisata » Diskusi Kebangsaan VI: Jejak Kebangsaan dalam Pariwisata
Herman Tony

Diskusi Kebangsaan VI: Jejak Kebangsaan dalam Pariwisata

Oleh: Herman Tony (Wakil Ketua PHRI-DIY)

Saya memberi judul makalah ini dengan tema Jelajah Jejak Pariwisata. Jejak kebangsaan dalam pariwisata. Dari sini kita bisa melihat hotel Indonesia, hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta dan diresmikan oleh Presiden Sukarno 5 Agustus 1962. Saya tidak tahu masih ada mahasiswa yang tahu tidak masalah ini. Kalau di Jogja itu Ambarrukmo, tetapi sekarang tidak ada bekasnya, sudah menjadi mall modern dan kemudian menjadi Royal Ambarrukmo Palace, yang tersisa  hanya ada joglo kecil yang masih dipertahankan di situ.

Lalu yang kedua saya temukan gambar Sarinah . Bukan Sarinahnya yang saya mau soroti tetapi apa yang disampaikan oleh Bung Karno, pendirian departemen store Sarinah juga dilandasi keberpihakan Sukarno yang boleh impor hanya 40%, tidak boleh lebih, sebanyak 60% harus barang kita sendiri “ Juallah di situ, kerupuk udang, potlot bikinan kita sendiri”. Pertanyaannya bagaimana membangun mall dan hotel harus ada aturan yang tegas, dengan syarat yang mendahulukan hasil bumi dan barang dari dalam negeri. Hal ini dilandasi karena DIY sudah banyak mall.

Kita bisa belajar dari mall-mall sebelumnya, kita harus berkomitmen, mengakomodir produk lokal dan ini perlu ada pengawas yang mempunyai ketegasan dalam komitmen itu. Tetapi yang terjadi, malah sebaliknya produk-produk lokal mau masuk mall banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan masalah persyaratannya, siapa dinas yang memberdayakan mereka supaya produknya bisa diterima di pasar. Hal itu selaras dengan semangat keberpihakan kepada kerakyatan. Saya mau menyampaikan 4 point ini, idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dibahas sangat mendalam, sangat luas oleh Pak Ardhika tadi, begitu juga idealisme pariwisata, semua bersumber pada UU Kepariwisataan yang baru nomer 10 tahun 2009.

Kemudian kontribusi pariwisata, kami sebagai praktisi hanya senang melihat output tahun ini wisman wisnu tercapai berapa ya. Di kepala kita baik stakeholders pariwisata baik di pemerintahan atau di swasta sudah dicekoki hal ini, . Pada tahun 2019 sudah harus mampu mendatangkan 20 juta wisman. Sementara Joglosemar  diberi target 2 juta, Joglosemar adalah Jogja-Solo-Semarang. Sementara. Jogja sendiri itu dibuat pusing. Dari 2 juta itu Yogyakarta mau mengambil berapa?

Di bidang, idealisme mungkin diinilah yang harus dihadapi perhotelan di DIY.  Kita atau PHRI DIY sebenarnya kita mempunya potensi sangat besar. Bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa dengan beragam peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya. Secara lebih rinci ada 17.000 pulau, 6.000 di antara berpenghuni. Berarti masih lebih 10.000 belum ada penghuninya. Jangan sampai nanti dicuri orang. Kalau ada kunjungan wisata paling tidak orang tahu itu milik kita. Luas daratan 1,9 juta km persegi dan 3,1 juta kilometer persegi luas perairan. Jadi kita negara itu disebut nusantara. Ada 1.340 kelompok etnik atau suku bangsa dan 583 bahasa dan dialek seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Idham mengenai bahasa tadi. Sebenarnya semua insan pariwisata beraktivitas dengan dasar UU Pariwisata, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Kami orang praktisi senang melihat output, lalu kadangkala mengabaikan input. Atau lebih konkritnya kalau di hotel baru memperhatikan input kalau sudah komplain dari tamu. Bagaimana hal itu terjadi, mengapa tamu komplain, misalnya kamarnya kotor. Kalau kamarnya kotor yang ditanya house keepingnya . Padahaln House Keeping sudah bekerja selaras dengan SOP.

Inilah keunggulan kita, Dari data yang tidak terlalu baru 2013 kita mendatangkan 8,8 juta wisatawan Mancanegara. Tahun 2016 kemarin sudah menembus angka 10 juta,. Pariwisata menyumbang 4% PDB nasional. Ini berarti rangking 4. Dengan begitu penerimaan devisa 10 milyar berarti  membuka lapangan kerja bagi 10,13 juta tenaga kerja langsung dan tak langsung. Hal itu tadi karena multi player effect dari kegiatan kepariwisataan. Nilai investasi sebesar 603 juta US dollar.

Lanjut, dari data yang lebih detail, saya mau langsung ke permasalahan di bagian terakhir  yakni  bagian keempat, permasalahan pariwisata. Target kita semua sudah tahu, yakni destinasi Desa Wisata. Saya menyebut permasalahan sebenarnya banyak hal yang belum seluruhnya terpenuhi di dalam praktik-praktik kegiatan kepariwisataan. CBT atau community base tourism, meski sudah disinggung oleh Pak Joko Wiyono, misalnya 10 prinsip CBT. Dari 10 itu masih banyak PR bagi kita semuanya menyangkut stake-holders pariwisata, apakah itu di pemerintahan atau di swasta. Untuk konteks Yogyakarta baru-baru ini mengadakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat dari 20 desa wisata di DIY. Mereka memberikan berbagai hal materi tentang bagaimana manajemen menerima tamu, lalu soal  pelayanan dan lain sebagainya. Hal ini diberikan karena  masih diabaikan. Apalagi tentang hal hal yang berkaitan dengan soal menjaga lingkungan.

Saya beberapa bulan lalu ikut tim yuri pokdarwis yang diadakan oleh Dinas Pariwisata DIY, saya tertarik mengamati desa wisata dekat di daerah Turi. Mereka  sudah mengutip kontribusi pemeliharaan lingkungan kepada setiap wisatawan. Jadi ketika para wisatawan menginap di desa wisata itu, sekian persen dari harga kamar, itu untuk disisihkan untuk pemeliharaan pelestarian lingkungan. Ini sesuatu yang patut dicontoh oleh desa wisata yang lain. Apalagi banyak di wilayah kita di DIY, banyak wisata pedesaan itu berbasis pertanian, atau lingkungan dan sebagainya. Jangan sampai kita begitu mengeksploitasi apa yang ada, lalu lupa untuk merawat dan melestasrikannya.

Good Tourism Governance, ini juga masih menjadi pemikiran bersama. Mungkin akan lebih jelas diterangkan contoh kasusnya. Sebagaimana telah disebut oleh Pak Ardhika, yakni bersikap adil, akuntabilitas, bertanggung jawab sebagaimana terjadi di wilayah yang disebut sebagai green tourism .

Saya ingin menyampaikan di wilayah DIY ada banyak International Change salah satunya adalah Acor.  Acor itu punya visi green tourism. Jadi tiap hotel yang berada di payung Acor kalau di sini kita sebutkan ada Novotel, Mercury, ada Ibis, Style, mereka di bawah payung manajemen Acor. Mereka sangat memperhatikan apa yang disebut green tourism.

Langsung saja ke kasus, apa yang sudah disinggung oleh Pak Joko. Contoh kasus di sini kita ambil RPJP DIY 2005 sampai 2025. Sebenarnya RPJP ini disusun mengacu RPJM Nasional. Tetap ada muncul secara berkesinambungan, kemandirian, kesejahteraan rakyat, bagaimana implementasinya. Dalam RPJD DIY itu disebutkan bahwa destinasi DIY akan menjadi destinasi terkemuka di Asia. Diharapkan akan ada banyak kunjungan wisatawan asing diprediksikan tahun 2019 ada 15.000, ha dibutuhkan 15.000 kamar, kenyataannya hari ini baru tahun 2017 kita sudah punya kamar sejumlah 20.000 lebih. Padahal 2017 ke 2019 itu masih 2 tahun. Ini artinya ketersediaan kamar sudah overload. Hal ini tentu ada dampaknya.

Kita sudah kerap membaca berita, 5 atau 4 tahun terakhir, banyak muncul protes-protes dari warga masyarakat. Saya pernah menyampaikan ini ketika diundang oleh komisi kebudayaan DIY, dibawah Pak Achmad Zubair. Ini yang dikhawatirkan. Kalau melihat potret hotel yang ada, perkembangan dalam satu tahun terakhir,  hotel bintang yang semula hanya ada 54 menjadi 62. Tetapi posisi hari ini hotel bintang sudah menembus angka 100. Saya sendiri sebagai pengurus PHRI sering tidak tahu hotel baru muncul di mana. Biasa kalau pertemuan anggota PHRI yang rutin dilaksanakan, begitu jabat tangan lihat muka baru, ini GM baru ya, hotelnya di mana. Mungkin itu pengalaman sehari-hari kita. Ini kutipan-kutipan dari koran, yang aneh, ada contoh hotel Ariyuka, hotel non-bintang, harganya 450 sampai dengan 650 ribu. Sementara hotel bintangnya itu lebih murah daripada hotel non-bintang. Jadi aneh. Ini terjadi persis di samping hotel saya, ada masyarakat menolak, pembangunan hotel Baleningrat. Tapi begitu menolak, kira-kira sebulan yang lalu ada sosialisasi dari pihak mereka ganti nama . Semula mau bangun 7 lantai, akhirnya kesepakatan warga, tidak boleh, hanya diizinkan 3 lantai.

Saya pernah bersilang pendapat dimuat oleh wartawan, ketika saya diminta DPRD DIY, berbicara bagaimana sebenarnya kondisi perhotelan di Jogja. Saya sampaikan apa adanya. Saya sebagai praktisi menolak hotel baru, karena data kita menunjukkan pertumbuhan wisatawan, apalagi wisatawan asing itu sangat landai, sementara pertumbuhan kamar menjulang tinggi. Dampaknya sudah jelas, terjadi kondisi bisnis yang tidak sehat. Yang senang mungkin konsumen ya, karena dapat harga kamar yang murah. Tapi apakah dapat fasilitas atau pelayanan yang bagus, itu tanda tanya, bagi saya.

Lihat Juga

Pelayanan dan Menu Masakan Diutamakan Hotel Cakra Kusuma

Advertorial SELAIN pelayanan kepada tamu yang ramah dan santun, masalah menu masakan yang menarik dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *