Jumat , 28 April 2017
Beranda » Peristiwa » Stabilisasi Harga Daging Bervisi Pemerataan : Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Mengatasi Kesenjangan

Stabilisasi Harga Daging Bervisi Pemerataan : Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Mengatasi Kesenjangan

Yang sering dilupakan dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan bangsa, kita mempunyai warisan jaman kolonial berupa perekonomian yang berciri“dualistik” yaitu perekonomianskala kecil tradisional yang sering disebut “perekonomian rakyat” dan perekonomian skala besar  yang sering disebut “perekonomian moderen” berupa perkebunan dan korporasi besar.

Seiring dengan kebijakan yang mengarah kepersaingan bebas, maka yang kecil bertambah kecil sehingga menjadi petani gurem atau terlempar menjadi pekerja sektor informaldan atau menjadi TKI.Memang sebagian ada yang dapat berkembang menjadi usaha skala UKM, namun yang lebih menonjol lagi adalah berkembangnya usaha skala besar yang menguasai tanah ratusan sampai ribuan ha, sementara petani hanya tersisa 0,3 ha. Perkembangan perekonomian yang berciri “dualistik” inilah yang dihadapi oleh Presiden Jokowi dengan program pemerataannya.Tulisan ini menawarkan suatu model yang mengaitkan program stabilisasi harga daging dengan program pemerataan Presiden Jokowi dengan kasus penugasan kepada Perum Bulog.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 2013 Perum Bulog mulai ditugasi untukmelakukan stabilisasi harga daging, tetapi tidakjelas misinya sehingga terkesan hanya sebagai pemain pupuk bawang atau sekedar ikut bermain tapi tidak diperhitungkan oleh lawan yang tujuannya mungkin hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir. Oleh karena itu perlu disepakati dulu penugasan kepada Perum Bulog itu dalam rangka stabilisasi harga daging itu misinya sebagai apa? Apakah hanya sebagai pemain pupuk bawang atau sungguh-sungguh untuk melawan permainan kartel perdagangan daging yangmenurut istilah yang digunakan Bappenas sebagai penyeimbang pasar?[1]

Apabila ditugaskan untuk melawan kartel, maka tugasstabilisasi ini tidak bisa dilakukan secara ad hoc, harus dilakukan secara sistematis dengan membangun jaringan out letdi lokasi strategis dihilirnya dan membangun kemitraan dihulunya dengan para peternak penggemukan sapi. Hal ini bukan merupakan pekerjaan mudahkarena perlu waktu dan sumberdaya serta sumberdana yang tidak kecil, dan yang lebih penting lagi perlunya kepastian usaha yang berkelanjutan.Memang terdapat alasan yang realistis menugaskan Perum Bulog untuk melakukan stabilisasi harga daging karena lembaga ini dulunya mempunyai pengalaman berharga dalam rangka stabilisasi harga daging.Dahulu Bulog bertugas mengkoordinasikan pemasukan ternak ke DKI Jakarta dan berusaha memperlancar logistik angkutan ternak dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1997. Mulai tahun 1998 Bulog hanya ditugasi untuk mengelola stabilisasi harga beras saja dan mulai tahun 2013 ditugaskan lagi, tapi nampaknya pemerintah masih setengah-setengah dalam penugasan tersebut.

Model stabilisasi harga yang dikembangkan dahulu berusahamenyeimbangkan kebutuhan dan pasokan dengan mengatasi hambatan pasokan dan logistic dan mengusahakan kredit bagi pedagang. Pengertian kebutuhan disini adalah kebutuhan pasar riilyaitu berapa tambahan permintaan pasar dari kebutuhan rutin pada 10 hari menjelang bulan Puasa, 30 hari selama bulan Puasa dan 10 hari pada bulan Syawwal. Dasar penentuan tambahan kebutuhan bukan berdasar estimasi produksi (populasi) dikurangikonsumsi seperti yang dilakukan saat ini, tetapi atas dasar kebutuhan yang diperlukan oleh pemasok ternak (permintaan pasar) untuk DKI Jakarta.

Memahami Karakteristik Sistem  Penyediaan Daging.

Hal yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah karakteristik sumber penyediaan daging.Terdapat 3 subsistem penyediaan daging, yaitu :PertamaUsaha Peternakan Rakyat yang kini masih menjadi “tulangpunggung” usaha peternakan di Indonesia, dimana kurang lebih 50 persennya berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Umumnya mereka memelihara sapi untuk tabungan keluarga atau digunakan tenaganya untuk menggarap lahan.Usaha peternakan rakyat ini memiliki karakter yang penjualan ternak sapinya tidak dapat dipastikan waktunya. Mereka menjual ternak  karena sapinya sudah tua yang tidak produktif lagi untuk beranak atau tidak efektif untuk diambil tenaganya dan atau untuk mencukupi keperluan anak sekolah atau untuk membelikan  motor anak atau  keperluan lainnya. Pemilikan ternak biasanya sekitar 2-4 ekor.

Mata rantai perdagangannyan mulai dari peternak, dijual pada blantik di rumah atau di pasar hewan, kemudian diterima pedagang hewan, selanjutnya ke jagal di RPH dan terakhir ke pedagang daging di pasar tradisional.Mereka sudah mempunyai jaringan tersendiri mulai dari pedagang hewan sampai konsumennya yang sulit di masuki oleh pedagang dari luar.Yang perlu diperhatikan bahwa pasar peternakan rakyat hanya merespon perubahan harga sapi dan tidak responsif terhadap harga daging pada umumnya[2].  Dengan demikian harga daging yang tinggi belum akan direspon oleh peternak dalam jangka pendek dengan menambah hewan ternaknya. Hal ini juga terjadi pada pasar beras, harga gabah turun tidak otomatis menurunkam harga beras, terdapat intermediate process untuk dapat mempengaruhi harga beras.

Kedua, Industri Peternakan Rakyat (Usaha Penggemukan Sapi) yang sapinya dapat berasal dari bakalan lokal atau bakalan impor.Usaha inilah yang sekarang menjadi pendukung usaha peternakan nasional.Bakalan sapi lokal di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya diperoleh dari daerah Cepu, Blora dan Bojonegoro, Lamongan yang masih mempunyai hijauan ternak (rumput) dari hutan sekitarnya atau berasal importer sapi bakalan impor. Industri penggemukan sapi ini biasanya hanya berlangsung selama 3-4 bulan, lebih dari waktu tersebut akan membuat kenaikan berat sapi semakin kecil sehingga  membuat peternak merugi. Untuk usaha penggemukan sapi bakalan lokal banyak ditemukan di Jateng dan Jatim, sedang usaha penggemukan sapi bakalan impor skala besar  tedapat di Jawa Barat, Banten, Lampung dan Sumatera Selatan yang dikenal dengan nama feedloter.

Pola penjualan sapi dari Industri Peternakan Rakyat ini sudah lebih pasti, namun tergantung kapan dia mulai menggemukkan.Sedang pola perdagangan sapi dari industri penggemukan ini untuk sapi eks lokal biasanya mirip dengan usaha peternakan rakyat.Untuk feedloter di Jabar, Banten dan Lampung pola perdagangannya melalui pedagang sapi, kemudian ke jagal, terus ke hotel/restaurant atau sebagian ke pasar tradional juga.Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa Industri Peternakan Rakyat hanya dipengaruhi harga sapi dari segmen industri peternakan rakyat itu sendiri[3].

Ketiga,  subsistem penyediaan daging beku impor.  Umumnya impoter daging beku sudah memiliki pasar tersendiri dari yaitu hotel, restoran dan supermarket.Mulai tahun 2013 Perum Bulog ditugaskan untuk mengisi pasar dalam rangka stabilisasi harga atau penyediaan daging dengan harga terjangkau menjelang puasa dan lebaran.Tahun 2015 diminta untuk mengimpor sapid an daging sapi untuk stabilsai harga daging. Selanjutnya mulai tahun 2016 Bulog juga diminta untuk menyediakan daging kerbau dengan dengan harga rendah yang dijual melalui outlet Perum Bulog Rumah Pangan Kita (RPK).Penyediaan daging kerbau yang diimpor dari India tersebut nampaknya mendapat pasar tesendiri, walaupun penjualannya masih sangat terbatas hanya di Jakarta saja.

Dari ketiga subsistem tersebut masing-masing mempunyai pasar tersendiri, pasar daging beku baik yang diimpor Bulog dan non Bulog tidak serta merta dapat menggantikan pasar daging tradisional.Menurut Noer Soetrisno (2017) permintaan daging sapi nampak tersegmentasi secara ketat antara sektor konsumsi rumah tangga dan konsumsi hotel dan restoran.Sektor retail perkotaan pada umumnya merupakan bagian dari sektor hotel dan restoran, sementara sektor konsumsi rumah tangga yang sangat responsif terhadap perubahan harga, umumnya sangat tergantung oleh sistem distribusi yang tersedia dari jagal dan feedlot.Kebutuhan daging untuk pasar semacam ini juga menjadi tempat pembelian bagi industri kecil dan rumah tangga untuk makanan[4].

Segmentasi pasar tersebut akan semakin tertumpu karena para pihak menjadikan instrumen pengawalan pasar atas produk masing-masing. Tingkat segmentasi pasar produksi sapi dan daging sangat jelas, namun Pemerintah dengan tiga penanggung jawab kebijakan: Pertanian (rekomendasi), Perdagangan (Impor) dan PEMDA (Perdagangan Antar Daerah) sering membuat sinyal pasar yang salah dan merugikan industri[5].

Selanjutnya Noer Soetrisno(2017) menjelaskan tentang respon penyediaan sapi potong dan daging sapi yang perlu mendapat perhatian oleh para pihak yang berkepentingan.Ciri fungsi respon penyediaan sapi potong maupun daging sapi mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun, sehingga pada umumnya model penyesuaian parsial sangat cocok untuk menerangkan fenomena harga daging.Jadi tidak mungkin berbicara program tahun berjalan dengan produksi sapi tahun berjalan. Koefisien respon parsial bergerak 0,5 hingga 0,75 sehingga jangka waktu ideal mempersiapkan target penyediaan berada pada masa 1,25 sampai 2 tahun. Hal ini juga menjadikan kekakuan dalam sistem cadangan daging sapi karena keterbatasan akseptabilitas daging beku sementara koordinasi stok ternak sapi hidup masih sulit dibangun oleh Pemerintah[6] .

Membangun Model Stabilisasi Harga Daging Bervisi Pemerataan.

Masalah yang dihadapi dalamstabilisasi harga daging yang belum mendapat perhatian, pertama pada titik kritis penyediaan sapi yang sebenarnya berada pada pembibitan sapi, mulai dari masa bunting sampai pembesaran pedet yang memerlukan waktu 3 tahun (termasuk masa bunting 9 bulan 10 hari dan memelihara anak sapi sampai disapih umur 6 bulan).  Usaha dibidang ini umumnya dikerjakan oleh Usaha Peternakan Rakyat dengan modal terbatas dan memerlukan waktu lama dan resiko yang besar pula.Apabila pemerintah menginginkan kemelut ternak dan daging sapi dapat diatasi, maka seharusnya dibidang pembibitan dan pembesaran pedet inilah yang perlu digarap oleh pemerintah, bagaimana dapat menghasilkan bibit sapi dan sapi potong yang bermutu dan murah.Dahulu tugas ini dikerjakan oleh PT Bina Mulya Ternak yang memiliki tanah 36.931 ha di Sulawesi dan Pulau Sumba, tetapi sekarang sudah dilebur kedalam PT Perkebunan Nusantara XIV.

 

Kedua, berasal dari kebijakan pemerintah yang ingin berswasembada daging dalam waktu singkat dengan mengetatkan impor sapi bakalan dan daging sapi mulai tahun 2010 yang kurang memperhitungkan kemampuan daya beli konsumen tingkat menengah kebawah dan mungkin juga berdasar data yang tidak akurat. Akhirnya timbul pertanyaan swasembada daging itu untuk siapa dengan kenyataan bahwa harga daging sapi sekarang telah meningkat 300 persen dibanding tahun 2004, sedang keadaan peternak pun belum banyak berubah.Presiden Joko Widodo juga merasakan harga daging sekarang sangat mahal.Selain itu pasar daging sapi terdapat indikasi dikuasai kartel dari hasil investigasi KPPU tahun 2016.

Ketiga, kebijakan terakhir yang  berusaha mengambil “jalan pintas” dengan mewajibkan impoter sapi bakalan untuk mengimpor indukan dengan rasio 5:1. Sebagaimana diketahui feedloter kita ini bukan peternak sapi rakyat yang kurang memperhitungkan biaya-biaya dalam memelihara sapi, terutama tenaganya. Oleh karena itu diperkirakan pada masa puasa lebaran nanti akanterjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi dengan indikasi banyak kandang kosong disekitar Jakarta.

Dalam rangka mengatasi kemelut harga daging yang sudah berlangsung lebih dari 5 tahun dan apabila pemerintah serius menginginkan harga daging stabil dan terjangkau oleh daya beli rakyat banyak,  maka perlu diambil langkah-langkah sebagi berikut:

  1. Pemerintah perlu menyepakati program swasembada daging sapi itu akan dicapai pada harga berapa? Apabila diinginkan harga seperti yang telah dikemukakan  Presiden Joko Widodo Rp 90.000 per kg,  maka jikaharga di pasar lebih tinggi dari itu berarti pasokannya kurang. Perlu diingat juga bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut ada time lag, kalau diurut dari sapi bunting perlu waktu 3 tahun, kalau dari sapi bakalan impor perlu waktu 4-6 bulan. Juga perlu diketahui bahwa apabila solusinya dengan mengimpor daging beku, hal itubukan merupakan jawaban yang tepat karena pasarnya beda. Dengan demikan perlu persiapan yang matang dan jangka waktu lama untuk dapat menyelesaikannya.
  2. Pemerintah juga perlu merubah cara pendekatan perhitungan defisit daging berdasar formula proyeksi produksi (populasi) minus estimasi konsumsi karena populasi tersebut masih merupakan primary supply yang kita tidak tahu kapan ternak sapi tersebut akan dipotong. Sebenarnya yang paling dekat adalah mengetahui derived supply berupa ternak yang ada di Rumah Potong Hewan (RPH). Cara pandang ini seharusnya melekat pada pemutus kebijakan impor sapi di Kemendag dan rekomendasi impor sapidi Kementan serta ijin pengeluaran ternak oleh Pemda. Saat ini mereka cenderung melihat dari ego sektoralnya masing-masing sehingga yang diperoleh adalah kekisruhan.
  3. Dalam jangka panjang apabila Pemerintah ingin memerankan Perum Bulog dalam stabilisasi harga daging yang tidak sekedar menjadi pemain pupuk bawang, tetapi sebagai penyeimbang pasar daging, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :Pertama,Perum Bulog perlu membangun jaringan dengan afiliasi perusahaan yang dulu penah bekerjasama dan atau membangun Koperasi Peternak Sapi seperti dulu ketika Bulog ditugasi untuk stabilisasi harga kedelai dengan membentuk KoperasiTahu dan Tempe Indonesia (KOPTI). Kedua, apabila Perum Bulog menjadi holdingnya PT PP Berdikari, maka disarankan agar PT BUL (Berdikari United Lifestock) anak perusahaan PT PP Berdikari perlu dibenahi terlebih dahulu untuk mendukung operasi Bulog dalam stabilisasi harga daging untuk melakukan penggemukan sapi untuk pasaran umum.Ketiga, Perum Bulog juga perlu  membuat sistem pengamanan harga terpadu dari hulu sampai hilir berupa cadangan berlapis yang terdiri dari cadangan lini I berupa daging yang siap jual, cadangan lini II berupa stok sapi di RPH siap potong, cadangan lini III di petertanak penggemukan sapi yang siap jual, stok lini IV berupa sapi yang sedang dipelihara, stok lini V yang sudah dibeli di luar negeri. Dengan adanya sistem ini sekaligus juga sebagai instrumen dalam rangka program pemerataan yang diinginkan Presiden Joko Widodo.Kelima, untuk itu Perum Bulog perlu membangun infrastuktur ‘cool chain’ yang ditempatkan di  pasar strategis dan pemukiman tertentu. Dengan adanya jaringan “cool chain” ini beberapa tujuan dapat diraih seperti higienitas barang terjamin, pemakaian pengawet formalin dapat dihindari, dan kerusakan dan kehingan dapat dikurangi. Oleh karena untuk membangun infrastruktur ini perlu pembiayaan yang besar. Model yang dibangun sementara untuk DKI Jakarta dulu, mungkin juga di Jabodetabek

Penutup

Membangun model stabilisasi harga daging bervisi pemerataan memerlukan waktu jangka panjang yang mungkin tidak cocok dengan sistem pemerintahan sekarang yang harus populis dan memerlukan kegitan yang instant yang sudah harus kelihatan hasilnya dalam jangka pendek.  Berkaca dari program peningktan produksi kedelai yang dimulai tahun 19973, namun Bulog baru diminta untuk menangani pembelian kedelai petani dalam negeri mulai tahun 1979 dan selanjutnya Bulog ditetapkan sebagai importir tunggal kedelai mulai tahun 1980. Ternyata baru tahun 1991 produksi kedelai meningkat 1, 8 juta ton (3 kali lipat).Kemudian setetah kedelai diderugalasi tahun 1998 produksi kedelai turun menjadi sekitar 700 ribu ton sampai sekarang.Sekarang ini importer kedelai hanya 3 perusahaan yang menjalin jaringan pemasaran sampai kedalam dekat dengan pengrajin tahu dan tempe.

Oleh karena konsumsi protein yang berasal dari sumber daging akan terus meningkat, apabila pemerintah ingin mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan, maka solusinya adalah melibatkan peternak kecil dengan menunjuk BUMN yang salah satunya adalah Perum Bulog. Namun demikian juga diperlukan perbaikan kebijakan swasembada daging itu akan dicapai pada tingkat berapa, memperbaiki perhitungan defisit daging dengan menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan (bukan estimasi produksi dan konsumsi) dan pemerintah menangani secara serius titik kritis perekonomia sapi yaitu masalah pembibitan dan pembesaran pedet. .

Jakarta, 14 Maret  2017

Sapuan Gafar

Mantan Kepala Biro Penyaluran Bulog yang merangkap sebagai Ketua Tim Stabilisasi Harga Daging 1988-1993.

Lihat Juga

Bung Karno dalam Wawancara Imajiner (1) : “Jiwa Revolusionerku Tetap Membara”

MESKI sudah lama meninggalkan kehidupan di alam fana, tepatnya sejak 20 Juni 1970, hampir 47 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *