Jumat , 28 April 2017
Beranda » Pendidikan » Seputar Jurnalisme (4) : Jurnalisme Bukan Alat Untuk Memojokkan

Seputar Jurnalisme (4) : Jurnalisme Bukan Alat Untuk Memojokkan

Ketika diwawancarai wartawan Sveriges Television. (Ft: dok)

 

DUAPULUH hari setelah kedatangan Dorinda Elliott, saya kedatangan tamu dari luar negeri lagi. Kali ini dari Swedia. Bengt Norborg wartawan dari Sveriges Television (Televisi Swedia) datang bersama seorang kameramen dan seorang penterjemah.

“Saya membaca artikel (tulisan) tentang Anda dan koran Anda pada sebuah majalah di Eropa. Karena itulah ketika datang ke Indonesia untuk meliput situasi mutakhir politik di Indonesia, saya ke Yogya, saya tertarik untuk menemui Anda,” kata Norborg mengawali pembicaraan (tentu saja ini diterjemahkan oleh penterjemahnya).

Banyak hal yang ditanyakan Norborg dalam wawancara itu. Tapi semuanya berpusat pada persoalan politik yang sedang menghangat di Indonesia. Saya pun merasa berada dalam posisi seakan bukan sebagai seorang, tapi telah berganti menjadi seorang pengamat politik, bahkan nyaris terjebak menjadi politikus.

Seperti halnya Dorinda Elliott, di luar dugaan Norborg juga bertanya tentang jenis jurnalisme yang saya pilih. Ada rasa bangga, mendengar pertanyaan tentang jenis jurnalisme itu. Tentu saja, dengan senang hati saya jelaskan secara singkat mengenai jurnalisme hati nurani kepadanya.

“Dengan gaya pemberitaan yang berani seperti itu, apakah pemerintah negara Anda tidak merasa tersinggung? Apakah Anda tidak khawatir, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap cara-cara pemberitaan di koran Anda yang sepertinya memberikan dukungan kepada aksi-aksi mahasiswa dan menyudutkan aparat keamanan atau penguasa?” tanya Norborg beruntun.

“Kami tidak berpihak kepada siapa pun. Tidak kepada mahasiswa pengunjukrasa, tidak juga kepada penguasa. Bukankah pers itu harus bebas, harus independen. Kami hanya berpihak kepada suara hati nurani dan keadilan. Itu saja. Jadi kami tidak perlu merasa khawatir, atau takut kepada penguasa atau pemerintah. Karena jurnalisme hati nurani bukanlah jurnalisme yang ingin memojokkan atau menghujat dan menyudutkan penguasa. Bagi kami jurnalisme bukan alat untuk memojokkan atau menghujat siapa pun,” jelas saya, seraya mengingat-ingat kata-kata apa saja yang sudah saya katakan kepada Dorinda Elliott, agar ada persamaan saat menjelaskannya untuk Norborg.

“Sampai kapan gaya jurnalisme seperti ini akan digunakan oleh koran Anda? Apakah menurut Anda jurnalisme seperti ini merupakan jurnalisme yang tepat digunakan oleh pers di negara Anda?” tanya Norborg lagi.

“Ini sudah jadi pilihan. Jadi, jenis jurnalisme hati nurani ini akan kami gunakan sampai kapan pun, selama koran kami terbit. Kalau menurut kami, ya, jurnalisme seperti inilah yang paling tepat digunakan. Tapi buat media pers lainnya, bisa jadi punya pandangan yang berbeda. Mungkin media pers lainnya menerapkan gaya jurnalisme yang membuat kekuasaan merasa senang, atau jurnalisme menyenangkan pemerintah, atau apalah namanya,” saya mencoba menjelaskan, walau sebenarnya dalam hati agak sedikit tertawa, kok bisa-bisanya berkata penuh percaya diri begitu. Sejak kapan ada keputusan yang menetapkan jurnalisme hati nurani seperti itu menjadi pilihan? Sepertinya semua berlangsung begitu saja.

“Apakah Anda tidak punya keinginan mengajak media-media pers lainnya, terutama media yang sekota, untuk ikut-ikutan menerapkan jurnalisme hati nurani dalam memberitakan peristiwa-peristiwa politik, aksi-aksi unjukrasa mahasiswa, dan berbagai isu-isu yang sedang menghangat di Indonesia sekarang ini?” Norborg bertanya seperti ini.

“Masing-masing media pers punya kebijakan-kebijakan sendiri. Kami di koran ini tidak bisa mencampuri kebijakan pemberitaan yang dilakukan media lainnya. Nanti kalau kami secara terbuka mengajak media-media pers lainnya untuk ikut-ikutan menerapkan gaya jurnalisme yang seperti koran kami lakukan, nanti kami dianggap ingin mencampuri kebijakan pemberitaan mereka. Nah, yang seperti itu kami tidak mau,” jawab saya apa adanya.

 

‘Jurnalisme Ragu’

Sepanjang bulan April hingga Mei 1998, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Tanah Air semakin menarik dan mendebarkan. Dari aksi-aksi unjukrasa mahasiswa di banyak kota sampai desakan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Isu kesediaan mundur Pak Harto pun sempat mencuat. Tapi kemudian isu itu dibantah sendiri oleh Pak Harto.

Peristiwa dan isu-isu politik itu tentu saja menjadi ‘lahapan’ media pers untuk disajikan ke masyarakat pembaca. Akan tetapi sebagian media pers, bahkan mungkin sebagian besar, masih menyajikan berbagai peristiwa dan isu politik itu dengan sikap serta gaya sajian yang ‘ragu’.

Penyakit ‘jurnalisme ragu’ memang sudah bertahun-tahun dihidap pers nasional. Sejak masa ‘bulan madu’ antara pemerintah dan pers yang terjadi di awal-awal pemerintahan Orde Baru berakhir, yang ditandai aksi breidel pada sejumlah media pers, media pers pun dilanda kegalauan, kecemasan dan keraguan. Aksi breidel terhadap sejumlah media epers di awal-awal tahun 1970-an atau sebelum dan sesudah peristiwa Malari 1974 telah mengakibatkan media pers mengalami deraan keraguan yang cukup besar.

Deraan keraguan  itu menyebabkan media pers menjadi ragu dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sekaligus alat kontrol sosial kepada pemerintah. Pers ragu dan khawatir bila sajian-sajian informasinya ternyata menyinggung perasaan pemerintah. Sebab bila pemerintah tersinggung dan ‘marah’, akibatnya akan sangat buruk bagi pers itu sendiri. Masih syukur kalau hanya ditegur atau diberi surat peringatan keras. Kalau dibreidel atau surat izin terbitnya langsung dicabut, maka malapetakalah yang akan terjadi. *** (Sutirman Eka Ardhana/bersambung)

Lihat Juga

Seputar Jurnalisme (5) : Jurnalisme Kompromis Sempat Jadi Pilihan

DEMIKIANLAH, Dorinda Elliott yang wartawati Newsweek dan Bengt Norborg wartawan dari Sveriges Television (Televisi Swedia) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *