Senin , 26 Juni 2017
Beranda » Hukum » Nasionalisme Dalam Hukum Memprihatinkan

Nasionalisme Dalam Hukum Memprihatinkan

Nasionalisme itu ialah suatu iktikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu ‘bangsa’. Rangkaian kata-kata ini ditulis Soekarno dalam artikelnya berjudul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” di harian Suluh Indonesia Muda pada tahun 1926.

Pengertian nasionalisme yang ditulis Soekarno tersebut terkesan sederhana, tetapi sesungguhnya mempunyai arti yang sangat dalam dan luas. Nasionalisme merupakan suatu iktikad atau keinginan mulia dan sungguh-sungguh, serta suatu kesadaran bersama sebagai suatu bangsa, untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan membangun kemajuan bangsanya.

Tetapi nasionalisme seperti yang diinginkan Soekarno dan terus dibangunnya sejak masa pra-kemerdekaan sampai Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan dirinya menjadi Presiden pertama RI itu, kini berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Keinsyafan dan kesadaran berbangsa itu mulai goyah, dan nyaris hilang. Ibarat sebuah pulau, ‘daratan’ nasionalisme itu sudah tergerus terpaan gelombang besar yang datang samudera luas. Dan, bila tidak segera dibangun tanggul-tanggul penahan gelombangnya, bukan tidak mungkin ‘daratan’ nasionalisme akan tenggelam dan hilang.

Kondisi jiwa dan semangat nasionalisme bangsa ini memang sedang menimbulkan kekhawatiran di banyak pihak. Dan, tidak jarang pula, kekhawatiran itu memunculkan ledakan emosi ‘kemarahan’ batin.

 

Ulah Koruptor

Dinding-dinding nasionalisme itu juga banyak tergerus oleh para koruptor dan pelaku tindak kejahatan sejenis lainnya. Seperti dikemukakan Sekjen DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Aprillia Supaliyanto MS, SH, perilaku para koruptor atau pengeruk kekayaan negara itu jelas-jelas telah merusak jiwa dan semangat nasionalisme yang sudah berpuluh-puluh tahun diperjuangkan dan dibangun oleh para pemimpin bangsa.

“Mereka yang mengeruk uang negara demi keuntungan pribadinya sendiri itu jelas-jelas telah mengkhianati makna dan haikat kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 itu. Mereka sudah merusak semangat kebersamaan bangsa ini. Merusak keinsyafan dan kesadaran bangsa ini untuk sama-sama membangun dan membesarkan bangsa dan negara ini,” jelasnya di kantornya, Jl Janti, Yogyakarta, belum lama ini.

Menurut Aprillia, kasus mafia pajak beberapa tahun lalu yang menyeret Gayus Tambunan sebagai terdakwa utamanya dan juga kasus Nazaruddin yang mencuatnya hampir berbarengan, kemudian berlanjut munculnya kasus-kasus korupsi dengan sejumlah pelaku lainnya merupakan salah satu bukti betapa kondisi jiwa nasionalisme dalam bidang hukum di negeri ini sedang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kasus-kasus itu juga telah menunjukkan bagaimana wajah hukum sekarang sedang coreng-moreng dan sangat menakutkan.

Aprillia memandang, perjalanan hukum dari tahun ke tahun tak pernah bergeser dari kondisi yang memprihatinkan. Selalu ada saja persoalan-persoalan hukum yang memberikan gambaran tentang bagaimana bobrok dan buruknya wajah hukum.

“Puncak kebobrokan itu terlihat jelas pada semakin banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan hukum, termasuk korupsi, yang melibatkan banyak pihak, bahkan para pemegang kebijakan di pusat maupun daerah. Ada aparat pajak, ada anggota dewan, ada gubernur, ada bupati, ada walikota, ada juga jaksa, polisi bahkan sampai pengacara, terseret dalam kasus-kasus korupsi ini. Apa yang terjadi ini jelas gambaran kondisi nasionalisme di bidang hukum sedang berbahaya. Mereka kehilangan rasa nasionalisme untuk menghormati dan menghargai eksistensi hukum,” ujar Aprilia.

Oleh karena itu Aprillia sepakat dan mendukung keinginan banyak pihak agar berbagai kasus hukum yang menjadi perbincangan hukum nasional diungkap setuntas-tuntasnya. Dengan pengungkapan yang tuntas, maka nanti akan diketahui siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Pengungkapan yang tuntas dan menyeluruh dengan membongkar semua jaringan yang terlibat di dalam sejumlah kasus korupsi, menurutnya, pasti akan membawa hasil sangat besar dan berarti dalam proses penegakan hukum.

“Dan, langkah pengungkapan yang tuntas terhadap sejumlah kasus hukum itu, setidaknya akan mampu menumbuhkan kembali semangat nasionalisme untuk percaya terhadap eksistensi hukum di negeri ini,” tambahnya.

 

Kepedulian Hukum

Aprilia yang kini wira-wiri Yogya – Jakarta, karena jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP KAI berkantor di Jakarta ini pun menegaskan, wajah nasionalisme dapat dilihat dari seberapa besar kepedulian kita terhadap beragam persoalan hukum yang terjadi di negeri ini. Kalau tak lagi peduli dengan tegaknya hukum, dengan kewibawaan hukum serta dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, maka sikap nasionalisme kita, terutama di bidang hukum, layak dipertanyakan.

“Para penegak hukum atau pekerja hukum di negeri tampaknya sedang mendapat ujian berat dalam kontek sikap nasionalismenya terhadap hukum. Berbagai persoalan hukum dalam beberapa tahun terakhir ini telah menimpa sejumlah hakim, jaksa, advokat, polisi dan lain-lainnya lagi. Beragam tudingan, pandangan sinis, bahkan cemooh, telah ditujukan kepada sejumlah penegak atau pekerja hukum yang bermasalah itu,” ujarnya.

Diakui atau tidak, katanya, tudingan itu pun sama artinya dengan pandangan bahwa sikap nasionalisme penegak dan pekerja hukum berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Berbagai kasus yang membelit sejumlah hakim, jaksa, advokat, dan juga polisi, telah membuat kredibilitas hukum di mata masyarakat menjadi merosot tajam. Tak sedikit yang curiga, hukum kini menjadi komoditi yang menarik untuk ‘diperdagangkan’ atau ‘diperjualbelikan’. Dan, tak sedikit pula yang khawatir bila nasionalisme di bidang hukum benar-benar menyedihkan.

Menurut Aprilia, haruslah diakui sinisme masyarakat terhadap keberadaan dan kewibawaan hukum sekarang ini begitu tebal. Tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum terasa begitu tinggi. Masyarakat menilai sejumlah penegak hukum kini tidak lagi menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi memilih mengedepankan keuntungan dan kesempatan. Berbagai kasus yang menimpa sejumlah penegak hukum belakangan ini, semakin memperkuat penilaian itu. Sekaligus juga memperkuat pandangan bahwa rasa nasionalisme di bidang hukum itu sudah merosot tajam.

Bidang penegakan hukum, jelasnya,  selama ini memang merupakan ladang kerja yang penuh dengan tantangan dan ujian berat. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan ujian berat itu diperlukan kesiapan mental yang kuat serta sikap mawas diri. Bila tidak, maka para penegak atau pekerja hukum bisa saja tergelincir kepada tindakan-tindakan yang melecehkan kebenaran dan hukum, dan mencederai sikap nasionalisme terhadap hukum.

Untuk itu ia mengingatkan agar para penegak hukum, apakah hakim, jaksa, polisi bahkan juga advokat atau pengacara dalam melaksanakan tugasnya haruslah benar-benar memiliki kesiapan mental yang kuat serta sikap mawas diri yang tinggi, bila tidak ingin tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang dewasa ini sedang jadi sorotan dan cemooh masyarakat. Kesiapan mental dan sikap mawas diri ini bukanlah mengada-ada.

“Ini sesuatu yang penting untuk dipahami. Perkembangan sekarang ini bila tidak disikapi dengan kesiapan mental dan mawas diri, bisa membuat penegak hukum termasuk advokat tergelincir menjadikan profesinya sebagai ladang bisnis yang menggiurkan,” ujar Aprilia Supaliyanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *