Jumat , 28 April 2017
Beranda » Humaniora » Sistem Pers Indonesia (2) : Dari Pers Manipol Ke Pers Pancasila

Sistem Pers Indonesia (2) : Dari Pers Manipol Ke Pers Pancasila

Setelah melalui berbagai pertimbangan, pemerintah kemudian menyimpulkan perlunya segera diambil sikap dan langkah-langkah cepat agar kebebasan pers yang dipandang sudah berada dalam kondisi ‘terlewat batas’ dan ‘berbahaya’ itu tidak semakin berkepanjangan dan tidak semakin memperkeruh keadaan. Sehingga yang terjadi kemudian, adalah suatu langkah atau kebijakan yang sebelumnya nyaris tidak sempat terpikirkan oleh kalangan pers, tiba-tiba telah diambil oleh pemerintah dalam upaya menegakkan kewibawaan dan kehormatannya.

Pada tahun 1958, Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jakarta Raya mengeluarkan suatu surat keputusan yang sangat mengejutkan kalangan pers ketika itu, terutama yang berada di Jakarta. Keputusan mengejutkan itu adalah mengharuskan semua media pers, khususnya media pers yang terbit di ibukota Jakarta untuk mempunyai Surat Izin Terbit (SIT).

Peperda Jakarta Raya itu memberi batas waktu kepada media pers perihal ketentuan memiliki SIT itu sampai tanggal 1 Oktober 1958. Bila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut, kewajiban atau keharusan memiliki SIT itu tidak dipenuhi oleh media pers, maka akan diberlakukan larangan terbit. Artinya, media pers yang sejak tanggal 1 Oktober 1958 belum memiliki Surat Izin Terbit (SIT) tidak akan mendapatkan hak untuk terbit. Sehingga bila tetap terbit tanpa menggunakan SIT, maka media pers itu dianggap sebagap media pers yang illegal.

Sehubungan dengan kebijakan pemberlakuan SIT itu, Peperda Jakarta Raya menegaskan ancamannya bahwa bila media pers yang tidak memiliki SIT itu tetap memaksakan diri terbit, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Angan-angan dan harapan para wartawan atau pengelola media pers untuk tetap terus bertahan menghirup serta menikmati ‘kenikmatan dan kebebasan’ sistem Pers Liberal yang mereka pandang ‘sangat menyenangkan’ itupun menjadi musnah, hancur dan pupus. Impian untuk tetap dapat bersuara ‘lantang dan bebas’ dalam bersikap, mengkritisi siapapun, atau ‘mencacimaki’ kelompok dan tokoh manapun akhirnya menjadi musnah. Bahkan kalangan pers ketika itu beranggapan bahwa tanggal 1 Oktober 1958 sebagai tanggal ‘kematian’ dan berakhirnya ‘kejayaan dan kekuasaan’ Pers Liberal di bumi Indonesia.

Terlebih lagi setelah itu Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) menindaklanjuti kebijakan yang telah ditempuh Peperda Jakarta Raya tersebut dengan mengeluarkan keputusan yang senada yakni menerapkan keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) bagi seluruh media pers di Tanah Air, tanpa terkecuali. Langkah pemberlakuan ketentuan SIT bagi media pers di seluruh Indonesia itu dinyatakan Peperti di tahun 1959.

Dengan keputusan Peperti itu, maka tidak hanya media pers di wilayah ibukota Jakarta saja yang dikenakan ketentuan keharusan memiliki SIT, tapi semua media pers yang terbit di seluruh Indonesia juga memiliki keharusan yang sama. Media pers di seluruh Tanah Air ketika itu memang sempat terkejut dan resah dengan kebijakan yang dipandang sebagai salah satu bentuk pengekangan serta pengendalian terhadap kebebasan pers. Tetapi karena kuatnya ‘tangan-tangan kekuasaan’, maka kalangan pers tidak mempunyai keberanian atau kekuatan untuk menolak dan membendung kebijakan keharusan memiliki SIT tersebut. Media pers yang ingin tetap bertahan hidup, ingin tetap terbit, tidak mempunyai alternatif lain selain memenuhi persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan SIT.

Sistem Pers Liberal ketika itu menjadi semakin tidak berdaya dan memiliki kekuatan lagi, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan penting yakni mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menegaskan diberlakukannya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Dengan Dekrit Presiden itu maka benar-benar habislah ‘nyawa’ Pers Liberal yang sempat memarakkan perjalanan pers di Indonesia sejak awal tahun 1950 itu.

Semenjak diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah pun kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan dan ketentuan yang semakin ‘mengikat’ pers untuk senantiasa berpihak kepada kepentingan-kepentingan politik pemerintah.

 

  1. Sistem Pers Manipol

Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mencanangkan Manifesto Politik (Manipol) yang dinyatakan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Manipol yang dicanangkan Bung Karno itu terdiri dari lima unsur penting yakni UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Kelima unsur penting itu selalu disingkat dengan singkatan USDEK. Manipol-Usdek telah menjadi pegangan dan landasan ideologis bangsa.

Dengan pemberlakuan Manipol-Usdek itu media pers nasional pun diharuskan untuk menyesuaikan kerja jurnalistiknya kepada langkah-langkah atau pemberitaan yang berpedoman pada Manipol-Usdek tersebut. Media pers yang tidak mengindahkan kebijakan itu dipandang oleh pemerintah sebagai pers yang melawan arus perjalanan revolusi bangsa.

Seiring dengan Manipol-Usdek, pemerintah yang dipimpin Presiden Soekarno itupun menerapkan sistem demokrasi yang disebut Demokrasi Terpimpin. Media pers yang ada benar-benar dibawa ke alam Manipol dan Demokrasi Terpimpin. Kalangan pers seakan tidak lagi punya keberanian dan kemampuan untuk keluar dari rel atau jalur yang sudah ditetapkan pemerintah.

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperkuat ‘ikatan’ pers terhadap Manipol dan Demokrasi Terpimpin di antaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Peperti No 10 tentang keharusan semua media pers memiliki izin terbit dan Peraturan Peperti Nomor 2 Tahun 1961 mengenai keharusan percetakan pers menjadi alat untuk menyebarluaskan Manipol dan Dekrit Presiden. Kemudian Peraturan Peperti No 6 Tahun 1961 mengenai ketentuan pers untuk mendukung Demokrasi Terpimpin.

Pemerintah benar-benar bertekad sekuat mungkin untuk menghapus sistem Pers Liberal dari bumi Indonesia. Ini terlihat jelas dari langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam menegakkan kendali dan pengawasannya terhadap media pers yang ada. Dalam menegakkan tekadnya itu, pemerintah pun tidak segan-segan menempuh langkah keras kepada media pers yang dinilai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Akibatnya sejumlah media pers yang menolak kebijakan pemerintah itu diberhentikan penerbitannya.

Dalam konteks kebebasan pers, maka apa yang terjadi di masa-masa itu adalah kondisi pers yang berada dalam posisi sulit dan rumit. Pers seakan sulit untuk menemukan alternatif lain selain menempatkan dirinya untuk berjalan ‘seiring-sejalan’ dan ‘seiya-sekata’ dengan semua kebijakan pemerintah, sekalipun langkah-langkah pemerintah itu dipandang tidak pada tempatnya. Pers harus ‘tunduk’, harus mau bekerjasama dengan segala langkah dan kebijakan pemerintah. Bila tidak mau bekerjasama, sudah dapat dipastikan media pers itu akan ‘ tergulung gelombang revolusi’ yang besar dan kuat.

Proyek Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis) yang dicanangkan Bung Karno, serta sejumlah kebijakan politik lainnya telah merubah wajah pers Indonesia ke warna yang tidak menentu. Terlebih lagi ketika pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan politik atau peraturan yang telah mewajibkan semua media pers terutama suratkabar untuk berinduk kepada partai politik maupun organisasi massa yang ada. Keharusan itu tidak hanya berlaku bagi media pers yang terbit di ibukota Jakarta, tetapi juga media-media pers yang terbit di daerah.

Keadaan seperti ini menyebabkan pertentangan atau konflik antar partai politik juga merembet ke media pers. Karena sudah menginduk ke parpol atau ormas tertentu, dengan sendirinya media pers itu memiliki beban moral dan keharusan untuk menyuarakan kepentingan dari parpol atau ormas yang diikutinya. Media pers kembali terjebak di dalam keadaan yang tidak bisa bersikap netral dan independen. Sehingga yang terjadi ketika itu munculnya tiga kelompok dominan yang mewarnai wajah pers Indonesia. Ketiga kelompok dominan itu: kelompok pers nasionalis, kelompok pers agamis (partai-partai Islam) dan kelompok pers komunis.

Pertentangan antar media pers menjadi semakin tajam. Menjelang meletusnya pemberontakan Gerakan Tigapuluh September (G 30 S/PKI) yang dilaksanakan tanggal 30 September 1965, puncak pertentangan semakin mengental antara media pers pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan media pers yang anti komunis.

Media pers yang anti PKI ketika itu bergabung dalam kelompok Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), yang merupakan kelompok perlawanan terhadap ofensif PKI yang dipandang membahayakan UUD 1945 dan Pancasila. Ketika itu hampir setiap hari, media pers pendukung PKI dengan yang anti PKI terlibat ‘saling serang’ dan ‘saling cerca’ melalui pemberitaan maupun tajuk rencananya masing-masing.

 

  1. Sistem Pers Pancasila

Matinya pers komunis setelah gagalnya pengkhianatan G 30 S/PKI itu dengan cepat ditandai semaraknya warna pers yang anti PKI. Penghujatan, cemooh dan celaan terhadap apa yang telah dilakukan PKI sampai pada puncak pengkhianatannya tanggal 30 September 1965 mewarnai hampir setiap hari pemberitaan media pers yang sebelumnya bertahun-tahun berada dalam deraan teror dan tekanan PKI melalui media-media pers pendukungnya.

Perjalanan pers Indonesia kembali memasuki babak baru, yang disebut sebagai “masa untuk membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila”. Babak baru ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Di dalam Undang-undang yang disahkan pada tanggal 12 Desember 1966 oleh Presiden Soekarno itu dinyatakan secara tegas dan jelas Undang-undang tersebut dibuat dengan pertimbangan antaralain bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif daripada penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila; sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila, pembinaan pers ada di tangan pemerintah bersama-sama dengan perwakilan pers; pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa; pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yang membawa darma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif.

Di awal-awal kemunculan Orde Baru, pers Indonesia merasa berada dalam suatu situasi dan suasana yang penuh dengan ‘sukacita kegembiraan’. Pers Indonesia ketika itu telah mendapatkan dukungan yang kuat dan nyata dari pemerintah termasuk di dalamnya kekuatan militer yang memang sedang melaksanakan kerja besar melakukan penghancuran terhadap kekuatan-kekuatan PKI sampai ke akar-akarnya.

Akan tetapi suasana keharmonisan ‘bulan madu’ antara pers dengan pemerintah itu ternyata tidak berlangsung lama. Kondisi yang begitu menggembirakan itu hanya sempat berjalan beberapa tahun saja. Masa-masa ‘bulan madu’ yang penuh kegembiraan dan menyenangkan itu kemudian terganggu dengan kondisi serta iklim politik yang berkembang menjelang dan sesudah peristiwa “Malari” 1974 atau dikenal juga dengan sebutan peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974.

Peristiwa Malari yang sempat menggegerkan tatanan politik di Tanah Air itu berupa aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, terutama dalam penanganan modal asing yang dipandang justru telah menyesengsarakan rakyat dan memperburuk keadaan perekonimian nasional.

Aksi para mahasiswa itu berbuntut dengan meletusnya kerusuhan massa yang memporak-porandakan Jakarta. Ribuan massa mengamuk menghancurkan dan membakar bangunan-bangunan gedung dan kendaraan-kendaraan bermotor yang diproduksi Jepang. Ribuan massa itu seperti mendapat kesempatan dan peluang untuk menumpahkan rasa kecewa dan sakit hatinya terhadap kondisi perekonomian yang terjadi saat itu.

Menurut keterangan pemerintah saat itu, peristiwa Malari 1974 telah mengakibatkan kerugian besar dan kerusakan yang parah di ibukota Jakarta. Berdasarkan inventarisasi pemerintah, sedikitnya 144 bangunan gedung rusak dan hancur, 807 mobil dan 187 sepedamotor produksi Jepang dibakar dan hancur, 160 kilogram emas hilang dijarah, 11 orang tewas, 17 orang menderita luka-luka berat dan 120 orang menderita luka-luka ringan.

Retaknya hubungan yang semula harmonis antara pers dengan pemerintah ditandai oleh langkah atau tindakan pemerintah yang mencabut izin terbit sejumlah suratkabar. Suratkabar yang dibreidel itu antaralain Harian Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, Harian Kami, Ekspres, The Jakarta Times dan Mingguan Mahasiswa Indonesia. Bahkan sekitar setahun sebelum peristiwa Malari meletus, pemerintah dalam hal ini Panglima Kopkamtib telah mencabut sementara izin terbit Harian Sinar Harapan.

Di tengah-tengah kondisi iklim kecurigaan seperti itulah seorang tokoh pers di Yogyakarta, M Wonohito, memperkenalkan sistem Pers Pancasila di tahun 1977. Di tahun itu buku Teknik Jurnalistik Sistem Pers Pancasila diterbitkan oleh Departemen Penerangan untuk menjadi buku pegangan dan acuan masyarakat pers Indonesia dalam mempertegas fungsi serta perannya sebagai pers pembela dan pendukung Pancasila.

Apa yang dilakukan oleh M Wonohito (1912 – 1984) yang waktu itu adalah Pemimpin Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan sistem Pers Pancasila ternyata tidak sia-sia.

Sejak sistem Pers Pancasila dipertegas eksistensinya oleh Dewan Pers dalam sidang pleno Desember 1984 itu, maka pemahaman mengenai Pers Pancasila semakin memasyarakat dan menjiwai perjalanan serta perkembangan pers Indonesia. Akan tetapi, meskipun kemudian Pers Pancasila dapat memasyarakat dan menjiwai ‘roh’ pers Indonesia, namun pada kenyataan dan realita pelaksanaannya ternyata tidaklah seirama atau sesuai dengan hakekat nilai-nilai serta semangat Pers Pancasila itu sendiri.

Datangnya era reformasi telah membangunkan kesadaran bari bagi pers nasional untuk kembali menemukan jatidirinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Pers nasional yang sebelumnya seakan tidak memiliki kemampuan dan tak berdaya untuk melepaskan diri dari pengaruh serta campurtangan pemerintah yang kuat, mendadak menggeliat dan bangkit dari ketidakberdayaannya. Pers mendapatkan angin yang segar. Angin kebebasan, angin kemerdekaan pers.

Reformasi di bidang peraturan mengenai pers itu di antaranya meninjau kembali Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01/Per/Men/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01/Per/Menpen/1998 tentang ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Permenpen baru yang ditandatangani Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah itu telah membuka pintu kemudahan selebar-lebarnya dalam proses perolehan SIUPP.

Di era reformasi, terlebih lagi setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disahkan oleh Presiden BJ Habibie pada 23 September 1999, angin segar kebebasan dan kemerdekaan pers terasa meniup begitu kencang. Pers Pancasila yang selama bertahun-tahun berada dalam jaring pengertian dan kekuasaan pemerintah, telah menemukan nuansa dan semangat baru. Nuansa demokrasi dan kemerdekaan pers membuat wajah pers nasional secara tiba-tiba berubah drastis dan cepat. ***                                                                                    (Sutirman Eka Ardhana)

 

Daftar Pustaka

 

  1. Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa (terjemahan), Erlangga, Jakarta,
  2. Frederick S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, Four

      Theories of The Press, Urbana: University of Illinois Press, 1957.

  1. Dedy Djamaluddin Malik, Jalaluddin Rakhmat dan Mohammad Shoelhi

(ed), Komunikasi Internasional, LP3K – PT Remaja Rosdakarya,

Bandung, 1993.

  1. Edward C. Smith, Pembreidelan Pers Indonesia, terjemahan Atmakusumah, Alex A Rahim dan Arie Wikdjo Broto, Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1983.
  2. Tribuana Said dan DS Moeljanto, Perlawanan Pers Indonesia BPS

     Terhadap Gerakan PKI, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

  1. Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Perkembangan Pers Indonesia, 1988.
  2. Amanat Sejarah – Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 1996.
  3. Prof Dr Selo Sumardjan, Pers Dalam Negara Pancasila, makalah Seminar Hari Pers Nasional II, Februari 1986 di Yogyakarta.

Lihat Juga

Seputar Jurnalisme (5) : Jurnalisme Kompromis Sempat Jadi Pilihan

DEMIKIANLAH, Dorinda Elliott yang wartawati Newsweek dan Bengt Norborg wartawan dari Sveriges Television (Televisi Swedia) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *