Minggu , 23 Juli 2017
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan II : Kebangsaan dan Media Massa

Diskusi Kebangsaan II : Kebangsaan dan Media Massa

Oleh Ashadi Siregar

Kebangsaan dapat dilihat dengan 2 cara, pertama bersifat sosiologis empirik yaitu sebagai rasa senasib yang bertolak dari kesadaran kesejarahan; kedua bersifat normatif yaitu sebagai  ideologi yang dirumuskan sebagai cita-cita kolektif. Kebangsaan Indonesia adalah respon penduduk yang berada dalam wilayah Hindia Belanda terhadap penjajahan asing. Tanpa kolonisasi asing yang berasal dari Barat, penduduk di wilayah ini hanyalah kumpulan komunitas yang memiliki kesadaran primordial etnisitas. Sulit membayangkan bahwa mitos kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai suatu empirium  di Nusantara dapat dijadikan dasar kenyataan adanya nilai kebangsaan Indonesia atau Nusantara. Sampai kedatangan kekuasaan Belanda, komunitas etnis di Nusantara tetap berada dalam entitas kebangsaan sempit dalam komunitas primordial masing-masing.

Nilai kebangsaan sebagai ideologi yang bersifat normatif dapat ditemukan sebagai  wacana yang diperbincangkan dalam berbagai media (rapat-rapat partai dan media massa) sepanjang masa kolonial Belanda. Ideologi ini terfermentasi dalam rapat-rapat pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan  yang dilanjutkan dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945, dan seluruh wacana kemudian dirumuskan sebagai Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Ideologi selaku dunia alam pikiran tidak terelakkan untuk berhadapan dengan kenyataan empiris. Dengan kata lain, kebangsa    an adalah nilai bersifat abstrak atau pun apa yang dibayangkan (imagined). Dengan pemahaman bahwa nilai kebangsaan itu pada dasarnya bersifat abstrak, karenanya dalam dunia nyata perlu ada proses inkulturasi terus-menerus , untuk menjadikannya sebagai kenyataan empiris berupa shared values yang mendasari interaksi sosial di ruang publik (public-sphere).

Kenyataan bersifat empiris, berlangsung dalam kehidupan riil masyarakat. Dengan cara lain Kenyataan empiris dalam kehidupan dapat dilihat dalam pilahan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maka kehidupan  entitas “kebangsaan”  manusia adalah suatu pasar dunia. Produksi yang berlangsung merupakan suatu dunia yang tidak perlu lagi kita ketahui siapa dan dimana adanya. Bagi kekuatan produksi, tidak ada batas negara. Manusia hanya perlu diidentifikasi dari kecenderungan variabel sosiografis dan psikografisnya yang relevan untuk dibangkitkan agar bertindak sebagai konsumen.

Dunia produksi semakin intensif dalam memelihara pasar dunia. Berbagai perjanjian internasional pada dasarnya adalah menjadikan dunia sebagai sebuah pasar tanpa batas negara (borderless). Bahkan kekuasaan negara-negara, khususnya negara selatan tidak lagi punya kekuatan untuk menjaga lingkungan negaranya agar tidak dipenetrasi oleh kekuatan produksi asing.

Tuntutan yang berasal dari dinamika pasar ini tidak berdiri sendiri. Mengingat dunia ekonomi adalah yang langsung berada dalam kenyataan keras dari proses globalisasi, tidak heran jagad ekonomi domestik Indonesia tidak tertahan untuk harus menyesuaikan diri di dalamnya. Hubungan dominan tidak lagi atas dasar politik atau kultural, melainkan dengan berbagai perjanjian internasional yang bersifat ekonomis.

Alasan kultural apalagi politis, ternyata tidak dapat digunakan dalam menghadapi arus komoditas. Arus komoditas yang menuntut dunia yang bersifat borderless, merupakan kenyataan empiris yang selalu disebut-sebut sebagai gejala globalisasi. Ini merupakan kenyataan keras, sementara dunia informasi merupakan kenyataan lunak.

Melalui kenyataan lunak, dunia alam pikiran, boleh jadi penduduk dunia akan menjadi lebih tunggal budaya. Tetapi sebaliknya, mungkin pula warga masyarakat akan mencari akar identitasnya yang lebih kongkrit, nilai-nilai primordial berupa lokalitas, etnisitas atau pun agama sebagai sumber identitas person dalam komunitasnya. Proses menjadi bangsa-bangsa yang ber”kewargaan” budaya universal, adalah sebagai pengaruh globalisasi. Akibat kegagalan menjadi bagian dari kekuatan produksi dunia global, dengan menolak budaya universal, boleh jadi warga  masyarakat malah mencari identitas dari nilai primordialisme, nilai yang lebih sempit dari nasionalisme yang bersifat lintas primordial sebagaimana dikenal pada pertengahan abad 20.  Artinya ada kemunduran bersifat anakronis dalam kehidupan masyarakat. Indikasinya terlihat pada dalih otonomi daerah dengan pengutamaan putra daerah yang sesungguhnya lebih mengacu pada primordialisme etnisitas maupun sektarian agama.

Dengan demikian masalah kebangsaan di Indonesia dapat dilihat dalam 3 macam proses, pertama, menghadapi kenyataan empiris proses menjadi “bangsa” dunia, kedua proses kembali ke akar mencari nilai-nilai primordialisme dalam komunitas berbasis lokalitas,  etnisitas ataupun sektarian agama, dan ketiga proses mewujudkan nilai kebangsaan yang bersumber dari kesadaran kesejarahan bersifat lintas primordial sebagai basis bagi negara kesatuan RI.

***

Kalau sekarang dibicarakan relevansi kebangsaan dengan media massa di Indonesia, ada baiknya dilihat kedudukan media massa sebagai piranti komunikasi dalam masyarakat.  Komunikasi secara umum dikenal dalam dua dunia yaitu arus atas berupa komunikasi massa, dan arus bawah berupa komunikasi sosial. Komunikasi massa adalah kegiatan oleh komunikator bersifat institusional, berlangsung dengan  penggunaan piranti media massa; sedang komunikasi sosial berupa komunikator bersifat personal dengan media yang berlangsung dalam interaksi sosial (media sosial). Mengingat teknologi merupakan ekstensi dari manusia, maka kemajuannya berimbas pula pada cara berkomunikasi, baik dalam arus atas maupun bawah. Kini media sosial berbasis teknologi  internet marak dalam kehidupan masyarakat.

Karena topik ini dimaksudkan melihat keberadaan media massa, komunikasi arus bawah berupa media sosial tidak dibahas disini. Dengan piranti media massa, informasi yang disampaikan bersifat searah, pada dasarnya untuk mengisi dunia alam pikiran khalayaknya. Dari sini fungsi media massa dapat dibedakan melalui dua tipologi, pertama difungsikan untuk mengubah alam pikiran khalayak, dan kedua untuk memenuhi motivasi khalayak. Secara sederhana media massa tipe pertama dilihat nilai gunanya bagi komunikator selaku produser media, sedang yang tipe kedua bernilai guna bagi khalayak media.

Media massa sebagai penyampai informasi berupa informasi faktual, komersial, dan fiksional. Dengan cara lain, melalui informasinya, orientasi media massa dapat dilihat dari pengarus-utamaan muatan informasi yang disampaikan kepada khalayak. Untuk itu dapat dibedakan antara media massa yang berorientasi informasional dengan yang berorientasi hiburan (entertainment). Orientasi pertama membawa khalayak ke dunia sosial bersifat obyektif dan empiris, sementara yang yang kedua membawa ke dunia psikhis bersifat subyektif dan imajinatif.

Dari perbedaan orientasinya pilihan informasi dijalankan melalui kebijakan media. Media massa berorientasi informasional akan mengutamakan materi informasi bersifat faktual, sedang yang berorientasi hiburan menitik-beratkan pada materi informasi bersifat fiksional. Media massa semacam suratkabar harian misalnya, berorientasi informasional, sehingga mengutamakan materi faktual. Berbeda halnya dengan media siaran televisi (tv-broadcasting), secara khusus ada yang mengutamakan sifat informasional sebagai tv-berita, tetapi umumnya tv-komersial berorientasi hiburan.

Kecenderungan dominan orientasi media yang berkaitan dengan sifat materi informasi menyebabkan adanya platform hubungan antara media dan khalayak, merupakan konvensi yang bersifat resiprokal (bertimbal-balik). Artinya hubungan berdasarkan kesepakatan bahwa pengelola media “menjanjikan” tipe media dan informasi tertentu sesuai dengan “tuntutan” khalayaknya. Karenanya suatu media yang tidak bertolak dari “tuntutan” khalayak seperti halnya media yang difungsikan untuk mengubah khalayak, harus dihadirkan tidak dalam platform resiprokal, melainkan bersifat top-down dan linier. Ini berlaku untuk media massa untuk tujuan dakwah agama, pendidikan, atau perjuangan ideologis.

Bertolak dari fungsi dan orientasi media massa ini maka keberadaan media massa tidak dapat disama-ratakan satu sama lain, mengingat perbedaan pilihan informasi yang disajikan, dan perbedaan tuntutan (expectation) khalayak. Seperti halnya dengan nilai kebangsaan, untuk dikaitkan dengan media massa dengan sendirinya membawa konsekuensi berbeda. Media yang berfungsi untuk mengubah khalayak, akan berbeda dari yang berfungsi memenuhi motivasi khalayak. Begitu pula media yang berorientasi informasional akan berlainan peranannya dari media yang berorientasi hiburan.

Seluruh dasar pemikiran ini bermuara kepada dua perspektif konseptual: normatif dan sosiologis. Pertama, melihat media massa dengan perspektif normatif, yaitu  peran imperatif media massa atas dasar norma-norma ideologis, dapat berupa ideologi negara, kepentingan ekonomi atau politik,  atau pun makna budaya. Sedang kedua, perspektif sosiologis, yang membawa konsekuensi dalam peran imperatif media berdasarkan interaksi tuntutan dari khalayak dan pemenuhan oleh media massa. Tuntutan agar media massa mendidik masyarakat, kendati mengatas-namakan masyarakat, tidak dapat dianggap sebagai perspektif sosiologis manakala tidak bertolak dari motivasi otentik dari khalayak.

Keberadaan media massa lebih jauh dapat dilihat dari makna informasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dapat dimulai dengan memperbicangkan kehidupan manusia yang dapat dipilah secara tajam antara kenyataan keras (hard reality) dengan kenyataan lunak (soft reality). Kenyataan keras adalah kehidupan bersifat empiris dalam interaksi manusia, bersifat fisik dan materil. Sedangkan kenyataan lunak adalah kehidupan dalam alam pikiran, penghayatan simbol dan nilai-nilai. Di dalam masing-masing dunia ini berlangsung kegiatan komunikasi. Secara sederhana, kegiatan komunikasi adalah setiap pemanfaatan informasi, baik oleh komunikator maupun komunikan. Informasi dalam kenyataan keras memiliki nilai pragmatis tinggi, bernilai guna yang langsung terpakai dalam kehidupan sosial yang bersifat empiris. Dengan kiasan dapat disebut sebagai informasi keras. Informasi semacam inilah yang diolah sebagai data cuaca, komoditas atau pun uang sebagai informasi dalam jaringan komputer sistem perbankan (internet banking). Sementara informasi dari dan untuk kenyataan lunak pada dasarnya hanya bernilai bagi alam pikiran. Informasi dalam media massa pada dasarnya semacam ini.

Bagaimana peran media massa disini, tinggal mau dilihat secara normatif atau sosiologis dalam mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak. Dengan kata lain, ini berkaitan dengan kebijakan media sebagai media informasional maupun hiburan dalam menghadapi ke-3 proses: globalisasi, primordialisme, atau pun nasionalisme lintas primordial, sehingga memiliki kriteria dan orientasi dalam mengolah dan menyajikan konten informasi faktual, komersial, dan fiksional. Ini artinya mempertanyakan, apakah setiap media massa di Indonesia telah memiliki standar kelayakan dan perspektif yang menjadi acuan kerja para profesionalnya, yang dirumuskan sebagai style-book yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan media dalam kerangka nilai kebangsaan berupa konteks proses sosial yang berlangsung. Artinya style book media tidak hanya acuan dalam bahasa dan standar kelayakan konten, tetapi juga menyangkut perspektif yang menjadi kerangka dalam sudut pandang (angle) dan agenda isu strategis (agenda setting) dalam konteks kebangsaan. ***

Print Friendly

Lihat Juga

Syawalan Sastra(wan) Negeri Awan Di Tembi

Antoolgi puisi ‘Negeri Awan’ yang memuat 174 penyair Nusantara, akan mengisi Sastra Bulan Purnama di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *