Minggu , 21 Oktober 2018
Beranda » Peristiwa » Catatan Hasil Diskusi Kebangsaan dan Kedaulatan Pangan Dilaksanakan Tanggal 24 Januari 2017
Drs HM Idham Samawi, anggota DPR RI, ketika berbicara fi Diskusi Kebangsaan. (foto: ist)

Catatan Hasil Diskusi Kebangsaan dan Kedaulatan Pangan Dilaksanakan Tanggal 24 Januari 2017

Catatan Hasil Diskusi Kebangsaan dan Kedaulatan Pangan
Dilaksanakan Tanggal  24 Januari 2017
Di Rumah Budaya Tembi Bantul, Yogyakarta.
 

  1. Pengantar
  1. Disadari oleh penyelenggara diskusi bahwa tema yang diambilmenyangkut hal yang sangat strategis, tapi memiliki aspek yang luas sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dilain pihak terdapat sejumlah keterbatasan seperti waktu diskusi, keterbatasanmendapatkan nara sumber yang memahami permasalahan secara komprehensif terutama yang mewakili pemerintah, dan peserta diskusi yangberagam pengetahuannya dan lain sebagainya. Namun demikian dalam catatan (risalah)diskusi ini diusahakan dibuat rumusan yangdapat mengurai dan mengidentifikasi masalah secara jelas danlengkap. Diskusi dilenggarakan oleh Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta yang rencananya akan diselenggarakan tiap bulan dengan tema yang berbeda.
  2. Untuk diskusi tanggal 24 Januari 2017,penyelenggara mengambil tema Kebangsaan dan Kedaulatan Pangan. Yang muncul dalam pembahasan umumnya adalah hal-hal praktis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut petani dan pertanian yang menurut pendapat peserta diskusi kebijakannya tidak atau kurang pro pada petani dan pertanian.Oleh karena itu agar rumusannya tidak bias, maka penyelenggra diskusi berusaha mempelajari seluruh naskah yang masuk dan mengkonfirmasikannya kepada nara sumber yang kompeten.
  3. Masalah utama dalam kebangsaan dan kedaulatan pangan dapat dirumuskansecara sederhana bahwa dalam pembangunan yang dijalankan selama ini,hasilnya belum dapat “memerdekakan petani dan pertanian”. Oleh karena itu catatan diskusi ini dibagi menjadi  2 bagian yaitu yang bersifat umum yang merupakan penyebab kegagalan kita dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani dan pertaniandan bagian lainnya yang menyangkut kebijakan yang dinilai oleh peserta diskusi tidak atau kurang pro kepada petani dan pertanian.

 

  1. Catatan Umum.

 

  1. Persoalan utamanya kita belum menemukan “model/sistem pembangunan” yang cocok dengan masalah yang kita hadapi.

 

Terdapat lima gelombang pemikiran model atau sistem pembangunan yang mempengaruhi cara membangun suatu bangsa di dunia. Pertama,teori modernisasi yang muncul pada tahun 1950-an yaitu pada saat Amerika Serikat menjadi negara adidaya. Teori ini “katanya”dikembangkan untuk memodernisasi dunia ketiga yang baru merdeka tetapi ternyata gagal.Kedua, teori dependensi berakar dari dunia ketiga sebagai jawaban atas kegagalan pembangunan (industrialisasi) di Amerika Latin tahun 1960-an. Teori dependensi ini tetap saja melihat dari kepentingan negara maju.

 

Ketiga, teori sistem dunia yang hadir pada tahun 1970-an setelah terjadi industrialisasi di Asia Timur (sebelum China/Tiongkok bangkit). Teori sistem dunia juga disebut “Teori Ekonomi Kapitalis Dunia” yang sudah barang tentu untuk mengamankan negara industri untuk memperoleh bahan baku, termasuk energi dan juga mengamankan pasar.Teori sistem kapitalis dunia dengan “mantra” globalisasi merasuki pikiran negara berkembang akhir 1980-an, termasuk Indonesia yang terseret pada gelombang globalisasi tersebut, namun berakhir dengan gagalnya Presiden Soeharto membawa pembangunan kita mencapai tinggal landas menjadi negara industri maju.

 

Keempat, bangkitnya negara kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan South Afrika) setelah tahun 2000-an dengan pendekatan pembangunan yang berbeda. Banyak negara melakukan pembangunan lewat terobosan yang dapat memecahkan kebuntuan dalam pembangunan yang umumnya melalui instrumen korporasi dinegara yang bersangkutan dan yang lebih spesifik lagi melalui BUMN seperti yang terjadi di Singapura dan Tiongkok.

Contoh lainKorea Selatan yang keadaan ekonomiya hampir mirip dengan Indonesia pada tahun 1950-an, tetapi sekarang melalui korporasinya sudah menjadi negara industri yang bersaing di era globalisasi dengan ditopang oleh pertanian mereka. Malaysia berusaha menyelesaikan ketimpangan antara pribumi dan non pribumi dulu, kemudiandibawah Mahathir Mohammad melalui program Malaysia Incoporatedsekarang sudah selangkah lebih maju dibanding Indonesia. Untuk menyamai kemajuaan seperti yang dicapai Malaysia saja, kita perlu waktu 30 tahun untuk mengejarnya.

Sedanguntuk Indonesia, ternyata  kita masih tertatih-tatih untuk mengejar ketertinggalan, malahan yang terjadiadalah deindustrialisasi serta keadaan pertanian kita juga semakin terpinggirkan.Kelebihan tenaga kerja di pertanian yang sebelumnya diharapkan dapat diserap oleh sektor industri, tetapi terpelanting kesektor jasa (informal), mereka berpindah ke kota-kota besar.Namun nasibnya di kejar-kejar Satpol PP dengan alasan demi ketertiban kota.

 

Kelima, dengan meredupnya negara maju akibat krisis yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2008 dan menyusul Eropa  tahun 2012, ternyata membuat industri mereka yang dulu dibanggakan tapi sekarang banyak yang bangkrut dan menimbulkan pengganguran. Dengan kemenangan Donald Trump menjadi presiden AS yang ke 45 dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa diperkirakan akan menimbulkan “gelombang baru” yang dapat menyeret negara kita lagi karena kita belum memiliki sistem pembangunan yang tepat yang menjadi acuan dan diikuti oleh presiden satu ke presiden lainnya.

Agar kita tidak terombang-ambing dalam gelombang pertarungan ideologi pembanguan dunia, maka perlu pemimpin  yang bisa membaca masalah yang kita hadapi dan mampu menjebol keterpasungan kita dalam membangun bangsa dan mampu memformulasikan dalam flatform baru (paradigma baru), seperti yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad denganMalaysia Incoporateddan Presiden Brazil Lula da Silva yang menerapkan konsep jalan tengah bercirikan kerakyatan(cooperative and competitive). Umumnya mereka menggunakan instrumen korporasi yang ada di negaranya untuk membangun bangsanya

 

  1. Persoalan selanjutnya kita juga tidak menyadari dan mengakui kelemahan kita terutama yang menyangkut ciri negatif manusia Indonesia.

 

Penelitian Ali Akbar (2011), seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya UI,  menyimpulkan bahwa manusia itu di mana pun memiliki ciri negatif dan positif, hanya manusia Indonesia memiliki 90 persen ciri negatif dan yang positif  hanya 10 persen. Adapun ciri manusia Indonesia sesuai  dengan hasil penelitian tahun  2000-2010, yaitu: ramah, malas, tidak disiplin, korup, emosional, individualis, suka meniru, rendah diri, boros, percaya takhyul, bodoh, pengoceh, munafik, sombong, kreatif. Ciri buruk itu menurut konsep kebudayaan akan diturunkan kepada generasi berikutnya, hal ini terbukti ketika sifat buruk tersebut dilontarkan oleh Muchtar Lubis (1977) dalam buku “Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggung Jawaban”, ternyata pada saat diteliti oleh Ali Akbar ternyata ciri-ciri tersebut masih melekat.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memperoleh derajat dan predikat bangsa yang dipandang maju serta berhasil dalam membangun harkat dan martabat bangsa, kita harus belajar dari sifat-sifat baik misalnya dari bangsa Jepang dan Korea.Bangsa-bangsa tersebut terkenal tertib, disiplin, kerja keras, hidup hemat, tak mudah putus asa dan mengeluh, taat pada peraturan dan tegas dalam penegakan hukum, tidak suka menyalahkan orang lain, dan jeli mengambil peluang pasar.Bangsa Jepang dan Korea terkenal memiliki etos kerja tinggi.

Mungkin kita mulai dulu dari yang dianggap remeh yaitu urusan tertib dan disiplin berlalu-lintas ditambah belajar budaya antri.Untuk diketahui bahwa budaya buruk berlalu lintas dan budaya nrabas tidak mau antri dapat diturunkan kepada generasi berikutnya, untuk itu tidakboleh patah semangat kalau keberhasilannya memerlukan waktu lama. Memang “operasi saber pungli” itu penting, tetapi apabila tidak dibarengi dengan budaya tertib dan disiplin serta membuat sistem yang transparan mungkin hasil operasi akan kurang efektif. Operasi pemberantan pungli pernah dilakukan pada jaman Orde Baru, namun karena yang diberantas punglinya bukan ciri manusia Indonesia yang buruk sebagaimana hasil penelitian Ali Akbar, maka pungli ternyata kambuh lagi.

 

  1. Persoalan lain yaitu kelemahan cara pandang kita yang tidak pro petani dan pertanian.

 

Kita perlu mengubah tradisi berpikir kita yaitu pertanian dan petani harus menjadi prioritas utama, sehingga tidak menjadi institusi yang terpinggirkan.Perubahan paradigma berpikir ini harus menyangkut suprastruktur berupa UU yang propetani dan pertanian, kemudian struktur atau kelembagaan yang menjamin kelangsungan pertanian dan melindungi petani, dan penyediaan infrastrukur yang berorientasi untuk mengembangkan pertanian. Adalah suatu keniscayaan, suatu negara dengan penduduk banyak akan menjadi maju, tetapi tidak didukung ketahanan pangan yang kuat. Negara akan memiliki ketahanan pangan kuat apabila didukung pertanian yang tangguh.

 

Perlunya perubahan cara pandang bahwa petani dan pertanian itu penting sedangkan pihak lain berkepentingan harus benar-benar dilaksanakan secara sadar dan tulus, bukan hanya ”basa-basi” saja. Selain itu juga perlu gerakan perubahan paradigma tentang ”puting the farmer first”. Dalam hal ini pemerintah harus memahami tugas pokoknya, yaitu ”nguwongke (menghargai), ngayemi (memberikan rasa tenteram), ngayomi (melindungi) dan ngayani (membuat kaya)” petani.Dengan demikian pemerintah itu harus menghargai petani sebagai orang penting yang bertabat mulia, memberikan/menjamin ketenteraman, melindungi dan mensejahterakan (membuat kaya) dengan berbagai tindakan nyata.

Selanjutnya bagaimana melaksanakannya?Tugas negara/pemerintah adalah pertama membuat regulasi, kedua melakukan intervensi dan ketiga memberikan subsidi kepada petani dan pertanian. Sedang dari pihak petani yang belum kita dipahami secara baik bahwa mereka memiliki faktor produksi waktu dan dan tenaga yang sangat berharga untuk dioptimalkan. Yang menjadi persoalan adalah apakah regulasi yang ada sudah tepat, apakah intervensinya sudah optimal dan apakah subsidinya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pertani.Hal ini perlu kita pikirkan bersama untuk mencari pemecahan, mungkin setiap pemerintah daerah perlu bekerjasama menyelesaikan hal ini.

Saat ini subsidi yang ada padadasarnya adalah untuk sektor pertanian dan belum sepenuhnya menyentuh kepada petani perorangan sebagai ownership.Oleh karena itu perlu dipikirkan pemberian subsidi lansung misalnya berupa bibit tanaman (misalnya sukun dan atau pisang), ternak (misalnya ayam dan kambing), atau ikan untuk dipelihara sendiri karena petani memiliki faktor produksi waktu dan tenaga tadi.Danau, bendungan, sungai ditaburi benih ikan seperti yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda jaman duku yang nantinya diharapkanakan menjadi matapencaharian dan sumber protein penduduk. Kegiatan ini baru untuk membuat petani dapat keluar dari jerat kemisikian dan selanjutnya perlu ditingkatkan dalam bentuk modal kerja dan pelatihan untuk menungkatkan kemampuan teknis dan manajerial.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Masih Jauh dari Pancasila

Selain itujuga perlu dipelajari daerah (desa) yang banyak mengirim TKI dan “sukses” menggerakkan ekonomi desa mereka. Umumnya pendapatan dari TKI dipakai sebagai modal yang  diinvestasikan untuk membeli ternak atau tanah untuk pengembangan ekonomi atau menyekolahkan anak.  Dengan demikian banyak cara memberdayakan petani, namun tiap daerah mempunayi karakter dan kebutuhan yang berbeda. Misalnya untuk daerah Kediri, Blitar dan Tulungagung yang diperlukanmungkin  modal kerja yang mudah dan murah karena umumnya mereka adalah petani yang sudah cerdik membaca peluang pasar.

 

  1. Solusinya dimulai dengan menghargai dan menggunakan barang buatan sendiri dan kesinambungan pembangunan.

 

Selain kita membudayakan tertib dan displin serta membudayakan antri, maka hal penting lain yang perlu diperhatikan yaitu menghargai dan menggunakan barang buatan sendiri dan kesinambungan dalam pembangunan. Di Jepang sangat sedikit mobil luar Jepang yang lalu-lalang di jalan, mereka lebih menyenangi bikinan sendiri.Orang Korea lebih fanatik lagi, walaupun banyak yang dapat membeli mobil luar, tetapi mereka merasa malu kalau memakai mobil impor.Untuk itu disini ahli teknologi yang berperan agar produk kita memiliki daya saing.

 

Gerakan masyarakat untuk menggunakan produk buatan sendiri perlu digalakkan kembali. Menggunakan produk dalam negeri harus mendapat penghargaan dari masyarakat, pemerintah dandiharapkan  civitasakademika perguruan tinggi dapat mempeloporinya. Berbagai cara digunakan untuk kampanye dalam rangka program mencintai produk buatan sendiri terutama melalui iklan surat kabar, tayangan televisi dan media sosial dan lain sebagainya.Mungkin pemerintah perlu membuat regulasi atau himbauanagar masyarakat mengunakan produk buatan sendiri.Pada jaman Orde Baru instansi pemerintah yang diwajibkan menggunakan produk dalam negeri.

Disamping itu kita harus menjaga kesinambungan pembangunan.Di Tiongkok saja walaupun menganut sistem Komunis, namun kebijakan pembangunannya berkesinambungan.Mereka selalu berprinsip yang baik diteruskan dan yang jelek ditinggalkan. Di Indonesia cenderung ganti pemerintah akan ganti kebijakan, yang lama ditinggalkan, sehingga memulai dari nol lagi.Mungkin terbawa sifat sombong seperti ditemukan Ali Akbar tersebut.

 

  1. Pekerjaan rumah bagi penguasa negeri ini untuk memerdekakan petani dan pertanian kita.

 

Hal ini merupakan identifikasi masalah yang merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.Berdasarkan tinjauan perjalanan sejarah “strategi kebijakan pangan” dari masa ke masa, sejak periode awal kemerdekaan sampai dengan sekarang (selama 70 tahun lebih) ternyata belum mencapai tingkat ketahanan pangan yang kuat dan lestari.Oleh karena itu diperlukan strategi kebijakan pangan yang komprehensif, konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan dari periode ke periode pemerintahan.

Strategi kebijakan pembangunan pertanian harus bersifat ”holistic approach”, terintegrasi, terpadu, menyeluruh dan tidak terkotak-kotak pada saat “on farm” maupun “off farm”; antarsektor atau kementerian , antarpusat dan daerah dan antardaerah itu sendiri. Untuk itu perlu direnungkan kembali apakah sistem ketatanegraan kita setelah reformasi yang menganut sistem desentralisasi dan dengan periode pemerintahan yang terbatas hanya 5 tahun dengan maksimal 10 tahun yang dihadapkan pada strategi kebijakan pangan yang memerlukan waktu jangka panjang dan satu arah kebijakan dari pusat dan daerah, apakah strategi kebijakan pangan yang dilakukan sekarangini masih relevan?

 

Kemudian apa yang terjadi dengan nasib petani dan pertanian kita? Apabila kita melihat permasalahan pangan dan pertanian secara jernih maka akan Nampak bahwa: ketahanan pangan kita masih rapuh, masih adanya kemiskinan struktural dan adanya ketimpangan atau kesenjangan sosial yang semakin melebar, terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang masif yang menimbulkan bencana yang memiriskan penduduk, ketenaga-kerjaan yang karut-marut, struktur ekonomi dualistik yang timpang sebagai warisan kolonial (petani kecil yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 ha vs perusahan perkebunan dan kehutanan yang menguasai lahan ribuan ha), industrialisasi yang jalannya lambat yang menyebabkan guremisasi (mengecilnya skala usaha petani), pendidikan yang tidak nyambung dengan lapangan kerja dan berkembangnya konflik sosial, ketergantungan pada pihak luar (teknologi, modal, dan barang) dan masa depan yang kurang pasti.

Selanjutnya apabila kita lihat lebih dalam lagi bahwa selama sektor di luar pertanian (perdagangan dan industri serta keuangan) “menghisap” sektor pertanian, bukan pertaniannya yang tertinggal, tetapi bangsa ini akan “mati” karena mereka itu bisa menjadi parasit. Kita saksikan sekarang pedesaan hanya dipakai sebagai pasar barang-barang industri, dan sektor perbankan mengambil dan menyedot uang yang beredar di pedesaan dan bukan menginvestaikan uang yang dihimpun dikota untuk pedesaan.Dengan demikian terjadi pemiskinan di pertanian dan pedesaan.

 

Identifikasi masalah seperti di atas sebaiknya menjadi rujukan para pemimpin negeri ini untuk memecahkan kemelut pangan kita.Dengan demikian perlu ada perubahan suprastruktur (perubahan cara berpikir yang memandang bahwa pertanian dan petani bukan yang utama menjadi pertanian dan petani itu hal yang sangat penting, termasuk cara berpikir dalam pembuatan peraturan perundangan dan alokasi sumber daya terhadap kegiatan pertanian). Selanjutnya globalisasi akan menjadi hal yang berbahaya dan menakutkan apabila status, posisi, dan daya pertanian Indonesia masih berkembang seperti yang terjadi saat ini.

 

  • Catatan Khusus.

 

  1. Tantangan swasembada pangan.

Yang dipersoalkan adalah mengapa di negara agraris Indonesia ini sulit mencapai swasembada pangan, komoditas/produk yang diimpor semakin banyak, seperti garam, cabe dan bawang pun diimpor?

Sebaiknya dimulai dari pemahaman mengenai swasembada pangan dulu.Swasembada pangan adalah upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri secara sistematis, berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), antar sektor (produksi, distribusi dan konsumsi) dan rakyat (petani, pedagang dan konsumen) dengan melibatkan rekayasa teknolologi, rekayasa sosial dan kelembagaan, didukung oleh kemampuan anggaran yang ada (APBN),dilakukan dalam jangka panjang pada tingkat harga yang memperhatikan daya saing.

Progaram swasembada akhirnya akan dihadapkan pada kendala kemampuan APBN untuk mendukung program tersebut. Selain itu terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu apabila kita sudah mencapai swasembada, maka terdapat surplus kelebihannya tidak bisa diekspor.Di Jepang hasil produksi beras petani dibeli pemerintah dengan harga tinggi, tapi beras tersebut tidak bisa diekspor sesuai ketentuan WTO.Setelah periode tertentu beras tersebut apabila tidak tersalurkan dapat dimusnahkan karena UU disana mengaturnya seperti itu.Jepang dapat berbuat demikian karena anggaran pemerintah mampu mendukungnya.

Sedang untuk Indonesia  cara yang bijak adalah hasil pembelian beras dalam rangka perlindungan kepada petani dipakai untuk memupuk cadangan beras pemerintah, kemudian cadangan beras pemerintah tersebut dipakai untuk menjamin penyaluran beras kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Dengan demikian program tersebut merupakan satu sistem dalam program ketahanan pangan yang terpadu dari hulu, tengah dan hilir.Oleh karena itu kegiatan tersebut berada dalam satu pos anggaran.

Agar program swasembada pangan di Indonesia tidak membebani anggaran yang berat maka perlu memperhatikan efisiensi agar tetap memiliki daya saing.  Oleh karena itu program swasembada yang “realistis”adalah pada tingkat impor minimal dengan tingkat produksi paling “efisien” yang mampu didukung oleh anggaran sebagai salah satu ukuran tingkat daya saing kita. Untuk itu masalah ini perlu dirumuskan oleh para ahli dan diputuskan oleh DPR. Untuk diketahui pada saat Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984-1993 perbandingan harga beras di Indonesia dan di Bangkok sesuai dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada waktu itu sekitar 1,3 sedang sekarang ini sekitar 1, 75.

Disamping masalah kemampuan dukungan anggaran, kebijakan yang terintegrasi antara hulu tengah dan hilir, tapi juga harus memperhatikan daya saing. Selanjutnya tantangan swasemabada pangan lainnya adalah peningkatan jumlah penduduk kurang lebih 1,5 persen per tahun, pengurangan areal pertanian yang digunakan untuk pemukiman, industri dan dan jalan diperkirakan juga sekitar 1,5 persen pertahun. Dari sektor kebutuhan ini saja diperlukan tambahan 3 persen yang dihadapkan kepada volabitilitas pertumbuhan produksi beras yang tinggi yang mengindikasikan gangguan faktor luar masih dominan.

Selanjutnya kesenjangan panen antarwaktu dan antar daerah juga belum hilang sehinggamembawa implikasi bahwa kekurangan pada waktu paceklik tidak serta merta dapat diatasi oleh panen yang sudah terjadwal mengikuti siklus matahari.Demikian juga adanya panen di tempat tertentu juga tidak serta merta dapat untuk mencukupi daerah konsumen yang jauh.Oleh karena itu memerlukan manajemen logistik dan sistem cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.Tidak dapat dibayangkan beras yang berasal dari jutaan petani dapat terhidang dimeja makan pada jutaan rumah tangga tanpa henti, setiap hari tidak boleh istirahat walau hanya sehari.

 

Tantangan swasembada yang lain seperti : 1. Pembukaan areal baru yang lambat atau hanya wacana saja, kecuali untuk kelapa sawit; 2. Investasi di bidang infrastruktur juga baru dimulai, padahal investasi tersebut baru bisa dirasakan dalam jangka panjang; 3. Lambatnya penemuan benih baru yang disukai oleh masyarakat, seperti sekarang masih beredar varietas  IR-64 padahal benih tersebut dirilis tahun 1986; 4. Persaingan penggunaan air irigasi untuk pertanian, industri dan rumah tangga semakin nyata; dan lain sebaginya.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XI: Perempuan dan Kebangsaan

Sedang tantangan yang bersifat internal petani antara lain; 1.Fragmentasi lahan menjadi kecil-kecil sehingga mereka menjadi petani gurem, 2.Gerontokrasi SDM pertanian yang didominasi petani tua, 3.Kecenderungan menuju pertanian padi yang ramah lingkungan yang tidak mengejar produktifitas yang tinggi, 4. Lemahnya koordinasi karena desentralisai manajemen pemerintahan dan kepala daerah yang dipilih oleh rakayatyang  cenderungmempunyai agenda sendiri-sendiri, tidak selalu sejalan dengan dengan agenda pemerintah pusat .

Oleh karena demikian banyak kendala yang dihadapi, maka perlu dilakukan studi berapa tingkat swasembada yang masih realistis ?Malaysia menganut kebijakanswasembada 70 persen, tetapi keadaan kita berbeda dengan Malaysia.Beberapa studi menyarankan swasembada beras 90 persen seperti yang dilakukan pemerintahan SBY 2004-2009, tetapi pelaksanaannya tidak konsisten. Ada juga yang menyarankan tolok ukurnya dirubah yaitu meningkatnya surplus neraca perdagangan pangan, dimana tiap komoditas/produk di tingkatkan ekspornya termasuk beras karena ada jenis beras tertentu yang diminati oleh pasar ekspor.

 

  1. Ketahan pangan vs kedaulatan pangan

Pertanyaan yang menonjolyang menyangkut  hal ini yaitu karena pemerintah menganut  sistem ketahanan pangan, maka pangan yang berasal  impor cenderung mudah (dimudahkan ) untuk dimasukkan ke Indonesia sehingga menjauhkan dari prinsip kedaulatan pangan.

Sebaiknya kita kutip dulu  pengertian kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan seperti tercatum dalam pasal 1  UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untukmenentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Sedang Kemandirian Pangan yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yangberaneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukupsampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi,  dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kemudian tentang Ketahanan Pangan merupakan  kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yangtercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dari pengertian diatas kedauktan pangan merupakan right to decideindependentlyoleh negara/pemerintah, sedang kemandirian pangan merupakan ability to produce domestically.Dengan demikian kedulatan pangan dan kemnadirian pangan merupakan filosofi atau cita-cita dalam membangun ketahanan pangan.Program  ketahanan pangan merupakan usaha mencukupi kebutuhan pangan penduduk dalam jangka tertentu yang didasarkanpada prinsip mencapai kemandirian pangan secara efisien dan melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan secara berdaulat yang bebas dari keterpaksaan atau intervensi luar baik secara langsung dan tidak langsung. Tidak mungkin pemerintah untuk tidak memenuhi kekurangan kebutuhan pangan dengan meminta penduduk untuk berpuasa, apabila produksi dalam negeri belum mencukupi.

Kebutuhan pangan itu tidak bisa ditunda, harus tersedia nasi dimeja makan setiap hari.Pemerintah tidak bisa membiarkan penduduknya kelaparan.Apabila kebutuhan pangan dalam negeri telah tercukupi baru kita persoalkan mengapa pemerintah mengijinkan impor pangan. Namun juga perlu kita sadari bahwa “supply dan demand” itu mempunyai aspek antar waktu dan tempat seperti dijelaskan di depan, tidak bisa dihitung hanya berdasar produksi dan konsumsi setahun saja, karena produksi bersifat musiman sedang kebutuhan diperlukan setiap hari.

Untuk diketahui pemahaman kedaulatan pangan dalam UU Pangan berbeda dengan yang dianut sebagian LSM.Dalam UU Pangan kedaultan pangan menjadi urusan negara yang mempunyai hak mengatur sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun.Sedang pemahaman kedaulatan pangan menurut LSM ada pada tingkat petani yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun termasuk negara.Sering pemahaman ini tidak ketemu karena menggunakan prosip yang berbeda.

Apabila misalnya pemerintah menentukan kebijakan kedaulatan pangan (beras)  95 persen, apakah hal ini Indonesia tidak berdaulat dalam hal pangannya. Tiap komoditas mempunyai karakter yang berbeda, misalnya kedelai bisa memenuhi 50 peresen kebutuhan sendiri sudah sangat membantu.Dari kasus tersebut oleh karena negara/pemerintah yang menentukan sendiri, maka sesuai dengan pengertian undang-undang maka hal tersebut masih berdaulat, hal ini memang bisa diperdebatkan.Pada tahun 2009 daerah Delanggu Klaten terserang eksplosi hama wereng yang meluas, dalam rangka memutus siklus hama wereng pemerintah (daerah) “memerintahkan” untuk tidak menanam padi disawah secara bersama-sama pada satu musim tanam serentak. Apakah hal ini tidak menyalahi pengertian kedaulatan pangan seperti yang dikehendaki LSM, hal ini juga bisa diperdebatkan. Hhal seperti inilahmungkin yang menyebakan  mengapa kedaulatan pangan dalam UU Pangan tidak diatur secaraoperasionla dalampasal-pasalnya.

 

  1. Memahami diversikasi pangan dan diversifikasi panganmasa depan.

Banyak dipertanyakan mengapa program diversifikasi panganyang  tidak jalan (yang berhasil adalah  makanan berbasis terigu)dan bagaimana nasib pangan kita kedepan.

Secara koseptual diversifikasi pangan adalah upaya “merubah atau mengarahkan” pola konsumsi penduduk dari makanan yang nilai gizinya rendah ke nilai gizi yang lebih baik.Dengan demikian apabila kita menghendaki pola makan penduduk yang sebelumnya mengkonsumsi gaplek, jagung atau sagu agar tetap pada pola tersebut apabila ditinjau dari segi gizi merupakan suatu yang tidak bijaksana.

Diversikasi pangan yang dianjurkan adalah dari karbohidrat ke protein  atau ke makanan yang mengandung protein, ditambah vitamin dan mineral. Bangsa Jepang  mempunyai pola konsumsi yang paling baik, seimbang seperti segitiga samasisi antara karbohidrat, protein dan lemak. Sedang bangsa barat segitiganya menjorok ke lemak, sedang bangsa Indonesia menjorok ke karbohidrat atauterlalu banyak makan nasi.

Disamping aspek “gizi” diversifikasi pangan harus memenuhi syarat “aman dikonsumsi” (disingkat GAK).Selain itu juga barangnya“mudah” didapatkan dan menyimpannya, “murah” baik dari segi harga barangnya maupun biaya untuk memasaknya, kemudian “enak” atau sesuai selera yang mengkonsumsinya dan “tersedia” setiap saat atau (disingkat MUMET) atau lengkapnya harus memenuhi syarat GAK MUMET. Dengan demikian “beras” merupakan komoditas yang memenuhi syarat  “gak mumet” (tidak pusing) bagi konsumen karena dari segi gizi aman dan tersedia dimana saja, mudah memasaknya, cukup dimasukkan di “rice cooker” ditambah air secukupnya dalam waktu 15 menit sudah siap menjadi nasi yang siap dimakan.

Dalam hal penyediaan beras (karbohidrat) saja sampai kini tetap belum mantab, hal ini pun juga masih harus ditunjang impor gandum yang sudah mendekati 8 juta ton.Kita juga masih bermasalah dalam penyediaan sumber protein. Sebagaimana diketahui bahan baku kedelai sebagianbesar masih mendatangkan dari luar, demikian juga sapi dan daging masih dengan susah payah untuk mencukupinya. Untuk sumber protein dari telor dan ayam memang sudah hampir terpenuhi, tapi ketergantungan pada bahan baku makanan ternak dari luar masih tinggi.

Walaupun demikian kita perlu memikirkan “diversikasi pangan untuk masa depan” yaitu untuk 30 tahun kedepan, ketika penduduk kita  mungkin sudah  lebih dari 400 juta. Untuk itu kita harus merubah cara berpikir kita yaitu merubah sumber karbohidrat dari biji-bijian ke pohon seperti misalnya kurma  dan sukun. Thailand sudah selangkah lebih maju yaitu membuat perkebunan kurma.Kurma itu satu famili dengan tanaman aren yang sudah kita kenal.Kurma sudah menjadi makanan pokok sejak Nabi Musa dan Fir’aun berkuasa, tanaman kurma bisa meyimapan air sampai 2 tahun, pohon kurma tetap berproduksi sampai umur 100 tahun, produknya dapat disimpan selama 2 tahun tanpa pengawet.Dengan demikian kurma memiliki persyaratan yang paling baik dari aspek ketahanan pangan karena selain kandungan gizi/karbohidrat yang tinggi juga mudah disimpan, tidak perlu dimasak, tahan lama tanpa harus ada perawatan khusus.

Thailand mengembangkan bibit kurma dari biji, dari cangkok seperti petani salak dari Sleman dan mengimpor bibit yang berasal dari kultur jaringan dari  Date Palm Development Ingris dengan harga 1.400 Baht (Rp 560.000). Thailand sudah mendaptakan bibit genjah KL-1 yang mulai berbuah pada umur 3 tahun.Ternyata di Thailand kurma dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 700 m dari permukaan laut.Menurut infomasi setiap pohon dapat menghasilkan pendapatan lebih dari Rp 20 juta per tahun.

Malaysia juga sudah merencanakan sebagian peremajaan perkebuanan kelapa sawitnya dengan pohon kurma.Selain itu di Malaysia sejak lama juga sudah membudidayakan tanaman sagu sebagai perkebunan, bukan sebagai tanaman hutan lagi. Oleh karena itu sebaiknya sarjana kita ditantang untuk melakukan penelitian untuk sumber pangan kita  untuk 20- 30 tahun kedepan. Apakah tidak mungkin membuat pembibitan kurma dengan kultur jaringan disini. Inggris dan Perancis sudah memulianya sejak 1980-an. Apakah kita tidak bisa mencari bibit unggul aren, sagu, nipah, lontar dan lain sebagainya.

Kita sendiri juga lupa bahwa Indonesia telah menemukan varitas sukun yang yang berbuah besar dan manis yang dulu dikembangkan di Cilacap. Kelebihan tanaman sukun ini akanberbuah lebat pada musim kemarau yang kering. Tanaman sukun ini bisa ditanam dipekarangan malahan dulu banyak tumbuh di bantaran sungai di Yogyakarta.Mungkin pada tahap awal pemerintah membagikan bibit tanaman sukun untuk keluarga yang mau menanam di pekarangannya.Apabila tananam tersebut berbuah pasti ada yang memanfaatkan.Tanaman sukun juga dapat menjadi cadangan pangan masyarakat.

Simak juga:  Diskusi Kebangsaan XVI: Setiap Tahun di Dunia, Hutan Seluas Jawa Hilang

Selain itu kita juga lalai bahwa kita mempunyai sumber protein yaitu biji tanaman lamtoro yang kandungan proteinnya hampir mendekati kedelai.Pohon lamtoro dapat tumbuh dimana saja namun sayang buahnya belum kita teliti pemanfaatnya. LIPI pernah meneliti secara mendalam soal tanaman lamtoro tinggal kita meneruskan bagaimana dapat menjadi sumber  atau bahan baku makanan ternak untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan baku impor.

Sebenarnaya banyak sumber karbohidrat, protein lemak dan sayuran yang “berbasis pohon”. Kesemuanya tantangan bagi para ilmuwan kita untuk merancang masa depan pangan kita bagi 500 juta penduduk karena sawah yang semakin menciut.Dengan demikian harus ada perubahan paradigma penyediaan pangan daritanaman semusim yang umumnya berupa biji-bijian dan umbi-umbian menjadi berbasis pohon yang bisa dipanen terus menerus sampai ada peremajaan.

Kita sudah membuktikan tanaman yang berbasis pohon seperti kelapa sawit ternyata produknya dapat bersaing di dunia malahan pemasarannya direcoki oleh negara teretentu dengan berbagai alasan.Kita punya pohon kelapa dan aren yang menghasilkan gula.Untuk pohon buah kita punya pohon mangga, salak, manggis durian dan sebagainya. Kita punya pohon sebagai sumber sayur seperti nangka (gori), kluwih, kelor, katuk, mlinjo, pete, jengkol, kemang, poh-pohan dan lainsebaginya tetapi kita sendiri tidak meliriknya.

Pendekatan pengembangan pangan berbasis pohon apabila untuk mencukupi kebutuhan sendiri dapat berbasis rumah tangga (usaha tani/pertanian rakyat).Semakin dekat dengan rumah tangga semakin efisien.Namun apabila berbasis perdagangan antar daerah dan nasional, apalagi untuk menguasai perdagangan dunia pendekatanya harus korporasi (agribisnis), sedang di Brazil melalui koperasi.Semoga hasil diskusi ini menginsipirasi kita semua untuk turut serta memikirkan pangan kita kedepan.

 

  1. Perhatian terhadap pengembangan pangan lokal

Masalah  ini  jugamerupakan hal yang banyak disoroti dalam diskusi.

 

Perlu disadari bahwa pangan lokalitu  produksinya terbatas, kualitas tidak seragam, sehingga sulit untuk menjadikannya sebagai input suatu indutri pangan. Contoh PT Bogasari membuat pabrik tiwul instant di Gunungkidul ternyta tidak bisa jalan karena input  berupaketela pohon jumlahnya tidak menentu. Pabrik pengalengan nanas milik PT Berdikari di Jambi tahun 1980an juga tidak bisa jalan karena bentuk buah nanas hasil perkebuan rakyat tidak seragam.Oleh karena itu pengembangan pangan lokal harus bersifat industri rumahan yang didukung oleh tenaga kerja sendiri.Sebaiknya yang dikembangkan adalah produk berbasis tepung.Selanjutnya untuk pengembangan menjadi produk andalan lokal diserahkan kepada masyarakat.

Kemudian apa yang dapat diperbuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Agar produk berbasis tepung lokal tersebut dapat bersaing dengan tepung terigu perlu kebijakasanaan untuk menaikkan bea masuk impor gandum dan terigu. Penelitian tahun 2009 merekomendasikan agar beamasuk terigu dinaikkan dari 5 persen menjadi 15 persen dan gandum dari 0 persen menjadi 10 persen. Hal ini diperkirakan sudah cukup merangsang diversifikasi pangan berbasis tepung lokal. Kita mempunyai sumber bahan baku yang demikian beragam sesuai dengan agroklimat setempat.  Sudah barang tentu harus disertai program daerah yang terarah dengan memberdayakan produksi lokal.

 

  1. Tantangan cerdik cendekia mengatasi masalah pertanian kita.

Hal ini yang mengemuka dalam diskusi agar cerdik cedekia turun tanganuntuk  turut serta mengatasi masalah yang dihadapi petani dan pertanian kita.

 

Petani Thailand pada tahun 1950-an masih belajar budidaya jagung di Jawa Timur, tetapi tahun 1970-an sampai sekarang sudah mantap menjadi  salah satu eksportir jagung dunia. Demikian juga Vietnam pada tahun 1980-an belajar perberasan ke Indonesia, tetapi tahun 1990-an sudah mulai mengekspor berasnya dan sekarang menjadi eksportir beras kedua setelah Thailand. Kita ternyata sangat tergantung dari Taiwan dan Thailand sebagai sumber impor benih hortikultura.Salah satu Universitas di Taiwan (NCKU) dengan intensif mempelajari pola panen dan pola tataniaga cabai di Indonesia.Mungkin kalau kita daftar akan banyak ironi yang membuat mata kita terbelalak.

Kemudian apa yang salah dengan kita ini? Mungkin lebih baik menyalahkan diri sendiri mengapa kita tidak tergerak menyelesaikan ironi yang ada di depan mata kita. Mungkin perlu dilakukan gerakan, dimulai oleh 10 kampus ternama di negara kita yang diikuti oleh seluruh civitas akademikanya untuk pertamamengadakan gerakan menghargai dan menggunakan produk buatan sendiri, kedua  memberikan contoh tertib dan disiplin lalu lintas di kampus dan diluar kampus, ketigamemberi contoh budaya antri di kampus dan diluar kampus, keempat berpartipasi menyelesaiakan masalah yang dihadapi oleh petani dan pertanian kita dan masyarakat golongan bawah dengan program teraarah, kelima meneliti panagan masadepan berbasis pohon dari segala macam aspeknya.

Mungkin juga perlu “melahirkan” juga ilmuwan sekaliber B.J Habibie yang mempunyai visi jauh kedepan untuk menyelesaikan kemelut yang silih berganti. Habibie mempunyai visi ke depan tentang industri strategis yang “digagalkan” oleh IMF dengan tidak mendapat tindakan penyelamatan sewaktu terjadi krisis. Kita sekarang mulai diperhitungkan dalam  industripesawat terbang, industri perkapalan, industri kereta api dan industri  persenjataan dan pembuatan satelit. Bayangkan apabila industri strategis tersebut mendapat penyelamatan sewaktu terjadi krisis kemungknansekarang jauh lebih maju seperti yang dirancang semula.

Apakah tidak ada ilmuwan pertanian sekaliber Habibie yang bisa membuat “road map”permasalahan yang kita hadapi dan membuat visi kedepan untuk 30 tahun sehingga kedaulatan pangan benar-benar terwujud.  Dia harus bisa meyakinkan bangsa kita bahwa untuk bisa menghidupi penduduk yang dalam 30 tahun yang akan datang jumlahnya sudah lebih dari 400 juta orang, tidak mungkin kalau kita mengabaikan petani dan pertanian. Dia harus bisa “memulangkan” ilmuwan kita yang bekerja diluar negeri untuk bekerja untuk negeri ini menyelesaikan kesulitan pangan masa depan apabila kita hanya menggantungkan dari luar. Memang merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah.

 

  1. Meningkatkan daya saing hasil pertanian.

Untuk menghadapi persaingan global tidak mungkin pertanian kita hanya berbasis pada pertanian rakyat.

Itulah tantangan kedepan yang perlu menjadi pemikiran pemimpin bangsa ini.Pertanian rakyat merupakan warisan kolonial yang selama ini menopang kehidupan kita, namun nasibnya tidak kunjung membaik.Warisan kolonial tersebut berupa sistem ekonomi dualistik yang disatu sisi berupa pertanian rakyatyang perlu dilindungi, tetapi disisi lain berupa pertanian perkebunan yang harus bersaing secara global.

Bagainmana menyelesaikan pertanian rakyat sehingga dapat bersaing secara global dengan pemilikan lahan yang kurang dari 0,5 ha merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Mungkin kita perlu belajar dari Thailand yang berhasil mengembangkan agrobisnis yang menguasai pasar dunia.Menurut studi tahun 1984 kunci keberhasilan Thailand dalam mengembangkan agrobisnisbahwa yang dibangun terlebih dulu oleh pemerintah adalah golongan menengah yaitu para pedagang dan agroindustriawannya. Alasan mengapa yang dibangun dulu golongan menengah karena merekalah yang berkepentingan tehadap hasil pertanian. Segala macam perubahan permintaan pasar dunia dan kebijakan pemerintah akan ditransfer oleh golongan menengah tersebut kepada petani.  Selain itu para emigran Thailand diseluruh dunia menjadi ujung tombak promosi produk-produk yang berasal dari Thailand.

 

Pelajaran yang berharga dari produk lokal kedepai yang mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding kedelai impor ternyata mendapatkan harga yang lebih baik dibanding kedelai impor.Kedelai lokal ini kandungan proteinnya lebih baik dan rendemen untuk pembuatan tahu lebih tinggi sehingga disenangi oleh pabrik pembaut tahu dan kecap.Dengan demikian untuk dapat bersaing, maka produk kita harus mempunyai kualitas yang lebih baik.Kesemuanya memjadi tantangan bagi ilmuwan kita.Mungki perlu dirubah ukuran keberhasilan peneliti menjadiseberapa jauh manfaat dari hasil risetnya.

 

  1. Penutup

 

  1. Adalah suatu keniscayaan, suatu negara dengan penduduk banyak seperti Indonesiaakan menjadi maju, tetapi tidak didukung ketahanan pangan yang kuat. Negara akan memiliki ketahanan pangan kuat apabila didukung pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh itu kalau sudah teruji menghadapi rintangan, gangguan dan hambatan baik dari luar maupun dari dalam. Untuk itu kita sudah harus memikirkan bagaimana mencukupi pangan bagi penduduk kita 20-30 tahun kedepan dengan merubah paradigma penyediaan pangan yang “berbasis pohon”, baik itu untuk karbihodrat, protein, lemak (sudah berhasil dengan pengembangan kelapa sawit) dan sumber vitamin dan mineral. Apabila untuk sumber karbohidarat kita masih berkutat pada basis serealia akan menemui jalan melingkar tak berujung kita tidak tahu kapan selesianya.

 

  1. Tidak berlebihan kalaukita mengharapkan adanya pemimpin yang tahu masalah yang dihadapi bangsanya terutama yang menyangkut petani dan pertanian, bisa mengatasi kelemahan yang ada di petani dan pertanian. Selanjutnya bisa memformulasikan dalam visi politik, bisa menggerakkan rakyat untuk maju bersama, dan berani mengambil kebijakan yang kontroversial sekalipun. Mengatasi masalah petani dan pertanian tidak bisa hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi bersama rakyat dan para cerdik cendekia harus bekerjasama demi kemakmuran bersama.

 

Yogyakarta,  3 Februari  2017

Lihat Juga

Diskusi Kebangsaan XIX: Kepemimpinan Berdasar Pancasila

Prof. Dr. Kaelan, MS Topik yang kita letakkan sebagai substansi diskusi saat ini memang berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.