Warta Kebangsaan Nusantara dan Dunia
BANTUL, WARTA KEBANGSAAN – Negara dan bangsa ini memerlukan kedaulatan pangan, dan bukan hanya sebatas ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya mementingkan tentang ketersediaan pangan, tanpa memikirkan bagaimana proses pengadaannya. Sementara kedaulatan pangan, adalah di mana suatu negara atau suatu bangsa berdaulat dalam menentukan ketersediaan pangan secara mandiri tanpa memiliki ketergantungan dengan negara atau pihak lain.
Pendapat atau pandangan ini mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan yang diselenggarakan Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta, di Rumah Budaya Tembi, Bantul, Yogyakarta, Selasa (24/1). Diskusi Kebangsaan yang mengangkat tema “Kebangsaan dalam Kedaulatan Pangan” ini menghadirkan tiga pembicara dan dua pembahas. Ketiga pembicara terdiri Drs HM Idhan Samawi (anggota DPR RI), Prof Dr Eni Hermayani MSc (Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM), dan Prof Dr Umar Santoso MSC (Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM). Sedang pembahas Prof Dr Mochammad Maksum Machfoedz (Guru Besar Sosial Ekonomi Agro Industri Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan Rektor UNU) serta Dr Ir Siti Syamsiar MS (anggota Pokja Ahli Ketahanan Pangan DIY dan dosen Fakultas Pertanian UPN).
Masalah pentingnya kedaulatan pangan itu dilontarkan Drs HM Idham Samawi. Menurutnya, selama ini yang selalu dikedepankan itu perihal ketahanan pangan saja, sementara kedaulatan pangan seakan terabaikan. Para pengambil kebijakan yang berhubungan dengan pangan, seakan sibuk memenuhi ketahanan pangan dengan sasaran utama memenuhi kesediaan akan pangan, tanpa melihat dari mana pangan itu berasal. Dalam konsep ketahanan pangan, yang penting pangan tercukupi, walaupun harus didatangkan dari luar atau diimpor dari negara lain.
Padahal, menurut anggota Komisi II DPR RI yang pernah menjadi Bupati Bantul dua periode ini, kedaulatan pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan ketahanan pangan. Karena kedaulatan pangan merupakan langkah atau kebijakan untuk mewujudkan sumber pangan secara mandiri, tanpa harus tergantung dengan pihak atau negara lain. Untuk itu negara perlu melakukan langkah-langkah jelas dan tegas dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi pangan rakyat dengan mewujudkan kedaulatan pangan.
Sawah-sawah Baru
Idham Samawi memandang, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah dalam mewujudkan kedaulatan pangan itu, di antaranya dengan meningkatkan produksi pertanian atau produksi pangan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian, dengan membuat areal sawah-sawah baru.
Untuk membuat areal persawahan baru itu, Idham Samawi melontarkan gagasan, perlunya pemerintah mengajak atau meminta perusahaan-perusahaan negara turut serta di dalamnya. “Jangan ditangani sendiri. Tapi pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki bisa langsung menunjuk BUMN-BUMN untuk membantu pemerintah membuat areal persawahan baru itu. Misalnya Pertamina, BRI atau BNI dan perusahaan-perusahaan milik negara lainnya, diberi tugas atau kewajiban untuk ikut terlibat dalam pembangunan di sektor petanian dan pangan dengan membuat areal-areal persawahan baru. Kalau ini bisa dilaksanakan, produksi beras di tanah air pasti akan meningkat, dan keperluan beras akan mencukupi, sehingga tak perlu impor dari luar lagi,” ujarnya.
Diskusi Kebangsaan bertema “Kebangsaan dalam Kedaulatan Pangan” ini merupakan diskusi kebangsaan pertama yang diselenggarakan PWS melalui Perwara Wredhatama (Perkumpulan Wartawan Wredhatama). Diskusi kebangsaan ini direncanakan PWS akan berlangsung selama 12 kali, dengan beragam tema. Diskusi Kebangsaan berikutnya direncanakan Februari mendatang dengan tema “Kebangsaan dalam Media Massa”.
