Rabu , 17 Januari 2018
Beranda » Humaniora » Alimatul Qibtiyah M.Si., M.A., Ph.D: Dalam Kepemimpinan, Wanita dan Laki-laki Punya Hak sama
Alimatul Qibtiyah M.Si., M.A., Ph.D. (ft. umy.ac.id)

Alimatul Qibtiyah M.Si., M.A., Ph.D: Dalam Kepemimpinan, Wanita dan Laki-laki Punya Hak sama

KEPEMIMPINAN wanita, hingga hari ini masih saja sering diperdebatkan atau bahkan dipersoalkan. Padahal, semestinya hal seperti itu tak perlu lagi terjadi, karena faktanya sudah banyak wanita di negeri ini yang menduduki tampuk pimpinan, baik di pemerintahan, organisasi, partai-partai politik, perusahaan, dan lain-lain. Tak sedikit wanita yang jadi Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kapolres, dan beragam jabatan lainnya lagi. Banyak aktivis organisasi wanita yang merasa gerah dengan kondisi semacam itu.

Alimatul Qibtiyah MSi, MA, Ph.D, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiyah(LPP PPA) yang juga Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, termasuk salah seorang yang gerah dan tak nyaman dengan masih saja ada pihak-pihak yang mempersoalkan perihal kepemimpinan wanita tersebut.

Dalam suatu kesempatan seminar tentang Strategic Gender Management di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beberapa waktu lalu, Alimatul Qibtiyah menegaskan, wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan.

Ketika berbicara tentang “Straregic Gender Management (SGM) and the Promotion of Female Leadership in the Science System“, Alimatul menjelaskan, dalam ilmu feminisme, teori dibedakan menjadi dua. Pertama, moderate atau different theory yang menyebutkan bahwa laki-laki dan wanita adalah setara tapi berbeda. Dan, perbedaan tersebut bukan berarti satu pihak melebihi pihak lainnya. Dalam ide ini cenderung untuk mempertahankan peran gender secara tradisional.

“Sedangkan teori kedua adalah progressive atau sameness theory yang menyebutkan  bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak yang setara dalam hal apa pun, karena pada dasarnya untuk mencapai suatu posisi tertentu, seseorang dinilai dari kecakapannya bukan dari jenis kelaminnya,” jelasnya.

 

Sejumlah Tantangan

Berbicara tentang Strategic Gender Management (SGM), seperti dikutip www.umy.ac.id, Alimatul mengemukakan SGM sendiri merupakan pendekatan menuju posisi dinamis dan pertahanan diri dalam keseimbangan organisasi, dengan tanpa mengindahkan gender untuk menentukan pekerjaan dan promosi.

Menurutnya, bangsa ini membutuhkan SGM, karena selain lebih dinamis, juga akan dapat menciptakan kesempatan baru, dibandingkan hanya membela teori lama. Sebagai hasilnya, organisasi atau perusahaan yang menggunakan SGM akan lebih menunjukkan performa lebih baik dibanding yang tetap bertahan pada tradisi lama.

Tapi ia mengakui, SGM juga mempunyai beberapa tantangan tersendiri. Tantangan yang dimaksud antara lain penolakan atau deprioritasi, perubahan yang berjalan lambat, dan tantangan dalam merealisasikannya.

Menurutnya, deprioritasi adalah ketika wanita memiliki masalah, mereka tidak pernah melakukan komplain, karena terkadang isu atas masalah mereka merupakan isu yang minor. Sehingga dalam kasus tersebut, permasalahan wanita harus dideprioritasikan.

Sedang tantangan kedua dalam memberlakukan SGM adalah perubahan yang akan terjadi lambat. Hal ini karena mungkin hanya sedikit laki-laki yang mau memahami perempuan. Dan laki-laki tahu bahwa mereka memiliki dominasi yang lebih dan mereka tidak akan secara mudah menyerahkannya.

Namun, Alimatul yang juga aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga mengingatkan, kesetaraan gender yang dimaksud bukan berarti wanita harus melebihi derajat kaum laki-laki. Jika hal ini terjadi, akan membawa akibat buruk tersendiri.

“Seperti kasusnya di Finlandia, di sana tidak ada pembahasan terkait kesetaraan gender bagi wanita. Karena di Finlandia, kebanyakan wanita lebih unggul dari laki-laki, yang menjadikan laki-laki banyak yang bertugas menjadi house husband (bapak rumah tangga). Dan hal tersebut membawa dampak buruk tersendiri, dan jangan sampai di Indonesia juga terjadi hal tersebut,” ujarnya di depan forum Seminar Alumni German Academic Exchange Service tersebut.

 

Seharusnya Tak Masalah

Selain di forum seminar tentang Strategic Gender Management, jauh-jauh hari sebelumnya, tepatnya pada 25 Februari 2015 ia telah berbicara lugas tentang kepemimpinan wanita atau kepemimpinan perempuan itu di dalam artikelnya di surat kabar Kedaulatan Rakyat.

Di dalam artikelnya itu Alimatul Qibtiyah menyatakan, munculnya polemik tentang kepemimpinan perempuan yang belum sepenuhnya diterima masyarakat itu disebabkan karena adanya kepentingan politik, keyakinan dan budaya yang masih melekat di masyarakat. Padahal jika mengacu pada perundang-undangan di Indonesia baik UUD 1945 pasal 27, UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri No 15/2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, menunjukkan bahwa Indonesia tidak ada masalah dengan kesetaraan jender termasuk kepemimpinan perempuan.

Dikatakannya juga, terkait dengan alasan budaya, dalam sejarah, perubahan budaya itu dapat diterima oleh masyarakat asal membawa kemaslahatan. Walaupun memang terkadang membutuhkan waktu yang lama, apalagi jika isu yang diubah menyangkut masalah keyakinan.

Ia mempertanyakan, apa sebenarnya rasionalitas masyarakat tidak dapat menerima perempuan pemimpin? Padahal sejarah membuktikan bahwa Aceh pernah dipimpin oleh empat Ratu (1641-1699), di Ternate ada Ratu Siti Aisyah We Tenriolle (1856) dan di Minangkabau dengan Bundo Kandung yang mempunyai kemampuan intelektual dan kearifan yang luar biasa. *** (Sutirman Eka Ardhana)

Lihat Juga

Mengenang Perjuangan Jenderal Besar TNI Soeharto di Museum HM Soeharto

BANGSA yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Terkait dengan itu maka keluarga besar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *