Jumat , 28 April 2017
Beranda » Pendidikan » Diskusi Kebangsaan II : Kebangsaan dalam Media Massa

Diskusi Kebangsaan II : Kebangsaan dalam Media Massa

Catatan Imam Anshori Saleh

Beruntung saat diminta membuat makalah ini saya menemukan buku yang bagus tentang pers dan kebangsaan. Judul buku itu, “Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa”.  Merupakan hasil riset sejumlah surat kabar lawas di seluruh Indonesia,  termasuk Harian Kedaulatan Rakyat, kemudian ditulis oleh Muhidin M Dahlan dan kawan-kawan. Diterbitkan oleh I:BOEKOE, Desember 2008. Berisi 1184 halaman. Luar biasa. Catatan  saya ini banyak terinspirasi dari buku tersebut.

Dari buku itu saya dapat mengambil banyak pengetahun tentang peranan pers di masa lalu dalam menggairahkan semangat kebangsaan. Saat menjelang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, para pejuang pers umumnya hanya berpikir bangaimana Indonesia merdeka, kemudian bagaimana segenap bangsa dapat bersatu mempertahankannya dan memberikan nilai-nilai yang tepat. Teknik jurnalisme belum semaju sekarang. Tetapi prinsip-prinsip jurnalisme mereka pegang teguh. Pers masa itu sangat mengedepankan hal-hal penting seperti 5 w+ 1 h, prinsip penulisan cover both side, dan sebagainya, walaupun dalam bentuk sangat sederhana.

Tema diskusi kita hari ini: “Kebangsaan dalam media massa”. Apa arti kebangsaan? Kebangsaan adalah sebuah proses panjang dan melelahkan ihwal perumusan apa yang disebut identitas untuk pemuliaan manusia. Karena itu kebangsaan kerap disandingkan dengan perjuangan mencipta kondisi tumbuhnya situasi kemanusiaan yang di kemudian hari memadat menjadi semangat baru bernegara, yakni nasionalisme.

Perjuangan itu mengambil banyak bentuk dan varian dalam skema perjuangan. Sebelum abad 20, skema perjuangan dominan dilakukan lewat cara-cara peperangan dan adu pasukan di medan laga. Namun dalam dasawarsa pertama abad 20, pola perjuangan memasuki titik perubahan yang cukup signifikan. Titik perubahan itu dipicu oleh sebuah kesadaran baru tentang jalan cetak atau jalan pers. Sekaligus jalan pers ini menjadi semacam pembeda dengan jalan nasionalisme yang ditempuh India yang bertumpu pada hirarki kasta atau nasionalisme Rusia yang memperjuangkan perbenturan kelas dan melahirkan komunisme atau Inggris yang lahir dari gilda dan pasar para borjuis.

Tesis bahwa bangunan kebangsaan kita dididirikan dari tradisi pers bisa dilihat dari fakta sejarah bahwa nyaris seluruh tokoh kunci pergerakan kebangsaan dan nasionalisme adalah tokoh pers. Dan posisi mereka dalam struktur pers umumnya pemimpin redaksi (hoofdredakteur) atau paling rendah adalah redaktur. HOS Tjokroaminoto yang kita kenal sebagai salah satu “guru pergerakan” adalah pemimpin redaksi Oetoesan Hindia dan Sinar Djawa. “Tiga Serangkai” Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menukangi De Express.

Semaoen di usianya 18 tahun sudah memimpin Sinar Djawa yang kemudian berubah menjadi Sinar Hindia. Maridjan Kartosoewirjo menjadi reporter dan redaktur iklan di Fadjar Asia. Sebelum berkonsentrasi mengurus dasar pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah pemimpin redaksi Persatoean Hindia dan bahu-membahu bersuara dalam majalah Pemimpin.

Adapun Soekarno menjadi pemimpin redaksi Persatoean Indonesia dan Fikiran Ra’jat. Setelah pulang dari Belanda dan menjadi pemimpin redaksi majalah Indonesia Merdeka dalam Perhimpunan Indonesia (PI), Mohammad Hatta dan dibantu Sjahrir menakhodai Daulat Ra’jat. Bahkan Amir Sjarifuddin dalam Partindo menjadi pemimpin redaksi Banteng, serta masih banyak lagi.

Walau tingkat pendidikan mayoritas rakyat masih rendah, para tokoh pergerakan itu sadar bahwa lembar pers bisa dijadikan medium mengampanyekan ide-ide nasionalisme selain mimbar-mimbar pertemuan. Dengan pers pula pesan dan gagasan memiliki tingkat aksesibilitas dengan cakupan luas, terutama di kancah internasional. Selain itu, dan ini menjadi ciri dari masa percobaan ini, bahasa Indonesia memungkinkan dibentuk dan diberi rumah baru.

Yang menjadi soal kemudian kapan permulaan pertama yang dengan kesadaran penuh menjadikan pers sebagai alat pergerakan dan menjadi kuda tunggangan pembibitan semangat membuat rumah bagi bahasa dan usaha menyatukan kolektivitas tanah dan air dalam semesta kesadaran berbangsa. Peritesis itu kemudian mempertemukan kita dengan sepotong nama Tirto Adhi Soerjo dan Medan Prijaji yang terbit pertama kali di Bandung pada 1907. Tahun 2007 adalah tepat seabad suratkabar mingguan dengan motto di kepala korannya: “ja’ni swara bagai sekalian Radja2 Bangsawan Asali dan fikiran dan saudagar2 Anaknegri, lid2 Gomeente dan Gewestelijke Raden dan saudagar bangsa jang terprentah lainnja.”

Menjadikan Medan Prijaji sebagai patok Seabad Pers Kebangsaan dialasdasari pertimbangan sebagai berikut: Pertama, bahwa Medan Prijaji berfungsi sebagai pers, baik tugasnya sebagai jurnalistik yang memberi kabar sekaligus mengadvokasi publiknya sendiri dari kesewenang-wenangan kekuasaan maupun kemauan untuk membangun perusahaan pers yang mandiri dan otonom. Terkait dengan tugasnya yang pertama ini, Tirto mesti berhadapan muka dengan kekuasaan kolonial yang bengis. Sekaligus Medan Prijaji dengan keberbedaannya itu berkesempatan gentayangan dan berkaok-kaok di daratan Eropa. Karena dianggap sebagai jurnalis paling berbahaya dan menunggang kuda petarung yang tak suka basa-basi seperti Medan Prijaji, Tirto kemudian menjadi incaran.

Kedua, visi Medan Prijaji yang tereksplisitkan dalam jargonnya yang beridentitaskan kebangsaan itu memberi implikasi pada keindonesiaan hari ini setelah Medan Prijaji tak ada. Kebangsaan yang dimaksudkan di sini adalah kebangsaan yang diikat oleh dialektika antara kolektivitas tanah air dan bahasa. Dari hubungan dialektika inilah muncul bangsa.

Ketiga, konsepsi kebangsaan itu dibangun dengan cara sistematis. Selain jalan pers dengan mendirikan perusahaan yang menopang jalannya pers, Tirto juga turut memulai pergerakan lewat jalan berorganisasi. Titik tuju dua tradisi yang disatukan itu adalah penyemaian kesadaran berbangsa.

Dari tangan Tirto lah muncul embrio organisasi yang bercorak seperti Boedi Oetomo, yakni ketika pada 1906 atau dua tahun sebelum Boedi Oetomo, ia mendirikan Sarekat Prijaji. Dan Tirto pulalah rancangan pertama Sarekat Islam yang melahirkan banyak sekali tokoh pergerakan, baik kiri, tengah, maupun kanan, saat dia mengonsep Sarekat Dagang Islamijah di Bogor dan kemudian dikembangkan Samanhudi di Surakarta. Tirtolah yang menyatukan tradisi pergerakan dan tradisi pers untuk satu tujuan, yakni kesadaran berbangsa.

Keempat, karena dilakukan secara sistematis itulah maka posisi dan tindakan Tirto bukan sekadar sebagai historical piece atau irisan sejarah yang biasa, tapi membuat momentum sejarah di mana sejarah menjadi patok untuk aksi sejarah ketika semua peristiwa berkumpul pada saat itu dan orang menilai peristiwa itu sebelum dan sesudah peristiwa itu berlangsung.

Medan Prijaji memberi dampak besar dan menginspirasikan gerak selanjutnya. Bahwa sudah ada yang terbit duluan, itu tidak jadi soal. Namun kita berbicara dampak bagi pembentukan mandat kebangsaan. Pada saat Medan Prijaji itulah momentum sejarah dipetakan dan perang terbuka di media massa diserukan. Bertitik tolak dari situ pulalah gerakan-gerakan kebangsaan itu mulai mengkristal, membangun gerakan kebudayaan dengan kantong-kantong organisasi modern, memaksimalkan pers sebagai alat perjuangan.

Dan kelima, Pramoedya Ananta Toer adalah orang yang dengan jernih melihat kehidupan semasa Tirto dan Medan Prijaji. Dari usaha Pram itulah pribadi ini diketahui dunia internasional dan ribuan lapisan masyarakat kita hari ini. Karena itu mengajukan namanya karena pribadi ini yang paling mudah diterima masyarakat.

Kelima alasan itulah kemudian mengukuhkan bahwa patok pers kebangsaan adalah Medan Prijaji dan Tirto Adhi Surjo menjadi pemancang patok itu. Dengan memancangkan patok ini paling tidak kita menarik dua hal: (1) memiliki protagonis atau tokoh idola yang diteladani baik di dunia pers maupun dalam pergerakan; (2) kita bisa menafsirkan sejarah Indonesia dalam perspektif yang baru.

Dengan mengambil Tirto Adhi Soerjo sebagai model, maka polemik bahwa Indonesia dibangun oleh kalangan Jawa atau kalangan Islam itu bisa diselesaikan. Dan itu menjadi sumbangan berarti bagi pembelahan bangsa yang panjang ini, sebagaimana kita saksikan di sidang-sidang konstituante bagaimana pembelahan negera Islam dan negara nasionalis terjadi. Kalis melihat soal itu, kita pun terdorong ke sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno yang berakhir tragis pada peristiwa G 30 S pada tahun 1965.

Orang selalu mengatakan bahwa gerakan yang pertama kali berlingkup nasional itu adalah Sarekat Islam. Yang lain mengatakan bahwa yang pertama adalah Boedi Oetomo yang berarti Jawa. Orang tak sadar bahwa kedua gerakan yang dipertentangkan itu lahir dan bermuara pada sumur yang sama, yakni Tirto Adhi Soerjo.

Jadi tujuan Tirto/Medan Prijaji adalah memerdekakan. Dia dengan jelas memberitahu konsepsi kebangsaan itu tidak dibangun berdasarkan atas suku dan agama, tapi gerakan intelektual, kesadaran bahasa, dan keyakinan bertanah air. Jadi jika dicari semua gerakan itu, terutama gerakan nasionalis dan gerakan Islam, bersumbu pada sumur yang sama.

Kiprah Koran daerah lainnya

 
Pada kutub lain saya mengambil sejarah Harian Kedaulatan Rakyat yang terbit di Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat disingkat KR didirikan oleh HM. Samawi dan M. Wonohito. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat terbit dan didirikan sejak 27 September 1945. Merupakan koran ke-2 (dua) setelah koran Bahasa Jawa yang bernama Sedya Tama yang terbit dua minggu sekali. Saat koran Sedya Tama dibreidel oleh tentara Jepang. Kemudian tentara Jepang mendirikan percetakan dan menerbitkan koran Sinar Matahari. Didorong keinginan menerbitkan koran sendiri oleh pemerintah Indonesia. Maka, koran Sinar Matahari yang berkaryawan orang Indonesia. Atas gagasan HM. Samawi dan H Madikin Wonohito. Maka, berdirilah percetakan dan harian Kedaulatan Rakyat.

 
Nama harian Kedaulatan Rakyat diambil dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

 
Kedaulatan Rakyat memang terbit pada masa penjajahan Jepang. Peredaran surat kabar ini pun sempat dicekal oleh pihak penjajah. Para penjajah beralasan bahwa mereka khawatir dengan pemberitaan yang disuguhkan oleh Kedaulatan Rakyat nantinya akan mempengaruhi rakyat untuk menentang pihak penjajah. Kecerdasan itu akan membuat orang semakin kritis dan tahu apa yang ingin dilakukan serta yang ingin diraihnya. Kemudian tidak mengherankan kalau bangsa penjajah tidak senang bangsa yang dijajahnya menjadi bangsa yang cerdas. Kecerdasan itu akan menimbulkan pemberontakan. Kedaulatan Rakyat adalah bukti kehausan informasi yang dirasakan oleh warga Yogyakarta pada khususnya dan seluruh rakyat indonesia pada umumnya. Namun, berkat kegigihan dan keinginan pemrakarsanya, koran inipun akhirnya bisa kembali terbit. Di sejumlah daerah ada surat kabar sejenis Kedaulatan Rakyat.

 
Bagaimana sekarang?

Saya paparkan, sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronik. Media massa cetak saat ini tidak dapat dibagi secara dikotomis, yang berlatar belakang kepentingan bisnis, politik, ideologis. Ada koran-koran yang tidak menyiratkan kepentingan politik praktis seperti Kompas dan Koran Tempo. Kalau ada kepentingan politik-ideologis hanya pada soal keberpihakan dalam arti luas. Dulu Jawa Pos dianggap berada di jalur itu, tapi setelah Dahlan Iskan sang pemimpin maju sebagai peserta konvensi Partai Demokrat untuk calon Presiden menjelang Pilpres 2014, tampak ke mana kiblatnya Jawa Pos.

Yang berlatar belakang bisnis tidak bersih dari kepentingan politik (dalam arti luas), demikian pula yang berlatar belakang politik tetap juga mementingkan bisnis. Saya mengambil contoh, yang benar-benar partisan Harian Suara Karya, koran milik dan dikendalikan Partai Golkar. Koran ini terus terang memihak untuk kepentingan Golkar. Dulu ketika Golkar berkuasa, tiras koran ini cukup besar karena distribusinya melalui jalur kekuasaan.

Yang tampil malu-malu, Harian Media Indonesia. Koran yang awalnya diawaki oleh Harian Prioritas itu pada awalnya muncul sebagai non-partisan. Tapi dalam perjalanannya menjadi semi-partisan menyuarakan Golkar dan sekarang full-partisan mengumandangkan Partai Nasdem. Dari sisi bisnis Media Indonesia sangat berat dengan turas yang konon sangat merosot.

Harian Republika, yang secara umum menyuarakan Islam, pada awalnya didirikan orang-orang ICMI. Disubsidi oleh Presiden BJ Habibie (pendiri ICMI). Sampai sekarang terus menyuarakan kepentingan Islam (walaupun tidak mewakili Islam secara keseluruhan). Saya tidak mengetahui apakah koran bermisi dakwah ini masih mendapat subsidi dari BJ Habibie dan tokoh-tokoh pro-ICMI. Karena kalau dari sisi bisnis koran ini hidup susah. Harian Media Indonesia. Sejak awal memang berorientaasi kepada kepentingan politik owner-nya. Ketika sang owner masih aktif di Partai Golkar, maupun kemudian mendirikan Partai Nasdem. Dari Editorialnya yang dimuat di halaman 1 terlihat kemana orientasi koran ini.

Di media televisi juga bisa diambil contoh dua televisi berita TV-One dan Metro TV. Keduanya mengambil jalur berbeda dalam pilihan oroientasi berita. Sangat tampak pada menjekang dan saat pemilihan presiden 2014. TV One (Gerindra, PKS, PAN) mendukung penuh Prabowo (Gerindra, PKS, PAN) sementara Metro TV terang-terangan menyokong Joko Widodo (PDIP, PKB, Nasdem).

Untuk mengukur semangat kebangsaan untuk pers partisan atau semi partisan seperti ini agak sulit. Tidak sama sekali menghilangkan semangat kebangsaannya tetapi juga tidak menemukan tautan antara misi yang diembannya dengan misi kebangsaan. Atau barangkali di zaman seperti ini sudah tidak diperlukan lagi pers yang berdimensi kebangsaan seperti pra dan pasca kemerdekaan. Seperti juga sebagian besar bangsa kita sudah tidak memerlukan elan kebangsaan. Sebab bagaimana pun pers atau media massa adalah bagian dari bangsanya.

Lihat Juga

Kolomnis itu Beda dengan Jurnalis

SEORANG wartawan atau jurnalis pemula suatu hari terlibat dialog dengan redakturnya. “Saya ingin menulis esei …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *